Anang Iskandar: Drama Legalisasi Ganja di Meksiko, Belanda dan Indonesia

Anang Iskandar: Drama Legalisasi Ganja di Meksiko, Belanda dan Indonesia

RANAHRIAU.COM- Banyak fihak ingin ganja dilegalkan untuk kepentingan pribadi baik di dunia maupun di indonesia, termasuk di Meksiko yang saat ini sedang terjadi drama legalisasi ganja untuk kepentingan pribadi.

Meksiko mengalami drama dalam proses legalisasi ganja karena larangan ganja dalam UU Narkotika Meksiko ditafsirkan banyak fihak, melibatkan Mahkamah Agung, Majelis Rendah dan Majelis Tinggi  Senat, dalam membahas kepemilikan ganja untuk kepentingan pribadi.

Narkotika dalam sistem hukum di Meksiko masuk yuridiksi hukum pidana, kepemilikan  narkotika dilarang dan diancam secara pidana, hampir sama dengan di indonesia masuk dalam yuridiksi hukum pidana.

Drama legalisasi ganja, diawali oleh keputusan pengadilan yang mencabut larangan ganja untuk kepentingan pribadi yang dianggap melanggar hak asasi manusia, kemudian Majelis Rendah menyetujui RUU legalisasi ganja secara terbatas untuk kepentingan pribadi.

RUU tersebut akan memungkinkan konsumen individu membawa ganja hingga 28 gram dan menanam 6 tanaman ganja. Ganja dapat dibeli oleh mereka yang berusia 18 tahun pada penjual ganja yang berlisensi.(maret 2021)

Drama legalisasi ganja tersebut menggambarkan betapa pentingnya knowing the facfs about drugs abuse and illicit trafficking bagi Legeslatif, eksekutif dan yudikatif 

Bagaimana tidak, pengadilan mencabut larangan ganja dengan kepemilikan secara terbatas untuk kebutuhan pribadi dan mengeluarkan keputusan agar Pemerintah Meksiko memberikan ijin kepada  masarakat yang ingin menanam ganja dalam jumlah terbatas untuk penggunaan pribadi. 

Keputusan mencabut larangan ganja, menurut Jose' Miquel Vivanso Direktur Human Rights Watch, karena larangan ganja dianggap merugikan hak asasi manusia, hanya karena kepemilikan sedikit ganja untuk keperluan pribadi membuat orang dipenjara.

Keputusan pengadilan tersebut menabrak UU narkotika Meksiko dan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya sebagai sumber hukum di negara tersebut. Dimana kepemilikan narkotika narkotika untuk kepentingan pribadi berdasarkan konvensi dilarang, dan diberikan alternatif hukuman berupa rehabilitasi.

Tetapi keputusan Mahkamah Agung Meksiko yang  melegalkan ganja tersebut justru disetujui Majelis Rendah menjadi RUU legalisasi ganja (maret 2021) dan Majelis tinggi membahasnya, meskipun akhirnya pembahasan terhenti, dan drama legalisasi ganja akhirnya berhenti ditengah jalan sampai sekarang.

Perlu diketahui, bahwa Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang merubahnya, telah diratifikasi oleh seluruh negara anggota PBB yang kemudian menjadi rujukan utama bagi negara negara didunia dalam menanggulangi masalah narkotika disepakati sebagai berikut:

1. Narkotika termasuk ganja dilarang untuk kepentungan pribadi karena dapat menyebabkan sakit ketergantungan dan gangguan mental.

2. Pelanggaran terhadap larangan penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi, penjatuhan sanksinya berupa sanksi alternatif berupa rehabilitasi, sedangkan hukuman terhadap pengedar berupa pengekangan kebebasan atau hukuman badan.

Hukuman alternatif berupa rehabilitasi karena penyalah guna faktanya adalah penderita sakit ketergantungan narkotika dan gangguan mental kejiwaan.

Banyak negara yang strategi penerapan hukum narkotikanya berbeda dengan fakta ilmiah bahwa penyalah guna adalah penderita sakit ketergantungan narkotika dan ganguan mental, mereka bisa sembuh/pulih dan tidak mengkonsumsi lagi, hanya melalui proses rehabilitasi.

Oleh karena itu penting bagi mereka yang mengawaki Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif  khususnya di Indonesia perlu memahami Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang merubahnya agar tidak terjadi kesemrawutan dalam ber UU narkotika yang sumber hukumnya berasal dari konvensi, dengan menggunakan pendekan hukum dan pendekatan kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Kejahatan perdagangan gelap narkotika sebagai transnational Crime, penanggulangannya dilakukan secara lokal dengan menekan sekecil mungkin jumlah penyalah gunanya melalui rehabilitasi agar supplynya gulung tikar.

Coffee shop, legalisasi ganja di Belanda ?

Faktanya kepemilikan ganja dilarang di seluruh wilayah Belanda. Larangan kepemilikan narkotika untuk dikonsumsi dalam jumlah terbatas di Belanda masuk dalam juridiksi hukum administrasi, berbeda larangan kepemilikan ganja di Meksiko dan Indonesia. larangan kepemilikan ganja untuk dikonsumsi di Meksiko dan Indonesia masuk dalam juridiksi hukum pidana.

Di Belanda penyalah guna secara yuridis diancam secara administrasi, tetapi penjatuhan sanksinya sama dengan Meksiko dan Indonesia berupa sanksi alternatif yaitu rehabilitasi . Kementrian Dalam Negeri Belanda dan Pemerintah Daerah/Kota diberi tugas untuk menanggulangi masalah larangan kepemilikan narkotika termasuk ganja untuk dikonsumsi. 

Oleh karena itu pemerintah kota Amsterdam membuka coffiee shop yang menjual narkotika jumlah terbatas untuk kepentingan pribadi sebagai proses mengidentifikasi penyalah guna narkotika di Belanda.

Identifikasi dini ala belanda tersebut dalam rangka deteksi dini dan pengambilan keputusan untuk proses  penyembuhan / pemulihan penyalah guna yang menderita ketergantungan narkotika dan ganguan mental.

Berbeda dengan negara yang memasukan larangan menggunakan narkotika termasuk ganja untuk kepentingan pribadi dalam yuridiksi hukum pidana seperti Indonesia. Proses deteksi dini terhadap penyalah guna di indonesia dilakukan melalui wajib lapor pecandu yaitu penyalah guna diwajibkan UU untuk lapor agar mendapatkan perawatan pertama, selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan rehabilitasinya.

Isue legalisasi ganja di indonesia.

Keputusan sidang UNODC November 2020 lalu, menurunkan klasifikasi ganja dari klasifikasi ganja paling berbahaya menjadi klasifikasi dibawahnya dijadikan isue lewat media untuk melegalisasi ganja di indonesia.

Ganja secara yuridis, paska keputusan UNODC tersebut, tetap dilarang dimiliki dan digunakan secara pribadi, hanya saja sekarang klasifikasinya sudah keluar dari golongan yang paling berbahanya. Artinya ganja tetap tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi tetapi terbuka dilakukan penelitian untuk kepentingan industri kesehatan , ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Masalahnya ! sampai sekarang klasifikasi ganja masih terdaftar di dalam golongan I bukan tanaman sesuai pada pasal 6 UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai golongan narkotika paling berbahaya dan belum ada langkah perubahan menjadi golongan dibawahnya.

Solosinya, perlu merevisi posisi ganja dalam golongan 1 UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika agar ganja tidak masuk kalasifikasi paling berbahaya sekaligus mendorong industri farmasi indonesia untuk melakukan penelitian tentang manfaat ganja untuk kepentingan kesehatan 

Ingat ! bukan ganja dilegalisasi untuk kepentingan pribadi 

"Salam anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Rehabilitasi penyalahgunanya dan penjarakan pengedarnya"

 

Penulis : DR. H. Anang Iskandar, MH, Penggiat anti Narkotika Nasional

 

Editor : Abdul
Komentar Via Facebook :