Bahas Masalah Infrastruktur Jalan dan Jembatan

DPD RI Gelar RDP dengan Lima Kabupaten/Kota di Riau

DPD RI Gelar RDP dengan Lima Kabupaten/Kota di Riau

TALUK KUANTAN, RanahRiau.com - Lima pihak dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Riau, sampaikan permasalahan mengenai jalan dan jembatan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas tentang perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan Provinsi Riau, yang digelar DPD RI di Aula Kantor Bupati Kuansing, Rabu (15/6/16). 

Rapat tersebut, dihadiri langsung oleh pihak Kementrian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Bidang Pelaksana Perencanaan Jalan Nasional (BPPJN II). 

Adapun 5 Kabupaten/Kota tersebut, diantaranya Kabupaten Kuansing, Kabupaten Inhil, Kabupaten Inhu, Kabupaten Kampar dan Kota Dumai. Juga hadir Kadis Bina Marga Provinsi Riau, Kajari Kuansing, Danrem, Kapolres Kuansing, Ketua DPRD Kuansing beserta perwakilan Anggota dan unsur Pemkab Kuansing lainnya. 

Bupati Kuansing, Mursini, dalam sambutannya mengapresiasi atas kesediaan pihak Kementrian yang datang untuk mendengarkan langsung, paparan dari masing - masing wilayah di Riau, mengenai kondisi terkini infrastruktur jalan dan jembatan. 

"Saya ucapkan terimakasih kepada DPD RI yang mengagendakan pertemuan ini. Maka mari rekan-rekan dari Kabupaten lainnya, memanfaatkan pertemuan ini untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai permasalahan jalan dan jembatan," papar Mursini. 

Mewakili Bupati Inhu, Kepala Bappeda Inhu, Junaedy Rahmat, dalam penyampainnya mengatakan persoalan jalan di Inhu butuh perhatian dengan peningkatan status jalan. Melihat akan kebutuhan ruas jalan Nasional, sepanjang 176 Kilometer (KM) dari Pelalawan sampai Inhu. 

"Memang tahun ini kami dapat rigid dana APBN sepanjang 5 KM, dari Japura sampai Pematang Rebah. Dan didalam e-planing 2017 mendatang, kami juga sudah sampaikan pada Musrenbang Provinsi, bahwa kami mengusulkan 196 Miliar untuk peningkatan jalan di Inhu," sebutnya. 

Sementara itu, Pemkab Inhil menyampaikan keluhan infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan, bukan hanya jalan lintas melainkan dalam kota juga. 

"Kami yg berada di ujung selatan Riau ini sangat butuh perhatian. Kami sudah berupaya maksimal ke DPR RI, Bappenas, Kemenkeu, yang menyangkut untuk urusan anggaran-anggaran perbaikan jalan," kata Sekretaris Bappeda Inhil, Andrismar MP. 

Menurutnya, ada 5 titik jalan di Inhil, yang menjadi konstrasi untuk peningkatan dan pemeliharaan. Yaitu jalan dari Bagan Jaya - Sungai Akar, Bagan Jaya - Kuala Enok, Rumbai Jaya - Tempuling dan Tempuling - Tembilahan. Dengan total 21 KM 

Kabid Bina Marga Pemko Dumai, Nur Istiqlal ST, menyampaikan sejumlah permasalahan jalan yang ada di Dumai. Seperti Jalan Datuk Laksamana, yang masuk kategori Jalan strategis. Karena lokasi di tengah Kota, dengan panjang 5 KM. 

"Penanganannya sudah 3,5 KM sisanya 1,5 KM. Karena ini dua jalur dengan kondisi rigid. Melintasi kawasan industri di tepi laut. 

Lalu Jalan Perwira atau Tuanku Tambusai yang sudah masuk klasifikasi Jalan Nasional, penanganannnya tinggal separoh atau lebih kurang 4 KM," kata dia. 

Lanjutnya, ada lagi Jalan simpang batang lubuk gaung. Status Jalan ini sudah Nasional. Sebelumnya pihak Pemprov Riau pernah melakukan penimbunan bodi sepanjang 6 KM. Dari total panjang 19,75 KM. Maka pihak Pemko Dumai meminta bantuan dari APBN. 

Sementara itu, Kadis Binamarga Pemprov Riau, dalam penjelasannya mengungkapkan, bahwa permasalahan saat ini terletak pada banyaknya pengalihan status jalan. Dari jalan kabupaten ke provinsi dari provinsi ke nasional dan dari provinsi ke kabupaten. 

"Untuk diketahui juga, dana alokasi khusus (DAK) untuk Binamarga Riau sebesar 231.88 Miliar utk 7 ruas jalan, kata Kadis Bina Marga Riau, Syafril Tamun, diwakili Novriman. 

Dalam sesi dialog tanya jawab, Wakil Ketua DPRD Kuansing, Sadriyono, mempertanyakan kenapa APBN untuk Riau itu sangat kecil bila dibandingkan dengan Provinsi tetangga. 

"Kita ingin Provinsi Riau mendapatkan alokasi dana APBN lebih dari yang dianggarkan. Karena Riau penyumbang terbesar bagi Indonesia setelah Kalimantan, Papua. Tapi dibandingkan Provinsi sebelah seperti Sumbar kita masih mendapat jatah yang lebih kecil," 

Menanggapi hal itu, Anggota DPD/MPR RI asal Riau, Intsiawati Ayus mengatakan permasalahan ini pada dasarnya soal komunikasi saja. 

"Posisi saya sebagai mitra kerja secara lembaga. DBH (dana bagi hasil) yang besar dari Riau namun kecil pembagiannya, saya dapat katakan permasalahan utamanya ada pada komunikasi," ungkapnya. 

Sebagai contoh, kata dia, Provinsi Sumbar dan Sumsel kerap menggelar coffe morning yang dikomandoi Gubernur masing-masing. Tujuannya apa, tak lain adalah membahas bagaimana caranya mendapat APBN sebesar-besarnya. 

"Artinya komunikasi Gubernur dengan Bupati/Walikota juga dengan Legislatif itu tidak berhenti sebatas rapat kerja saja. Bahkan saat duduk bersama menikmati kopi saja mereka sambil merancang dan menyusun bagaimana mengejar kue APBN,"ujarnya lagi. 

Mengenai penganggaran APBN terhadap potensi wisata, yang diajukan Bupati Kuansing, Senator Asal Riau ini menegaskan akan membawa Menteri Pariwisata ke Kuansing, agar langsung melihat kondisi serta potensi wisata yang ada. 

"Maka siapkanlah proposal ketika Menteri datang," tandasnya. 

Elvi Roza MT selaku Kabid Pelaksanaan Perencanaan Jalan Nasional BPPJN Kementrian PU PR, sedikit memberikan informasi mengenai pagu alokasi anggaran APBN untuk 5 Kabupaten/Kota tersebut dalam hal peningkatan infrastruktur jalan sepanjang 2016 ini. 

Untuk Kampar mendapat 76,167 Miliar. Kuansing sebesar 39,541 Miliar. Inhil mendapatkan 51,683 Miliar. Sementara itu Inhu mendapat 54,919 Miliar dan Dumai 17,808 Miliar. 

"Namun untuk tahun 2017 mendatang, Kabupaten Kuansing, Kampar, Inhu mengalami penurunan estimasi dana usulan. Berbeda dengan Inhil dan Dumai yang mengalami peningkatan," tambahnya. (Nof)

Editor : Abdul
Komentar Via Facebook :