KPK Turun Tangan Lakukan Pendampingan ke Riau

KPK Turun Tangan Lakukan Pendampingan ke Riau

PEKANBARU, RanahRiau.com - Pasca penetapan Suparman dan Johar Firdaus sebagai tersangka kasus suap RAPBD 2014/2015, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau langsung mendapat pendampingan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua mantan Ketua DPRD Riau tersebut menambah urutan nama petinggi Riau yang berurusan dengan KPK.

"Kegiatan ini diselenggarakan karena sejumlah latar belakang, diantaranya karena berulangnya kasus korupsi yang terjadi di Riau yang melibatkan eksekutif, legislatif dan swasta. KPK juga menyoroti rendahnya kesadaran para penyelenggara negara di Riau dalam melaporkan hartanya. Ini bisa dilihat dari jumlah angka yang sudah melaporkan hartanya. Sebanyak 50.75 persen ditingkat eksekutif, dan 34,43 persen ditingkat legislatif," ungkap Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Rabu (13/4/16), di Balai Serindit, Gedung Daerah Provinsi Riau.

Ia mengulas, pendampingan yang akan dilakukan KPK ialah terkait tata kelola pemerintahan daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Riau. KPK mengamati, masih ada intervensi kuat yang terjadi di Riau, baik dalam hal perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta alokasi bantuan sosial dan bantuan keuangan.

"Kami mengimbau para pimpinan daerah dan penyelenggara negara di lingkungan Pemprov Riau untuk bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen antikorupsi. Agar tercipta tata kelola pemerintah yang berjalan dengan bersih, transparan dan akuntabel," imbuhnya.

Lanjutnya, KPK akan terus mendorong Pemprov Riau untuk menjalankan rekomendasi dan memantau keberlangsungan rencana aksi yang akan direkomendasikan oleh KPK.

"Peran masyarakat juga dibutuhkan untuk ikut melakukan pengawasan yang efektif dan tidak permisif pada tindakan pidana korupsi sekecil apapun," imbuhnya.

Dalam kegiatan ini, KPK juga bersinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPK, BPKP, serta LKPP. (Goriau)

Editor : Abdul
Komentar Via Facebook :