Konferensi PGRI Diduga Banyak Settingan, Guru Ancam Lakukan Boikot

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pekanbaru melakukan aksi protes untuk membatalkan Konferensi Daerah PGRI Kota Pekanbaru Ke- X yang diadakan di Aula Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) pada Sabtu (29/8/20). 

Aksi protes yang dimulai sekira pukul 9 pagi tadi, dilakukan secara damai oleh guru yang menamai dirinya Koalisi Penyelamat PGRI Kota Pekanbaru. 

Ketika diwawancarai oleh pewarta, salah satu peserta aksi yang bernama Al As'ari menyampaikan bahwa aksi ini dilakukan untuk menghentikan Konferensi yang sedang berlangsung, karena disinyalir banyak terjadi kecurangan dalam proses pelaksanaannya. 

"Kami menyuarakan aksi agar PGRI Kota Pekanbaru menjadi lebih baik. Transparansi dana yang disetor guru selama ini tidak jelas". Pungkasnya. 

Lebih lanjut dia jelaskan, "SK pengurus cabang atau kecamatan diganti seketika ketika Konferensi akan diadakan. Bahkan ada pengurus cabang yang masih aktif, tapi tidak diundang, dan informasinya orang lain yang menggantikan". Ucapnya

Hal senada juga disampaikan oleh Sahran Ritonga, M.Pd yang merupakan Koordinator Koalisi Penyelamat PGRI Kota Pekanbaru, bahwa aksi ini bermula dari kerisauan tentang PGRI Kota Pekanbaru yang tidak mampu membawa aspirasi dari guru-guru di Kota Pekanbaru, tidak ada transparansi dan tata kelola yang buruk sekali yang terjadi selama kepemimpinan Devi Warman. 

"Devi Warman hanya membawa unsur salah satu Ormas saja untuk jadi pengurusnya, bahkan disinyalir 8 pengurus cabang yang baru di SK kan juga sama. Ada indikasi ini dilakukan untuk melanggengkan dia menjadi ketua PGRI untuk periode kedua". Tutur Sahran. 

Ketika dikonfirmasi ke pengurus PGRI Kota Pekanbaru, Algunawarman membenarkan bahwa memang ada mosi tidak percaya yang tadi disampaikan guru-guru ketika di acara pembukaan Konferensi Ke- X. Tapi dia membantah tentang tidak adanya laporan yang jelas terkait keuangan PGRI Kota Pekanbaru. 

"Acaranya masih belum jalan, tapi sudah dibubarkan, padahal dokumen-dokumen laporan pasti ada  dan akan disampaikan nanti ketika Konferensi berjalan". ucap Algunawarman. 

Berikut isi tuntutan dari Koalisi Penyelamat PGRI Kota Pekanbaru
1. Pembatalan Konferensi PGRI Kota Pekanbaru

2. Kepada PGRI Provinsi Riau untuk mengambil alih kepengurusan PGRI Kota Pekanbaru, karena ketua PGRI Kota Pekanbaru yang ada sekarang ini Saudara Devi Warman telah melanggar Anggaran Rumah Tangga PGRI Pasal 44 huruf E dan F. Dimana berbunyi Huruf E Menjadi pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi pada partai politik, dan Huruf F Menjadi calon legislatif. 

3. Kepada PGRI Provinsi Riau untuk menyelamatkan PGRI Kota Pekanbaru dari jurang kehancuran karena tidak berjalannya tata kelola organisasi yang baik di tubuh PGRI Kota Pekanbaru selama kepemimpinan saudara Devi Warman, hal ini dibuktikan dengan tidak berjalannya kegiatan-kegiatan PGRI baik ditingkat cabang ataupun ranting. Serta tidak jelasnya laporan pertanggungjawaban keuangan PGRI Kota Pekanbaru selama ini. 

4. Apabila permintaan para guru di Kota Pekanbaru yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat PGRI Kota Pekanbaru tidak diindahkan, maka kami para guru di Kota Pekanbaru akan memboikot pembayaran iuran PGRI yang dikutip setiap bulannya dari gaji para guru di Kota Pekanbaru. 

Diwaktu yang berbeda Ketua PGRI Provinsi Riau Dr. Syafei, S.Pd., M.Si ketika diminta keterangannya menyatakan bahwa Konferensi Daerah Ke-X Kota Pekanbaru untuk sementara ditunda dulu, hingga permasalahan ini diselesaikan terlebih dahulu. 

"Kita akan membentuk tim dan akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk diminta keterangan dan dicari jalan keluarnya" kata Syafei.