RTRWP Riau Mulai Ada Titik Terang

Intsiawati Ayus : Besar Harapan Masyarakat Agar Clean dan Clear

Intsiawati Ayus : Besar Harapan Masyarakat Agar Clean dan Clear

PEKANBARU, RanahRiau.com -  Pasca Rapat kerja (Raker) pembahasan percepatan proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, yang berlangsung Kamis (4/2/16) kemarin, membuat sebagian kalangan berbesar harapan agar RTRW dapat terselesaikan.

Karena dari Raker yang dihadiri oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, Anggota DPD RI dari Riau, Menteri LHK Siti Nurbaya, perwakilan Menteri Agraria dan RT/RW, Menteri Perekonomian, Menteri PDT, Bappenas, Perwakilan Gubernur Riau, dan seluruh Bupati dan Walikota dari Provinsi Riau, menghasilkan beberapa poin penegasan.

Diantaranya, yakni menurut Menteri LHK SK 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau bersifat final dan dengan keluarnya SK Kemenhut nomor SK.673/Menhut-II/2014  tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan  tanggal 8 Agustus 2014, RTRW Riau sebenarnya sudah selesai.

Selain itu, Menteri LHK menyatakan bahwa lahan seluas 1,1 juta Ha yang belum dilepaskan tersebut masih didalami/diteliti/diverifikasi oleh jajaran Kementrian LHK, karena masih banyak yang bermasalah seperti menjadi lahan HTI dan kebun sawit.

Kehati-hatian atas kebijakan Kementerian LHK bukan tanpa sebab. Yaitu kekuatiran adanya indikasi pemutihan lahan melalui RTRW dan untuk memastikan fungsi lingkungan yang tepat dan penataan yang lebih baik.

Terkait kepastian hukum, terutama yang berkaitan dengan kepentingan investasi, Menteri LHK menyarankan agar daerah-daerah melakukan korespondensi antar lembaga pemerintahan dengan mengajukan usulan secara parsial sehingga  usulan bisa dirinci bersama satu persatu.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPD RI dari Riau, Intsiawati Ayus SH MH, menyatakan harapannya agar pertemuan kemarin menjadi langkah maju untuk permasalahan strategis yang sudah sekian lama macet solusinya.

"Saya berharap persoalan-persoalan dan kekeliruan dalam RTRW ini, baik yang bersifat general maupun parsial dapat diselesaikan secara Clean dan Clear," tukasnya saat dikonfirmasi melalui via selular.

Untuk diketahui, RTRWP Riau oleh Tim Terpadu (Timdu) yang terdiri dari utusan Pemprov Riau, Kementerian Kehutanan, Kementrian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum telah dikaji seluruh aspek perubahan kawasannya, baik dari aspek sosial ekonomi, budaya maupun hukum dan lingkungan. 

Setelah dibahas secara alot selama 4 (empat) tahun yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 Timdu akhirnya merekomendasikan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 2.726.901 ha dari luas wilayah Provinsi Riau yang mencapai kurang lebih 9,01 juta Ha.

Berdasarkan SK Menhut No. 673/Menhut-II/2014 tentang perubahan kawasan hutan di Provinsi Riau yang baru terbit pada tanggal 8 Agustus 2014 ternyata hanya mengakomodir perubahan kawasan hutan menjadi APL seluas 1.638.249 ha (selisih 1.088.029 ha dari rekomendasi Timdu).

Masalah selanjutnya timbul setelah keluarnya SK No. 878/Menhut-II/2014 pada tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang setelah peta lampirannya di-overlay dengan peta lampiran SK 673/Menhut-II/2014 terdapat sejumlah kawasan yang kembali mengalami perubahan peruntukan maupun fungsi kawasan.

Sedangkan dalam Raker kemarin, Pemprov Riau menolak 2 SK tersebut  karena ada selisih seluas 1,1 juta ha yang belum dilepaskan (Berdasarkan SK dari permintaan seluas hampir 2,7 Ha hanya 1,6 juta ha alih fungsi lahan yang disetujui)

Maka, Menteri LHK menyetujui untuk membuat adendum untuk SK 673 dan SK 878 sekitar 70 ribu hektar meliputi pusat pemerintahan, fasilitas umum seperti jembatan, jalan, jalan tol, kereta api, perkantoran, fasilitas militer, serta permukiman penduduk dengan janji dapat selesai dalam satu minggu.

Kerancuan dan hal-hal yang bermasalah dalam SK 673 dan 878 terkait perbedaan kondisi eksisting dan lapangan termasuk 400-an desa yang masih termasuk dalam kawasan akan disinkronkan dan akan menjadi bagian dari adendum. (Rls)

Editor : Abdul
Komentar Via Facebook :