Ketua DPD PGK : Mengecam Hukum Selalu Runcing Ke Bawah Tumpul Ke Atas

Ketua DPD PGK : Mengecam Hukum Selalu Runcing Ke Bawah Tumpul Ke Atas

BENGKALIS, RANAHRIAU.COM - Ketua DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Demisioner Koordinator ISU BEM Seluruh Riau Periode 2018-2019, mengecam kepada aparat penegak hukum yang mengakibatkan empat aktivis Mahasiswa Pembela Bongku di dakwa karena melakukan pelanggaran PSBB.

Dalam keputusan hakim tidak relevan, dengan kesalahan yang dilakukan oleh rekan rekan mahasiswa pembela Bongku ini.

Karena dikaitkan dengan pasal 216 KUHP ayat (1) berbunyi : Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya.

Demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana ; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, dan menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000, sedangkan sekarang Bengkalis Pase PSBB bukan karantina wilayah.

"Kita baca Undang-undang (UU) kekarantinaan kesehatan, dan sanksi-sanksi pidana itu sama sekali tidak ada dalam PSBB. Polisi itu baru bisa dilibatkan apabila pemerintah memberlakukan karantina wilayah, lalu di situ ada kewenangan polisi untuk bertindak," kata Febri Kurniadi ketua DPD PGK Demisioner Koordinator ISU BEM Seluruh Riau Periode 2018-2019, Jumat (29/5/2020). 

Dan Jangan sampai hukum selalu runcing ke bawah tumpul ke atas yang selalu merugikan kaum yang lemah.

"Karena selagi nadi ini berdetak suara kebenaran, akan kami terus membesar dan membesar bukan hanya di dalam kepala tetapi di dalam idiologi-idiologi Pancasila," tandasnya.

Editor : Eriz
Komentar Via Facebook :