Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Minta Plh Bupati Evaluasi Kinerja Disnakertrans

Kaderismanto Wakil Ketua DPRD Bengkalis

BENGKALIS, RANAHRIAU.COM - Dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19, kondisi real masyarakat Kabupaten Bengkalis saat ini sangat beragam terkait ekonomi, terlebih para buruh dan naker yang dirumahkan.

Paling tidak, Seharusnya Disnakertrans lebih proaktif dalam merumuskan pendataan berapa total mereka yang sedang dalam kondisi di rumahkan atau belum bekerja. 

Sehingga di saat ada program pemerintah seperti kartu Prakerja, BPNT, bantuan sembako otonom dan sebagainya. 

"Maka Disnakertrans tidak lagi kelabakan dalam hal pendataan," ungkap Kade, Jumat, (10/4/20) di Bengkalis.

Dan langsung bisa mengusulkan kepada pemerintah pusat, Kuota 92000 yang di dapat oleh Riau menjadi salah satu jawaban bahwa Disnakertrans belum siap. Terkait pendataan yang kongkrit terhadap kaum buruh dan pekerja perusahaan yang sedang putus kontrak. 

"Sehingga tidak kelabakan dan tidak maksimal memanfaatkan peluang untuk meringankan beban masyarakat," katanya.

Seterusnya, Disnakertrans juga harus mampu menterjemahkan program Bupati yang tertuang dalam RPJMD, dalam hal menekan angka pengangguran sesuai amanah UU otonomi daerah dan Perda.

Terlibat aktif nya Disnakertrans dalam hal penerimaan tenaga kerja pada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis.

"Atas nama PDI Perjuangan, saya sangat kecewa dengan kinerja Disnakertrans saat ini," sesalnya.

Yang seharusnya masyarakat sangat terbantu apakah program pemerintah maupun dalam hal penerimaan tenaga kerja lokal di negeri ini.

Padahal situasi saat ini semua yg sifat nya bantuan sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat," pungkasnya.