gelar aksi Kamisan Pekanbaru, Tolak sikap arogan Pemerintah

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Sejumlah Mahasiswa dari berbagai universitas, para pemuda dan sejumlah masyarakat mengadakan aksi kamisan di Jalan Diponegoro tepat di depan kantor dinas kediaman Gubernur Provinsi Riau, Kamis (27/02/2020).

Aksi kamisan Pekanbaru (AKP) ini sebagai bentuk sikap responsif terhadap persoalan Tindakan Refresif pemerintah kota Pekanbaru (Satpol PP) Terhadap pedagang sehingga mengakibatkan beberapa pedagang dilarikan ke rumah sakit dan diberikan penanganan cepat, Dari luka ringan bahkan luka parah.

Dalam 30 menit melakukan aksi diam sebagai bentuk alegoris yg menandakan bahwa sikap Pemerintah Pekanbaru Dan institusi yg memiliki kewajiban Dan bertanggung jawab terhadap permasalahan ini seolah buta melihat derita rakyat bahkan tidak perduli terhadap pedagang, Pemerintah Pekanbaru seolah menutup telinga mendengarkan keluh kesah Dan teriakan pedagang, berapa pedagang menderita mengalami kerugian dan bahkan mendapatkan intervensi oleh pihak ketiga yg diduga perpanjangan tangan dari pemerintah kota Pekanbaru yg bekerja sama dengan PT MPP. Pemerintah kota Pekanbaru seolah diam mulut tersumbat karena tidak mampu berbicara keadilan Dan Kebenaran sesuai dengan amanat konstitusi serta mandat yg diberikan masyarakat. 

Aksi Kamisan juga menuntut Dan mendesak tegas Pemkot  Pekanbaru untuk segera memenuhi hak pedagang yg meminta agar penundaan penggusuran di hentikan segera, Sebab pedagang harus membayar lapak kepada pengelola STC (PT MPP) 100 ℅, dan dengan hitungan nominal yang hampir 100℅ bertambah dari sebelumnya. Padahal kondisi bangunan juga belum layak untuk ditempati. 

Setelah aksi diam dilanjutkan dengan berorasi menyampaikan aspirasi dan juga membacakan puisi penderitaan yg melanda warga pedagang kota Pekanbaru. 

Salah satu peserta Aksi Kamisan, Alpin, menegaskan, Agar Pemerintah Kota Pekanbaru jangan sampai memihak kepada pihak pengelola STC, apalagi sampai di Intervensi. Pemerintah Kota Pekanbaru itu dipilih oleh warga Kota Pekanbaru, termasuk warga pedagang. "Seharusnya PEMKOT berpihak karena Pedagang adalah tuannya. Bukan Kapitalis (PT MPP)", ujarnya.

Dilanjutkan Alpin, dengan pembacaan pernyataan sikap dari aliansi yg mengatas namakan Aksi Kamisan Pekanbaru, dengan tuntutan :

1. Menuntut agar penggusuran dihentikan sesuai dengan permintaan pedagang, hingga malam takbiran. 
2. Mendesak Pemerintah kota Pekanbaru membayar ganti rugi pedagang yg di duga pembongkaran dilakukan oleh pihak ketiga (Preman). 
3. Mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengungkap kasus kekerasan yg dilakukan oleh Satpol PP, sehingga mengalami luka. 

Aksi ini kemudian ditutup dengan berdoa bersama.