LSHMI: Pemerintah jangan bodohi rakyat soal Uyghur

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Sikap diam Pemerintah Indonesia atas Uighur dianggap sebagai pembodohan terhadap rakyat, hal ini disampaikan oleh Syahdi, Ketua Divisi Pelatihan dan Penelitian Lembaga Studi Hukum Mahasiswa Islam (LSHMI) Pekanbaru dalam rilisnya ke ranahriau.com, Rabu(25/12/2019).

Syahdi menilai pemerintah membodohi rakyat, "Uyghur itu urusannya China, kita tidak bisa intervensi, tiap negara punya kedaulatan sendiri dan berhak memerintah dengan caranya sendiri", ujarnya.

Syahdi juga menganggap sikap tersebut menyesatkan. "Ini menyesatkan, kenapa tidak bilang saja karena pemerintah sudah tersandera hutang dan kontrak pembangunan dengan China. Ini namanya pembodohan. Alasan kedaulatan dan berhak memerintah dengan cara sendiri tidak pada konteksnya mengatakan itu. Sebab yang kita persoalkan dalam masalah Uyghur ini adalah kemanusiaan. Ini tidak hanya terkait Uyghur, tapi India juga sudah mulai memanas.  Suriah, Palestina, Rohingya sampai sekarang masih dalam duka yang mendalam", pungkasnya.

Kedepannya menurut syahdi, pemerintah harus tegas menyikapi permasalahan tersebut,  "pemerintah tegas menyikapi ini, jika memang pemerintah alergi dengan hal-hal yang benuansa agama ya tak apa-apa, kita pahamlah mengapa bisa begitu. Tapi apa harus alergi juga dengan kemanusiaan", tegasnya.

Masalah uyghur menurut syahdi sudah menjadi perbincangan dunia internasional dimana 
masalah kemanusiaan derajatnya diatas segalanya sehingga atas dasar apapun negara tidak boleh melakukan penindasan. 

"Uyghur ini sudah menjadi perbincangan dunia internasional, pemerintah dengan prinsip diplomasinya yang bebas aktif seharusnya bisa bicara atas kebiadaban rezim Xi Jin Ping. Tapi pemerintah bungkam dan menyampaikan alasan yang tidak masuk akal", katanya.