Empat Datuk Penghulu Kenegerian Teluk Kuantan, Sepakat Tolak Rancangan Kepengurusan LAMR Kuansing

Empat Datuk Penghulu Kenegerian Teluk Kuantan, Sepakat Tolak Rancangan Kepengurusan LAMR Kuansing

KUANSING, RANAHRIAU.COM - Menjelang pelantikan pengurus dan penambalan gelar adat LAMR Kuansing masa bakti 2019-2024 yang akan dilangsungkan pada hari rabu (9/10/2019) mendatang, di gedung olahraga tri buana SMA Negeri Pintar Teluk kuantan, Empat Datuk Penghulu Kenegerian Teluk Kuantan menolak rancangan Kepengurusan LAMR Kuansing tersebut. Sebab katanya Rancangan Kepengurusan LAMR kabupaten Kuantan Singingi Tidak Mencerminkan Kepengurusan Lembaga Adat.

Hal tersebut disampaikan melalui surat yang diterbitkan dengan Nomor 13/DPNB-KTK/IX/2019 tentang kepengurusan LAMR Kuansing, berdasarkan hasil rapat bersama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai kenegerian Teluk Kuantan yang diselenggarakan pada Jumat tanggal 6 September 2019 yang lalu.

Dalam surat tersebut, Empat datuk penghulu kenegerian Teluk Kuantan menyatakan bahwa masyarakat adat kenegerian Taluk Kuantan menolak untuk tidak ikut terlibat dalam kepengurusan tersebut dan berharap LAMR mempertimbangkan kembali untuk menertibkan SK kepengurusan LAMR kabupaten Kuantan Singingi 2019-2024.

Pada surat tersebut keempat Datuk penghulu kenegerian Teluk Kuantan telah membubuhi tanda tangan penolakan terhadap rancangan kepengurusan LAMR Kuansing itu. Diantaranya Datuk Sutan Bandaro Teddy Oskar, kemudian Raja Effendi datuk godang jalelo, Alsir Ali Hasan Datuk sinaro nan putiah, dan Amrizal Datuk simarajo penghulu suku serta ditandatangani oleh Datuk bisai Urang Godang limo koto ditongah Edyanus Herman Halim.

Tembusan surat tersebut disampaikan kepada Bupati Kuantan Singingi kemudian ketua tim formatur dalam kabupaten Kuantan Singingi

Foto : Gubernur Riau, Syamsuar Bersama Mantan Sekretaris Umum DPH LAMR Kuansing Ir. Emil Harda MM,MBA

Kendati demikian, Mantan Sekretaris Umum dewan pimpinan harian (DPH) LAMR Kuansing Ir.Emil Harda, MM. MBA menilai rancangan kepengurusan LAMR Kuansing tersebut sangat jelas bernuansa politik, karena pada tahun 2020 kabupaten Kuansing akan menggelar pemilihan Kepala daerah atau bupati dan wakil bupati. 

"Sangat jelas sekali Dinda, orang awam saja tahu," ujar Emil Harda singkat.

Foto: Ketua MKA LAMR Kuansing Pebri Mahmud, ST, M.Eng

Menanggapi pernyataan mantan Sekretaris Umum DPH LAMR Kuansing itu, ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Kuansing terpilih, Pebri Mahmud Datuk malakewi mengatakan bahwa perlunya kita pahami bersama lembaga adat melayu riau kabupaten kuantan Singingi adalah sebuah lembaga berbadan hukum yang akan memayungi para pemangku adat dan masyarakat adat se kabupaten kuantan singingi.

Untuk menghadapi tahun politik pada tahun dua ribu dua puluh atau pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan dilaksanakan tahun depan, LAMR Kuansing tidak akan berpihak kepada salah satu calon.

Karena katanya, dibawakan ke adat siapapun yang akan menjadi calon atau bakal calon itu semua adalah cucu keponakan dari pemangku adat yang ada di Kuansing.

"Atas nama lembaga adat melayu riau tidak akan berpihak kepada salah satu calon. terkait dengan pelantikan pengurus dan penambalan gelar adat yang akan dilangsungkan pada hari rabu tanggal (9/10/2019) yang akan dilaksanakan di gedung olahraga tri buana SMA Negeri pintar teluk kuantan, itu merupakan amanah dari peraturan daerah provinsi riau tentang lembaga adat melayu riau dan amanah AD/ART LAMR yang sudah disahkan pada tahun dua ribu dua belas yang lalu, Sebagaimana kemudian gelar adat kepada bupati sebagai datuk seri setia amanah dan kepada wakil bupati sri tibalan setia amanah.

"Jadi lembaga adat melayu riau baik di tingkatan provinsi maupun di tingkatan kabupaten kota itu berhak memberikan dan berkewajiban memberikan gelar adat sebuah gelar kehormatan kepada kepada gubernur dan wakil gubernur di tingkat provinsi dan kepada bupati dan wakil bupati di tingkat kabupaten kota atau wakil walikota di kota," tutup Pebri

Editor : Eki Maidedi
Komentar Via Facebook :