Menilik Kembali Revisi KUHP dan UU Sekarang

Menilik Kembali Revisi KUHP dan UU Sekarang

Apakah Perevisian KUHP dan UU Sekarang  Tidak Berlandaskan Sila Sakti Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa?

RANAHRIAU.COM - Tanggal 1 Oktober dikenang sebagai hari kesaktian pancasila, dimana pada malamnya terjadi peristiwa yang tak akan pernah dilupakan oleh bangsa indonesia. Peristiwa pemberontakan PKI yang berusaha merubah ideologi pancasila menjadi ideologi komunis. Peristiwa itu dikenal dengan G 30/S PKI, Gerakan pemberontakan 30 September oleh PKI. Sayangnya aksi pemberontakan itu gagal sehingga lahirlah peristiwa Kesaktian Pancasila.

Saat ini, Indonesia sedang mengalami banyak kontroversi. Masalah yang paling hangat saat ini adalah mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya atas masalah perevisian KUHP karena DPR dinilai tidak berpihak pada rakyat. Mahasiswa merasa bahwa aspirasi mereka sebagai rakyat Indonesia tidak diindahkan oleh pemerintah. Mengetahui hal itu, timbul pertanyaan, bukankah suara rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi ini? Bukankah suara rakyat adalah suara tuhan? Tetapi yang terjadi adalah mahasiswa sebagai penyuara rakyat merasa kecewa, sebab tuntutan mereka tidak didengar oleh DPR. Dalam hal ini apakah DPR sudah menodai kesaktian pancasila yang selama 74 tahun bertahan sebagai ideologi dasar negara Indonesia?

Didalam sila ke empat pancasila telah ditetapkan bahwa “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Dalam hal perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum, maka warga negara wajib berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Tetapi hasil yang dikemukakan oleh DPR dalam perevisian KUHP dan UU seakan telah merebut hak demokrasi 264 juta penduduk Indonesia. Dan mereka ingin menuntut “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

 

Editor : Eki Maidedi
Sumber : Azri Andrizan, Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro, UIN Sultan Syarif Kasim
Komentar Via Facebook :