Indonesia : Antara Paradoks Negara Gagal dan Momentum menuju kemandirian

Indonesia : Antara Paradoks Negara Gagal dan Momentum menuju kemandirian

RanahRiau.com- Tren kenaikan harga kebutuhan pokok yang mendera semua daerah di Tanah Air semakin membebani masyarakat dan berpotensi menambah jumlah penduduk miskin. Sebuah ironi di negeri yang pada bulan ini akan memperingati hari kebangkitan nasionalnya. Akan tetapi, masih tetap ada harapan untuk keluar dari keterpurukan ini.

Negara ‘gagal’?

NEGARA gagal (failed state) yang terlintas dalam benak kita adalah Afghanistan, Suriah, Yaman, Korea Utara, Sudan, Etiopia, Somalia, Kongo, Haiti, dan sederet negara lain, terutama di kawasan Afrika sub-sahara. Kekacauan, kelaparan, dan kemiskinan di negara-negara tersebut menjadi liputan rutin media internasional dan pokok bahasan laporan pelbagai organisasi multilateral, LSM, dan lembaga think tank. Para pakar sosial politik juga kerap mengupasnya melalui konferensi, buku, jurnal, dan media lainnya.

The Fund for Peace, dalam Laporan Tahunan Indeks Negara Rentan (The Fragile State Index), menempatkan negara-negara tersebut dari tahun ke tahun pada posisi paling rentan di antara 178 negara yang masuk dalam pemeringkatan, berada di barisan negara gagal atau nyaris gagal. The Fragile State Index dibangun atas 12 indikator terkait dimensi ekonomi, politik, sosial, dan lintas sektor, serta kohesi sosial dan keamanan.

Kendati belum ada konsensus tentang batasan negara gagal, secara umum, dapat didefinisikan sebagai negara yang tidak mampu menjamin kebebasan warganya: bebas dari kekerasan, rasa takut, kelaparan, kemiskinan, dan ketimpangan ekstrem, serta bebas untuk menjalani hidup layak, mendapatkan layanan publik, dan mengenyam pelbagai kebutuhan dasar lain.

Bila gejala dan penyebabnya diabaikan, negara gagal bisa menjadi cikal bakal tumbangnya suatu negara (state collapse), seperti yang terjadi terhadap Uni Soviet dan Yugoslavia.

Negara gagal bukan monopoli negara berkembang

Atribut negara gagal bukan monopoli kelompok negara berkembang, miskin, dan yang dilanda konflik bersenjata, tetapi juga hadir di negara negara maju dan demokratis. Francis Fukuyama dan Noam Chomsky, dua pemikir terkemuka asal Amerika Serikat, menisbatkan Amerika Serikat — sang kampiun demokrasi liberal — sebagai negara gagal.

Dalam buku Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy (2006), Chomsky mendeskripsikan negara gagal sebagai negara yang tidak mampu memberi jaminan keamanan bagi warganya, tidak menghargai dan menjamin hak-hak dasar warga — baik di dalam maupun luar negeri — mengabaikan hukum dan perjanjian internasional, menerapkan standar ganda, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kegagalan dalam mempertahankan keberfungsian institusi demokrasi.

Sementara itu, Fukuyama dalam tulisannya “America: the Failed State” (2017), menguraikan pembusukan dan disfungsi sistem politik Amerika. Yang berkuasa adalah “the big money and powerful special interest” yang bersemayam dalam oligarki. Fukuyama menyebutnya sebagai “elite capture and vetocracy” karena pilihan kebijakan ekonomi politik didikte oleh para pemodal dan kelompok kepentingan berkuasa demi keuntungan mereka dengan mengabaikan kepentingan rakyat banyak.

Selanjutnya, sebagai akibat dari elite capture and vetocracy, terjadi proses pembusukan politik (political decay) dan ketimpangan ekstrem di Amerika. Penguasaan aset negara terkonsentrasi di tangan satu persen penduduk terkaya (Fukuyama, 2017).  Kelompok satu persen terkaya di Amerika menguasai lebih daripada 40 persen kekayaan negara (Joseph Stiglitz, 2015).

Bagi Fukuyama, salah satu bukti pembusukan dan disfungsi sistem politik Amerika adalah keterpilihan Donald Trump sebagai presiden — “the disfunction of the US political system weighed heavily on the outcome of the 2016 election”. Hal ini sejalan dengan apa yang disitir oleh Joseph Stiglitz, peraih hadiah Nobel asal Amerika Serikat, dalam The Great Divide (2015), bahwa politik elektoral Amerika tidak lagi berlandaskan prinsip “one man one vote” tetapi “one dolar one vote”.

Keterpurukan yang terjadi saat ini, hampir di segala bidang dan segmen kehidupannya, memunculkan berbagai pandangan yang intinya melihat bahwa negara telah ‘gagal’ memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Suatu kegagalan yang tidak pantas disandang dan terjadi manakala kita semua tahu betul potensi (aset) yang begitu besar dimiliki.

Sebanyak apa pun potensi yang dimiliki memang tidak menjamin akan melahirkan manfaat bagi semua selama tidak ada manajemen dan pengelolaan yang baik. Dan celakanya, inilah yang terjadi di negeri ini. Berbagai potensi yang ada dan bahkan itu bernilai amat besar tidak begitu optimal digunakan. Tidak jarang malah potensi itu terabaikan karena kepentingan yang lebih bersifat jangka pendek dan individual.

Kita memiliki potensi sumber daya alam yang begitu besar, baik di darat maupun di laut. Minyak bumi kita dinilai termasuk berkualitas tinggi, meski tidak semelimpah di negara-negara teluk. Sayangnya, ketidakbecusan dalam mengurus dan mengelolanya membuat bangsa ini malah terkena imbas kenaikan harga minyak dunia yang dampaknya begitu luar biasa bagi bangsa. Krisis energi listrik pun hampir tidak ada bedanya. Ketergantungan energi ini pada bahan bakar minyak makin menambah beban negara. Padahal, kita memiliki sumber-sumber energi yang hampir tidak pernah habis, yakni energi matahari, angin, dan air.

Negara sebetulnya tahu semua potensi itu, terbukti dari begitu banyaknya departemen-departemen dibuat untuk menanganinya. Berbagai kajian dan penelitian di masing-masing departemen itu juga intens dilakukan. Tetapi menjadi pertanyaan kita kemudian, kenapa keterpurukan justru yang terjadi? Kenyataan ini jelas menggambarkan betapa persoalan bangsa yang ril belum menjadi ladang kerja yang serius digarap. Jagat nasional lebih diramaikan oleh dagelan-dagelan politik yang sebetulnya hanya untuk kepentingan elit, bukan kepentingan rakyat secara luas. Tengok saja, misalnya, pergantian ‘rezim’ dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik justru sebaliknya.

Segenap energi bahkan dana nyaris tersedot semua untuk urusan politik dengan alasan penguatan demokrasi. Padahal, demokrasi sejatinya hanya alat/sarana bukan tujuan. Karena, tujuan yang sebenarnya adalah bagaimana negara yang demokratis ini memanfaatkan segala daya dan upayanya untuk dan demi rakyatnya. Artinya, apa pun harus dilakukan oleh negara guna melindungi dan menyelematkan rakyatnya dari keterpurukan, bukan malah menambah keterpurukan yang nyata telah terjadi. Sayangnya, yang terakhir inilah yang tengah terjadi di negeri ini.

Anggapan bahwa negara ‘gagal’ dalam konteks dan argumen di atas bisa jadi benar. Akan tetapi kegagalan negara ini tidak lantas membuat segenap komponen bangsa pesimis. Tidak ada ‘kata’ pesimis dalam kamus bangsa ini selama harapan dan tekad yang kuat untuk bangkit bersama masih ada, dan jalan untuk perbaikan dari waktu ke waktu masih terbuka lebar. Kegagalan negara ini juga akan makin mencerdaskan rakyat untuk tidak melakukan kesalahan fatal yang sama karena memilih para elit pengelola negara yang tidak becus. Dan, waktu itu akan tiba ketika para elit negara yang tidak becus mengelola negara tidak akan mendapatkan tempatnya lagi.

Kemandirian bangsa

sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak segenap komponen bangsa untuk membiasakan pola hidup sederhana dan hemat. Ajakan ini tidak jauh bedanya dengan ajakan untuk menerima kondisi yang ada sebagai sebuah ‘takdir’ dari sebuah bangsa yang berpotensi besar namun ‘gagal’ dikelola negara. Masalah sebetulnya di sini adalah bukan sekadar mengajak semuanya untuk hidup sederhana dan hemat, tetapi juga mengakui bahwa bangsa ini hidup dalam ketergantungan dan harus dibaca sebagai momentum untuk menjadikan bangsa ini mandiri dan lepas dari ketergantungan pada apa pun yang ada di luarnya.

Ketergantungan, pada satu sisi, memang diperlukan, tetapi itu bukan pada hal-hal yang sebetulnya kita miliki dan bisa kita optimalkan sendiri. Manakala kita bisa mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, naiknya harga minyak dunia justru akan membawa berkah tersendiri bagi bangsa ini. Demikian pula jika kita mampu mengoptimalkan suburnya bumi pertiwi ini, stok pangan nasional dipastikan melimpah, dan impor beras hanya ada dalam dunia dongeng, karena dalam kenyataan justru kita yang mengekspor beras ke luar negeri.

Dengan demikian, kemandirian bangsa menjadi sesuatu yang niscaya. Kemandirian ini tentunya bukan kemandirian dalam pengertian mengisolasi diri, tetapi bagaimana memanfaatkan yang kita miliki seoptimal mungkin. Apa yang bisa dikerjakan dan dibuat sendiri, tidak perlu mendatangkan dari luar. Dan negara, dengan segala perangkat dan aparaturnya yang baik, menjadi penting untuk menata kemandirian ini secara baik pula, selain semua komponen bangsa memulai semuanya dari diri sendiri.

Momentum kebangkitan nasional layak menjadi bahan refleksi untuk membaca masa depan dan arah perjalanan bangsa ke arah yang lebih baik. Negara ini telah ‘gagal’ tetapi bukan berarti tamat, karena masih ada asa, modal, dan komitmen untuk tetap mempertahankan keberadaan bangsa dan negara ini dan menjadikan mandiri, berdikari, dan lepas dari ketergantungan pada apa pun yang sebetulnya kita bisa melakukan dan menciptakannya sendiri.



Penulis :  Abdul Hafidz AR, S.IP, Alumni Hubungan Internasional Universitas Riau, Pengamat Sosial dan Budaya, Redaktur Pelaksana di RanahRiau.com, Wartawan di Majalah Property & Bisnis, Anggota Komunitas GM Five, Sahabat Ombudsman Riau, Sekretaris Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Riau, dan Anggota Pemuda Muhammadiyah Riau. untuk info pertanyaan dan kritikan bisa dialamatkan ke WA: 085263905088




Editor : Hafiz
Komentar Via Facebook :