Paripurna DPRD Riau

Pidato Sambutan Gubernur Riau, Syamsuar Optimis Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Pekanbaru, RanahRiau.com- Untuk kali pertama setelah dilantik, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan pidato didepan rapat paripurna DPRD Riau, Senin 11/03/19). Dalam sambutannya, Gubri masa bhakti 2019 - 2024 ini, mengatakan akan tetap melanjutkan dan meningkatkan program pembangunan pro masyarakat yang telah dirintis oleh para pendahulu.

Mengawali sambutannya, Gubri menyampaikan terima kasih kepada  seluruh masyarakat Riau yang memberikan kepercayaan kepada mereka berdua (Syamsuar - Edy Natar Nasution, red) untuk mengemban amanah meneruskan estapet kepemimpinan di negeri  Melayu.

"Tentunya tidak mudah bagi kami karena besarnya harapan  masyarakat yang dititipkan kepada kami semasa kampanye untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Namun  kami percaya permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan dukungan  dan kerjasama dari seluruh masyarakat Riau", ucapnya.

Syamsuar mengatakan, kepemimpinan 2019 - 2024 ini merupakan periode keempat atau periode terakhir dari pelaksanaan Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau. Oleh karena itu, untuk keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di  Provinsi  Riau, pihaknya akan tetap melanjutkan dan  meningkatkan program pembangunan pro masyarakat yang telah  dirintis oleh para pendahulu.

Beberapa permasalahan pembangunan Provinsi Riau yang dihadapi  saat  ini ucap Gubri, diantaranya kesenjangan kualitas Sumber Daya  Manusia antar Kabupaten/Kota, rendahnya IPM, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

Permasalahan lainnya ucap Gubri, rendahnya kualitas infrastruktur  dasar bagi masyarakat. Ia mencontohkan, pada  tahun 2017, panjang  jalan provinsi 2.799  Km dengan kondisi rusak sedang sampai rusak  berat mencapai  55,18%.

Hal ini sambung Gubri, belum sesuai dengan parameter kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk indeks aksesibiltas provinsi Riau. Oleh karena itu perlu penambahan panjang jalan dalam mendukung program prioritas dan pengembangan potensi wilayah.

Masalah lain kata Gubri, adalah terbatasnya akses air bersih, belum terkelolanya limbah dengan baik, elektrifikasi. Ia mengatakan, dari 1.859 desa/kelurahan di Provinsi Riau, masih ada 74 desa yang belum teraliri listrik. Selain itu Indeks  Kualitas  Lingkungan Hidup  (IKLH) Provinsi Riau, terendah di Pulau Sumatera dan masuk  dalam  kategori sangat kurang.

Selain itu degradasi dan deforestrasi hutan dan lahan gambut cukup  tinggi, termasuk perubahan tata guna, fungsi hutan dan lahan gambut serta okupasi kawasan konservasi. Dimana lokasinya berada  dalam empat (4) daerah aliran sungai (DAS) utama yaitu DAS Siak,  Rokan, Indragiri dan Kampar. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab  rendahnya status mutu air.

Persoalan lain yang dihadapi Riau saat adalah abrasi terutama  di  Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang dan Pulau Rupat dan permasalahan  tapal batas antar Kabupaten/Kota yang masih belum terselesaikan.  

Di bidang ekonomi sebut Gubri, Provinsi Riau periode 2011-2017  mengalami penurunan. Tahun 2011 sebesar 5,57% turun menjadi  2,71% pada tahun 2017. Dari tahun 2012 ke tahun 2017 terjadi pergeseran ekonomi dari pertambangan dan penggalian ke sektor  industri  pengolahan. Pergeseran ini disebabkan oleh penurunan  harga  komoditas migas, sehingga minat investasi pada sektor migas  mengalami penurunan.

"Nilai PDRB harga konstan provinsi Riau menempati nomor 6 secara  nasional. Namun tingkat pertumbuhannya berada pada posisi  terbawah, yaitu nomor 33 dari 34 provinsi di Indonesia. Oleh karena  itu hal ini akan menjadi perhatian serius bagi kami dalam peningkatan  ekonomi  Riau", ujarnya.

Gubri juga mengatakan, tingkat kemiskinan Provinsi Riau masih di  atas 5% yaitu 7,41% atau 514.620 jiwa. Persentase miskin tinggi  terdapat pada sub sektor perkebunan. Adapun kabupaten/kota yang berada diatas tingkat kemiskinan yakni, Kabupaten Kepulauan  Meranti (28,99%), Rokan Hulu  (10,91%), Pelalawan (10,25%),  Kuantan Singingi  (9,97%), Kampar (8,02%) dan Kabupaten Rokan Hilir (7,88%).

Di bidang pangan kata Gubri, juga belum optimal. Hal ini  terlihat dari  produksi beras tahun 2013-2017 menurun sebesar  3,65%  per tahun.  Di sisi lain,  kebutuhan konsumsi beras dari tahun  2013 - 2017  tumbuh 1,38%/tahun. Tahun 2017 produksi beras Riau hanya 33%  dari kebutuhan. Konsumsi beras Riau dan rasio ini memiliki  penurunan sebesar 5,74% per tahun.

Masalah lain yakni, pengelolaan potensi budaya Melayu dan Pariwisata, belum optimalnya manajemen pelayanan ASN dan pembinaan ASN.

Didepan Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD serta hadirin, Gubri mengungkapkan permasalahan yang telah dirumuskan dan janji  politik saat kampanye lalu, maka Visi Gubenur dan Wakil Gubenur  Riau tahun  2019-2024, “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU  BERSATU)”.

Ia mengatakan, ukuran keberhasilan pencapaian visi tersebut terpotret dari daya saing, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur,  SDM, tingkat kesejahteraan, berintegritas dan berprestasi di bidang  keagamaan.

Sementara arah kebijakan antara lain, peningkatan kualitas SDM melalui Perda Wajib Belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan, UMKM.
kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa dan peningkatan Infrastruktur.

Sedangkan arah kebijakan yakni, meningkatkan konservasi SDA dan  keanekaragaman hayati dalam upaya memulihkan kawasan yang  sudah dalam kondisi kritis.

Di akhir sambutannya Gubri mengatakan, untuk mewujudkan ini  semua, dibutuhkan kerja keras (ikhtiar) yang diiringi dengan Do’a dan optimisme yang tinggi, serta dukungan pimpinan dan anggota DPRD  Provinsi Riau.

Sementara itu rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Riau Septina Primawati itu antara lain, Danrem 031 WB, Kapolda Riau, Kajati Riau, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati/Walikota se Provinsi Riau, para Rektor PT, tokoh masyarakat dan ratusan undangan lainnya.