Musim Bencana Tahun 2018, DR. Elviriadi:Pemerintah harus negosiasi dengan pengusaha Sawit HTI
Pekanbaru, RanahRiau.com- Propinsi Riau dikenal dengan istilah dibawah minyak diatas minyak. Minyak bumi dan sawit telah menjadi isi daratan dari 9 juta ha tanah Riau. Namun, sayangnya luasnya lahan sawit di Riau bisa menciptakan ketidak seimbangan ekosistem alam dan konflik sosial. hal ini disampaikan oleh pakar lingkungan DR. Elviriadi kepada wartawan RanahRiau.com dalam pesan whatsappnya, Jum'at (23/11/2108).
"Secara ekologis dan sosiologis, sawit dalam skala besar atau kecil, tidak cocok dengan demografi dan tipologi tanah di Indonesia. Secara ekologi, dia rakus air sehingga air tanah bisa tergerus, lalu sedimentasi membuat banjir bandang", ujarnya.
Pria yang pernah jadi aktivis 98 ini juga menambahkan, Sawit yang over capacity di Riau menghilangkan habitat satwa liar terlindungi seperti harimau sumatera (pantera tigris sumatrae), beruang, gajah, ikan air tawar, reptiia, beberapa spesies serangga, dan berbagai jenis fauna-flora endemik yang bernilai ekonomi tinggi, "Makanya orang BBKSDA sampai pening, tiap sebentar Kuansing ade budak disambar buaya, Pelalawan dicakar beruang, Inhil "bonita" mengamuk, harimau tesepit di dinding rumah orang, lama lama ikut kuliah di universitas.. "kelakar putra Meranti lulusan UKM Malaysia itu.
Dosen Fapertapet UIN Suska ini juga menerangkan, dampak sosiologis pola perkebunan skala besar merubah budaya gotong sabagai ciri orang Melayu dalam mengolah sawah dan ladang. Bahkan jika terjadi konflik sawit skala besar, ujung ujungnya penduduk kalah dan terpaksa mem-buruh. Buruh pendodos sawit, penyemprot pestisida, atau Satpam penghalau demonstran. Hal ini terang saja mendistorsi sosial capital masyarakat Melayu. Jati diri bangsa indonesia lama lama terkikis, modal sosial lenyap.
"Secara ekologis dan sosiologis, sawit dalam skala besar atau kecil, tidak cocok dengan demografi dan tipologi tanah di Indonesia. Secara ekologi, dia rakus air sehingga air tanah bisa tergerus, lalu sedimentasi membuat banjir bandang", ujarnya.
Pria yang pernah jadi aktivis 98 ini juga menambahkan, Sawit yang over capacity di Riau menghilangkan habitat satwa liar terlindungi seperti harimau sumatera (pantera tigris sumatrae), beruang, gajah, ikan air tawar, reptiia, beberapa spesies serangga, dan berbagai jenis fauna-flora endemik yang bernilai ekonomi tinggi, "Makanya orang BBKSDA sampai pening, tiap sebentar Kuansing ade budak disambar buaya, Pelalawan dicakar beruang, Inhil "bonita" mengamuk, harimau tesepit di dinding rumah orang, lama lama ikut kuliah di universitas.. "kelakar putra Meranti lulusan UKM Malaysia itu.
Dosen Fapertapet UIN Suska ini juga menerangkan, dampak sosiologis pola perkebunan skala besar merubah budaya gotong sabagai ciri orang Melayu dalam mengolah sawah dan ladang. Bahkan jika terjadi konflik sawit skala besar, ujung ujungnya penduduk kalah dan terpaksa mem-buruh. Buruh pendodos sawit, penyemprot pestisida, atau Satpam penghalau demonstran. Hal ini terang saja mendistorsi sosial capital masyarakat Melayu. Jati diri bangsa indonesia lama lama terkikis, modal sosial lenyap.
"Era sebelum HPH dan konsesi, walaupun kebun kecil dengan tanaman yang sederhana, penduduk lokal bisa hidup, Tetapi era ini kita menyaksikan konflik agraria dimana mana, ekonomi desa anjlok, akhirnya tidak ada pilihan kecuali jadi buruh perusahaan tadi". Ungkap Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI itu.
Elv juga menilai sawit dan HTI itu asal mulanya aspirasi perorangan pengusaha. Keinginan konglomerat, bukan keinginan rakyat indonesia, serta tidak sesuai tipologi negara agraris, terjadi semacam hegemoni persepsi. Pemaksaan persepsi ke publik bahkan ke negara bahwa sawit adalah solusi. Sawit sangat menjanjikan perubahan ekonomi nasional. Adapun padi, tanaman palawija, kelapa, tebu, kedelai, kopi, pinang, karet dan lainnya seolah olah tak boleh ada di tanah indonesia. Harga komoditi ini pun anjlok. Karena dianggap tidak prospek, import kebutuhan rakyat itu seringkali dilakukan. Sementara, uang kekayaan dari exploitasi hutan dan SDA itu, bukannya menggerakkan ekonomi wong cilik. Akan tetapi justru menciptakan uang TERTAHAN.
"Berapa persen sih yang dari keuntungan korporasi mega proyek itu berputar kembali ke indonesia, ke rakyat (dalam bentuk UMKM) sehingga mesin giling ekonomi pembangunan berjalan, keuntungannya TERTAHAN dalam tabungan pribadi pengusaha. Paling di simpan di Bank Singapura atau Bank Swiss. Diputar ke saham saham kelas atas. Yang uangnya hanya beredar di atas kepala petani Riau, tetapi tidak bisa diakses. Ekonomi mikro rakyat pedesaan tetap mandeq, dengan sumberdaya alam degradatif. "Apakah demi uang triliun yang "tertahan" itu kita harus mengorbankan Habitat Orang Utan, habitat Ular Phiton, Habitat Harimau, ekosistem sungai dan DAS serta emisi karbon? Tahun 2018 ini penuh bencana. Ada banjir yang menelan korban jiwa, tanah longsor, penyakit kulit pasca banjir, pemanasan global, subsidensi gambut, naiknya muka air laut, dan "pembalasan" alam lainnya", pungkasnya.
Oleh karena itu menurut pria yang akrab disapa ELv ini menjelaskan, solusinya pemerintah harus bernegosiasi dengan pengusaha Sawit-HTI. "Saya kira, jika dialog itu elegan, demi kemashlahatan bangsa- cegah bencana, pengusaha pasti mau", tutupnya.
Reporter : Hafiz
Komentar Via Facebook :