Negara Merakyat, Komitmen untuk Lanjut atau Gantikan
RanahRiau.com- Belakangan ini, masyarakat sering memberikan penilaian terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), ada beberapa plus minus yang bisa dilihat masyarakat sebagai bahan evaluasi pemerintahan yang terpilih secara demokratis tersebut. Jokowi berhasil mengalihkan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur, yang mana hal ini tidak dilakukan pemerintahan sebelumnya. Kebijakan ini dianggap terobosan yang berani dari Jokowi.
Kemudian Jokowi berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga dianggap berhasil mencegah terjadinya aksi terorisme di dalam negeri, meski tak seluruhnya berhasil. Meski demikian pemerintahan Jokowi masih dianggap gagal dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Janji Jokowi mengurangi utang Indonesia belum berbuah manis. Janji Jokowi mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan kerja belum terwujud. Alih-alih ingin membuka peluang lapangan kerja, pemerintahan Jokowi justru diguncang isu mengenai serbuan tenaga kerja asing asal China yang ramai di penghujung tahun.
Walaupun sejumlah survei merilis tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi naik, namun hal itu berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.Di negara demokrasi Indonesia, seperti halnya negara-negara demokrasi lainnya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Karena suara Tuhan, maka suara rakyat tidak pernah salah dan tidak akan pernah salah. Rakyat selalu benar, seperti halnya Tuhan yang selalu benar. Karena itu, jika Indonesia mengalami krisis, yang salah bukan rakyat, tetapi negara, pemerintah. Justru rakyat adalah korban krisis, bukan yang membuat krisis. Tidak ada tempat bagi logika apa pun untuk menyalahkan rakyat ketika krisis ada di negeri ini, karena yang salah adalah negara, pemerintah.
Logika sederhananya bisa diurut ke belakang. Bahwa rakyat yang membuat negara dan mengangkat para pengelolanya (pemerintah). Rakyat juga yang menggaji negara dan para pengelolanya. Jika negara dan para pengelolanya gagal, rakyat berhak mengganti mereka, seperti berhaknya rakyat mengangkat mereka. Rakyatlah penguasa sesungguhnya. Negara hanya instrumen yang dibuat rakyat dengan segala perangkat pekerja di dalamnya. Rakyat mengharapkan negara bisa bekerja baik; menyejahterakan rakyat, bukan memiskinkan; mengangkat krisis, bukan menambah krisis. Untuk itulah, rakyat membayar mereka dengan pajak, uang rakyat.
Karena rakyat adalah yang paling berkuasa, maka ia juga paling berhak menuntut. Dan, negara, atau pemerintah, tidak boleh mengabaikan tuntutan mereka. Mengabaikan tuntutan mereka sama dengan mengkhianati mereka. Dan, bawahan yang berkhianat pada atasan harus menerima konsekuensi: ditegur atau bahkan sampai dipecat, melalui mekanisme yang sudah disepakati bersama antara rakyat dan negara. Dengan demikian, dalam negara demokrasi kritik itu bukan sesuatu yang tabu. Demonstrasi dan unjuk rasa itu hal lumrah. Tekanan publik pada pemerintah atau negara itu sesuatu yang masuk akal. Itulah suara-suara rakyat, suara-suara Tuhan, suara-suara kebenaran.
Ketika rakyat menuntut akses dan sarana pendidikan yang mudah, tersedia, dan merata di seluruh penjuru negeri, untuk semua rakyat, ini tuntutan yang tidak salah. Rakyat memang berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan layak, di seluruh negeri ini. Demikian juga halnya ketika rakyat menuntut agar kesejahteraan mereka diperhatikan. Rakyat tidak ingin kaya, hanya ingin sejahtera, dengan memercayakan negara untuk merealisasikan itu semua. Rakyat tidak ingin pajaknya sia-sia, karena imbal baliknya sedikit sekali. Rakyat ingin ketika para pejabat negara gajinya naik, kesejahteraan rakyat juga meningkat. Rakyat tidak rela lahir batin ketika uangnya dipakai untuk memerkaya pejabat negara, sementara rakyat terus saja miskin, malah kian bertambah miskin.
Negara merakyat
Krisis maha dahsyat dalam sebuah komunitas kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ketika negara sudah tidak lagi merakyat. Negara sudah meninggalkan dan mengabaikan rakyat. Negara menelantarkan rakyat. Negara hanya peduli pada dirinya sendiri, tidak pada rakyat. Berbagai bencana alam yang terjadi adalah teguran kehancuran yang pelan tetapi pasti tengah mendekat. Negara harus sadar, ketika teguran rakyat diabaikan, maka Tuhan turun tangan. Tuhan selalu membela rakyat dan berada di belakang rakyat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan.
Negara adalah abdi rakyat yang harus melayani segala keperluan rakyat, bukan dilayani oleh rakyat. Ketika rakyat ingin terbuka luasnya lapangan dan kesempatan kerja, negara harus melayaninya dengan membuat lapangan kerja. Ketika rakyat ingin agar negara memanfaatkan segala macam kekayaan sumber daya alam di negeri ini untuk kepentingan bersama, negara harus melakukannya dengan mengelolanya secara baik untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan asing. Ketika rakyat ingin agar aset-aset berharga negara tidak jatuh ke tangan asing, maka negara harus menjaga aset-aset itu secara baik juga. Pendek kata, negara harus mendengar, mengikuti, mematuhi, dan melaksanakan suara rakyat, karena inilah pengabdian sejati pada rakyat.
Yang disebut negara gagal sesungguhnya adalah ketika negara tidak lagi merakyat, ketika negara putus hubungan dengan rakyat. Putus hubungan dalam pengertian bahwa negara tidak mendengarkan suara rakyat, atau hanya mendengar dan menampung suara rakyat, tapi tidak mengusahakan agar suara-suara aspiratif rakyat itu diwujudkan secara serius dan nyata. Negara terlalu egois dan merasa kebenaran ada padanya. Negara merasa suara-suara rakyat hanya angin lalu, tidak ditanggapi, bahkan diremehkan sebagai suara sarat muatan politik. Negara menganggap kritik sebagai upaya menjatuhkan. Padahal itu hak rakyat untuk menjatuhkan atau mengangkat karena rakyat membayar pajak. Inilah kegagalan negara yang paling mendasar dalam sebuah negara demokrasi.
Indonesia tengah mengalami krisis. Krisis internal terutama. Kepercayaan rakyat terhadap negara kian menurun akibat perilaku pejabat negara yang tidak peka terhadap rakyat. Ketika rakyat hidup susah, pejabat negara enak saja gajinya naik, fasilitasnya tambah mewah. Dan, itu terus-menerus saja berlangsung, meski rakyat sudah bersuara memperingatkan. Negara selalu punya alasan, sementara kondisi ril rakyat selalu tak jadi alasan dan pertimbangan. Parahnya, ketika rakyat bergerak, itu dianggap tindakan subversif, melawan negara. Padahal, rakyatlah yang membuat negara. Rakyat ingin kerja negara dalam kerangka pengabdian dan pelayanan terhadap rakyat. Apa jadinya ketika kian hari negara kian jauh dari rakyat, tidak lagi merakyat. Jangan heran jika rakyat juga jadi tidak menegara, atau inginnya mengganti negara, mengganti pemerintahan dengan yang baru. Rakyat tidak pernah salah dan tidak akan pernah salah, negara harus ingat betul adagium demokrasi ini.
Penulis: Abdul Hafidz AR, S.IP, Hamba Allah SWT, Pengamat Sosial, Alumni Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau, Wartawan RanahRiau.com
Berdomisili di Pekanbaru
kritik dan saran bisa disampaikan ke :putramelayu.enterprise@gmail.com
085263905088
Kemudian Jokowi berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga dianggap berhasil mencegah terjadinya aksi terorisme di dalam negeri, meski tak seluruhnya berhasil. Meski demikian pemerintahan Jokowi masih dianggap gagal dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Janji Jokowi mengurangi utang Indonesia belum berbuah manis. Janji Jokowi mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan kerja belum terwujud. Alih-alih ingin membuka peluang lapangan kerja, pemerintahan Jokowi justru diguncang isu mengenai serbuan tenaga kerja asing asal China yang ramai di penghujung tahun.
Walaupun sejumlah survei merilis tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi naik, namun hal itu berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.Di negara demokrasi Indonesia, seperti halnya negara-negara demokrasi lainnya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Karena suara Tuhan, maka suara rakyat tidak pernah salah dan tidak akan pernah salah. Rakyat selalu benar, seperti halnya Tuhan yang selalu benar. Karena itu, jika Indonesia mengalami krisis, yang salah bukan rakyat, tetapi negara, pemerintah. Justru rakyat adalah korban krisis, bukan yang membuat krisis. Tidak ada tempat bagi logika apa pun untuk menyalahkan rakyat ketika krisis ada di negeri ini, karena yang salah adalah negara, pemerintah.
Logika sederhananya bisa diurut ke belakang. Bahwa rakyat yang membuat negara dan mengangkat para pengelolanya (pemerintah). Rakyat juga yang menggaji negara dan para pengelolanya. Jika negara dan para pengelolanya gagal, rakyat berhak mengganti mereka, seperti berhaknya rakyat mengangkat mereka. Rakyatlah penguasa sesungguhnya. Negara hanya instrumen yang dibuat rakyat dengan segala perangkat pekerja di dalamnya. Rakyat mengharapkan negara bisa bekerja baik; menyejahterakan rakyat, bukan memiskinkan; mengangkat krisis, bukan menambah krisis. Untuk itulah, rakyat membayar mereka dengan pajak, uang rakyat.
Karena rakyat adalah yang paling berkuasa, maka ia juga paling berhak menuntut. Dan, negara, atau pemerintah, tidak boleh mengabaikan tuntutan mereka. Mengabaikan tuntutan mereka sama dengan mengkhianati mereka. Dan, bawahan yang berkhianat pada atasan harus menerima konsekuensi: ditegur atau bahkan sampai dipecat, melalui mekanisme yang sudah disepakati bersama antara rakyat dan negara. Dengan demikian, dalam negara demokrasi kritik itu bukan sesuatu yang tabu. Demonstrasi dan unjuk rasa itu hal lumrah. Tekanan publik pada pemerintah atau negara itu sesuatu yang masuk akal. Itulah suara-suara rakyat, suara-suara Tuhan, suara-suara kebenaran.
Ketika rakyat menuntut akses dan sarana pendidikan yang mudah, tersedia, dan merata di seluruh penjuru negeri, untuk semua rakyat, ini tuntutan yang tidak salah. Rakyat memang berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan layak, di seluruh negeri ini. Demikian juga halnya ketika rakyat menuntut agar kesejahteraan mereka diperhatikan. Rakyat tidak ingin kaya, hanya ingin sejahtera, dengan memercayakan negara untuk merealisasikan itu semua. Rakyat tidak ingin pajaknya sia-sia, karena imbal baliknya sedikit sekali. Rakyat ingin ketika para pejabat negara gajinya naik, kesejahteraan rakyat juga meningkat. Rakyat tidak rela lahir batin ketika uangnya dipakai untuk memerkaya pejabat negara, sementara rakyat terus saja miskin, malah kian bertambah miskin.
Negara merakyat
Krisis maha dahsyat dalam sebuah komunitas kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ketika negara sudah tidak lagi merakyat. Negara sudah meninggalkan dan mengabaikan rakyat. Negara menelantarkan rakyat. Negara hanya peduli pada dirinya sendiri, tidak pada rakyat. Berbagai bencana alam yang terjadi adalah teguran kehancuran yang pelan tetapi pasti tengah mendekat. Negara harus sadar, ketika teguran rakyat diabaikan, maka Tuhan turun tangan. Tuhan selalu membela rakyat dan berada di belakang rakyat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan.
Negara adalah abdi rakyat yang harus melayani segala keperluan rakyat, bukan dilayani oleh rakyat. Ketika rakyat ingin terbuka luasnya lapangan dan kesempatan kerja, negara harus melayaninya dengan membuat lapangan kerja. Ketika rakyat ingin agar negara memanfaatkan segala macam kekayaan sumber daya alam di negeri ini untuk kepentingan bersama, negara harus melakukannya dengan mengelolanya secara baik untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan asing. Ketika rakyat ingin agar aset-aset berharga negara tidak jatuh ke tangan asing, maka negara harus menjaga aset-aset itu secara baik juga. Pendek kata, negara harus mendengar, mengikuti, mematuhi, dan melaksanakan suara rakyat, karena inilah pengabdian sejati pada rakyat.
Yang disebut negara gagal sesungguhnya adalah ketika negara tidak lagi merakyat, ketika negara putus hubungan dengan rakyat. Putus hubungan dalam pengertian bahwa negara tidak mendengarkan suara rakyat, atau hanya mendengar dan menampung suara rakyat, tapi tidak mengusahakan agar suara-suara aspiratif rakyat itu diwujudkan secara serius dan nyata. Negara terlalu egois dan merasa kebenaran ada padanya. Negara merasa suara-suara rakyat hanya angin lalu, tidak ditanggapi, bahkan diremehkan sebagai suara sarat muatan politik. Negara menganggap kritik sebagai upaya menjatuhkan. Padahal itu hak rakyat untuk menjatuhkan atau mengangkat karena rakyat membayar pajak. Inilah kegagalan negara yang paling mendasar dalam sebuah negara demokrasi.
Indonesia tengah mengalami krisis. Krisis internal terutama. Kepercayaan rakyat terhadap negara kian menurun akibat perilaku pejabat negara yang tidak peka terhadap rakyat. Ketika rakyat hidup susah, pejabat negara enak saja gajinya naik, fasilitasnya tambah mewah. Dan, itu terus-menerus saja berlangsung, meski rakyat sudah bersuara memperingatkan. Negara selalu punya alasan, sementara kondisi ril rakyat selalu tak jadi alasan dan pertimbangan. Parahnya, ketika rakyat bergerak, itu dianggap tindakan subversif, melawan negara. Padahal, rakyatlah yang membuat negara. Rakyat ingin kerja negara dalam kerangka pengabdian dan pelayanan terhadap rakyat. Apa jadinya ketika kian hari negara kian jauh dari rakyat, tidak lagi merakyat. Jangan heran jika rakyat juga jadi tidak menegara, atau inginnya mengganti negara, mengganti pemerintahan dengan yang baru. Rakyat tidak pernah salah dan tidak akan pernah salah, negara harus ingat betul adagium demokrasi ini.
Penulis: Abdul Hafidz AR, S.IP, Hamba Allah SWT, Pengamat Sosial, Alumni Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau, Wartawan RanahRiau.com
Berdomisili di Pekanbaru
kritik dan saran bisa disampaikan ke :putramelayu.enterprise@gmail.com
085263905088
Komentar Via Facebook :