Menyoal Orientasi Gerakan Mahasiswa di tengah Hegemoni Neoliberalisme dan Diskursus Demokrasi

Ranahriau.com- Banyak orang gundah, terutama mereka yang di luar, melihat dinamika gerakan mahasiswa di bawah rezim “Reformasi”. Sebagian gundah, melihat gerakan mahasiswa semakin sepi dari aktivis: daripada terjun ke dalam dunia gerakan yang menyita energi, mahasiswa lebih memilih hidup bersantai di kampus, atau mungkin berjualan dan berbisnis. (Bukankah itu lebih menguntungkan? Dan lebih menyejahterakan?) Sebagian gundah, melihat gerakan mahasiswa, yang dari segi kuantitas itu semakin sedikit (atau setidaknya stagnan), masih saja tercerai-berai oleh perseteruan “dalam negeri”, friksi antarteman, dan tentu saja perbedaan kepentingan. Sebagian lagi gundah, melihat gerakan mahasiswa yang semakin tidak jelas tujuannya. Lihat saja, berapa gerakan mahasiswa yang masih konsisten dengan misi awalnya memberdayakan kemampuan intelektual mahasiswa dan mengasah kepekaan mereka pada realitas sosial? Sebagai bandingan (yang tentu saja tidak sebanding), lihat juga, berapa gerakan mahasiswa yang semakin mendekat pada pusat-pusat kekuasaan, tempat-tempat modal dan kucuran dana mengalir dengan derasnya?

Berbagai ekspresi kegundahan itu sering kali lahir dari suara-suara orang luar, atau sedikit aktivis gerakan yang benar-benar mengerti persoalan dan masih idealistis. Biasanya, lalu dicarilah penyebab, yang disinyalir merupakan faktor-faktor penyebab mewabahnya fenomena itu.

Sebagian menilai, kemunduran gerakan mahasiswa itu disebabkan oleh faktor budaya—ini pendapat yang sepertinya paling banyak dianut pengamat gerakan mahasiswa. Yang dimaksud dengan faktor budaya kurang lebih adalah faktor yang mengkondisikan kehidupan mahasiswa saat ini dari segi-segi kebiasaan, tindak-tanduk, perilaku, atau minat mahasiswa secara individual dan komunal. Kata kunci bagi faktor ini sederhana: “gaya hidup”, atau meminjam kosakata yang sering dikutip, habitus. Sederhananya, kemunduran gerakan mahasiswa disebabkan oleh perubahan gaya hidup mahasiswa itu sendiri karena perubahan lingkungan kultural di mana mahasiswa hidup sehari-hari. Budaya pop sering ditunjuk sebagai biangnya. Pergeseran gerakan mahasiswa disebabkan oleh pengaruh gaya hidup mahasiswa dan aktivis-aktivisnya yang semakin terpesona oleh budaya pop yang, kita tahu, dimotori oleh teknologi-informasi, hiperrealitas media, dan dunia hiburan. Di balik itu semua, bersembunyi pleasure: kesenangan. “Apa saja yang menyenangkan, itulah yang penting”. Secara logis, karena gerakan mahasiswa tidak memberikan kesenangan, minat mahasiswa untuk terjun di sana dengan sendirinya merosot. Cara pandang ini dianut utamanya oleh para pengkaji cultural studies, yang mendasarkan analisisnya pada politik budaya.

Pendapat pertama masih terdengar ilmiah, dibandingkan dengan pendapat kedua ini: teori moralitas. Bila yang pertama melihat faktornya pada hal-hal yang objektif (lingkungan, dst.), yang kedua ini biasanya melihat penyebabnya pada hal-hal yang bersifat etis-moral. Menurutnya, kemunduran gerakan mahasiswa dipicu oleh kemerosotan moral mahasiswa. Bahwa mahasiswa tidak lagi mempunyai moralitas seperti dicita-citakan dari sosok ke-“maha”-siswaannya. Bahwa mahasiswa, setelah dilihat dari perilaku sehari-harinya dan idealisme dalam pikirannya, mengalami “degradasi moral” yang serius, sehingga harapan yang diletakkan di pundak mereka sebagai “anak bangsa” dan “calon-calon pemimpin bangsa” pupus sudah. Biang dari semua ini, bagi pendapat kedua ini, adalah “hedonisme”. Perbedaannya dengan pendapat pertama: bila yang pertama tidak terlalu menghakimi, pendapat kedua ini tidak hanya menghakimi, tetapi juga menyesali. Hal yang disesalkan kerap kali adalah “kurangnya penanaman nilai-nilai agama”, atau “kurangnya pendidikan moral”. Barangkali maksudnya, semacam pendidikan PMP—tetapi untuk level mahasiswa.

Pendapat ketiga bisa dikatakan adalah pendapat kaum “romantik”. Hal ini dapat dimaklumi, karena masa-masa mahasiswa konon adalah masa-masa pencarian diri. Pendapat ini mengatakan, faktor kemunduran gerakan mahasiswa terletak pada dimensi eksistensial, yaitu hilangnya “jati diri” mahasiswa menghadapi godaan pragmatisme hidup. Entah “jati diri” apa yang dimaksud, tetapi yang jelas bagi kalangan ini, mahasiswa telah kehilangan kesadaran akan “keakuan”-nya, sehingga dia mudah terikut arus, kehilangan arah, dan tenggelam dalam hiruk-pikuk dunianya. Ideal bagi kaum romantik ini adalah sosok-sosok mahasiswa yang telah menjadi tokoh dan legenda pada masanya masing-masing: Soe Hok Gie, Ahmad Wahib, Nurcholish Madjid, Arief Rahman Hakim, Mahbub Djunaidi, dan lain seterusnya. Mereka adalah legenda-legenda, karena dari mereka generasi mahasiswa saat ini dapat belajar tentang “keteladanan sikap”, “pengabdian”, “pengorbanan”, dan lain sebagainya.

Demikianlah, kita lihat bagaimana masing-masing dari ketiga pendapat di atas mencoba mencari tahu penyebab di balik kemunduran gerakan mahasiswa. Masing-masing mencoba menelusuri mengapa setelah lebih satu dekade, gerakan mahasiswa seperti kehilangan kekuatan dan daya dobraknya. Padahal, bukankah konon mahasiswa adalah agent of change, agen perubahan, dan agent of social control, agen kontrol sosial? Ke manakah kini dua peran “mulia” ini?

Untuk melihat di mana persisnya persoalan yang menghinggapi ketiga asumsi di atas, kita barangkali perlu melihat terlebih dulu tawaran dan implikasi apa yang mungkin muncul dari masing-masing ketiganya. Diandaikan, jika tawaran ini diterima dan dilakukan, kita akan melihat kebangkitan kembali gerakan mahasiswa dalam waktu yang akan datang.

Pendapat pertama didasarkan pada faktor budaya, yang lalu diandaikan mempengaruhi dinamika gerakan mahasiswa di dalam kampus. Memang benar, perubahan budaya yang sangat cepat pasca-Reformasi telah meruntuhkan sendi-sendi idealisme mahasiswa sendiri dan gerakan mahasiswa secara umum. Akibat serbuan budaya yang berorientasi pada penikmatan, terjadi kecenderungan individualisme yang luar biasa di kalangan mahasiswa. Perubahan ini membuat dinamika gerakan mahasiswa terfragmentasi luar biasa, dengan pecahnya perhatian dan konsentrasi mahasiswa antara mengejar prestasi di kampus, mencari kesenangan individual, dan aktif dalam dunia gerakan.

Tetapi, apa yang tampaknya ditawarkan oleh asumsi ini terombang-ambing antara pesimisme dan pencarian akan bentuk “politik” baru yang berbeda dari “politik jalanan” yang lama. Pesimis: karena dilihat dari budaya sehari-hari yang mengkondisikan mahasiswa saat ini, mereka sulit keluar dan diharapkan menciptakan perlawanan. Dengan adanya berbagai fasilitas yang makin melenakan, pusat-pusat perbelanjaan yang makin menyuburkan konsumerisme, bagaimana mungkin mahasiswa mengelak dan menciptakan gaya hidup alternatif? Dengan kata lain: mahasiswa sebagai subjek, telah kalah oleh struktur, yaitu budaya konsumeris-populer yang merasuki kesehariannya. Di sisi lain, meski pesimis, ada harapan bahwa mahasiswa tetap dapat berdinamika politik, walaupun “politik” yang paling realistis menurutnya adalah politik budaya, yaitu perlawanan atas kapitalisme dengan kritik budaya, dengan penelanjangan mitos-mitos kapitalisme dalam hidup sehari-hari (politics of everydays life).

Praksis dari politik budaya semacam ini biasanya adalah perlawanan yang sporadis, fragmenter, dan tidak terencana, dengan memanfaatkan budaya populer dan teknologi-informasi yang difasilitasi oleh kapitalisme itu sendiri. Ilustrasi aktual dari praksis “politik” ini adalah perlawanan dengan situs jejaring di dunia maya atas isu-isu sosial yang berkembang. Dengan bergabung dengan grup-grup perlawanan di dunia maya, sang mahasiswa sudah merasa ikut terlibat dalam perlawanan kolektif seantero jagat atas rezim yang korup. Kalau begitu, masih butuhkah ia pada gerakan mahasiswa, jika ia memang sudah bisa “melawan” dengan caranya sendiri? Maka, bagi penganut asumsi ini, gerakan mahasiswa tidak mestinya dibatasi lagi secara organisasional pada organ-organ politik kampus, tapi juga diperluas pada perlawanan mahasiswa di luar kampus yang dilakukan secara individual atau komunal. Demikianlah, praksis politik budaya yang pada mulanya ingin mencari solusi atas kemandegan gerakan mahasiswa, justru berakhir dengan peluberan (dissolution) gerakan mahasiswa.

Pandangan kedua melihat kemunduran gerakan mahasiswa berakar pada dekadensi moralitas. Apa dan bagaimana “moralitas” di sini, masih dapat diperdebatkan, tetapi rupanya ia dimaksudkan, secara sederhana, merujuk pada kualitas diri dan kepribadian mahasiswa sebagai “insan” berpendidikan, yang mestinya mampu menjalankan fungsi-fungsi edukatifnya yang baik. Mahasiswa diharapkan menjadi “teladan moral” bagi lingkungannya dan masyarakat luas pada umumnya.

Idealisasi moral semacam ini biasanya melihat gerakan mahasiswa sebagai sarana perjuangan moral untuk menegakkan tatanan masyarakat yang “baik” dan “bermoral”. Karena problemnya adalah dekadensi moralitas, maka solusi yang ditawarkan untuk membangkitkan gerakan mahasiswa adalah dengan “menginjeksikan” lebih banyak lagi nilai-nilai moral ke dalam diri mahasiswa dan gerakan mahasiswa, agar dengan begitu, mereka terbebas dari penyakit-penyakit moral yang berjangkit. Re-edukasi moral ini, yang dilakukan entah dengan motif agama (menanamkan pendidikan agama ke dalam kader-kader organisasi) atau dengan motif sekular (menanamkan pendidikan moral kebangsaan), memiliki tujuan akhir: menghindarkan mahasiswa dari godaan demoralisasi yang sedang mereka hadapi di kampus maupun di luar kampus (korupsi, hedonisme, dst.

Praksis dari gerakan mahasiswa yang berbasis pada moralitas ini lebih bersifat terapis dan defensif. Terapis, karena diandaikan bahwa mahasiswa, sebagai kaum muda yang mudah terpengaruh oleh berbagai “maksiat” hidup, harus disembuhkan dari kenakalannya, agar menjadi generasi yang “baik” dan “bermanfaat”. Defensif, dalam arti melindungi mahasiswa dari wabah godaan hidup yang semakin merajalela. Kedua fungsi ini pada gilirannya lebih cenderung ke dalam, yakni “mengobati” persoalan-persoalan internal diri mahasiswa yang bersangkutan, daripada memberikan pandangan bagaimana gerakan mahasiswa memainkan peran sosialnya.

Dapat kita katakan, pendekatan moralitas seperti ini lebih berpusat pada pencarian solusi pada tingkat individu. Persoalan ini juga menghinggapi pandangan ketiga di atas, yang melihat kemunduran gerakan mahasiswa pada krisis eksistensial mahasiswa. Pendekatan eksistensial akan cenderung melihat persoalan mahasiswa pada hilangnya keotentikan, yang tentu saja bersifat individual. Mahasiswa dipandang tidak otentik, karena telah tergiur oleh pragmatisme sesaat kekuasaan, fasilitas hidup, dan kemudahan-kemudahan. Keotentikan diperoleh manakala mahasiswa mampu menunjukkan asketisme, penolakan-diri, dan kebersahajaan.

Bunuh Diri Kelas

Begitu beragamnya persoalan yang dihadapi gerakan mahasiswa hingga kita tak mampu memilah antara persoalan yang kecil dan besar, antara hulu dan hilir, antara orientasi dan problem internal organisasi dan individu. Akibatnya, dihadapkan pada perubahan isu yang cepat, gerakan mahasiswa bukan saja kehilangan strategi, tetapi juga yang lebih penting, kerangka untuk membaca situasi.

Dan, inilah yang terjadi pada saat ini, pasca-Reformasi, ketika Soeharto telah tumbang, dan kita gagap membaca siapa lawan yang mesti dihadapi bersama.

Persoalannya tentu saja pada awalnya adalah cara pandang. Cara pandang yang berpusat pada pembenahan internal seperti tercermin dari solusi-solusi moral dan eksistensial di atas, tidak mampu melihat posisi gerakan mahasiswa dalam konstelasi sosial-politik yang lebih luas. Cara pandang pertama lebih baik, mampu mengidentifikasi bahwa faktor krisis gerakan mahasiswa terletak pada kapitalisme, namun pandangan ini menyimpan cacat serius, karena menganggap “politik jalanan” telah mati, dan pertarungan mereka berkutat pada politik budaya.

Berbagai asumsi yang berkembang itu mengabaikan dua hal yang menjadi tantangan eksternal gerakan mahasiswa ke depan:

Pertama, relasi kuasa; dan kedua, relasi struktural.

Gerakan mahasiswa saat ini harus berhadapan dengan relasi kekuasaan yang kompleks di luar dirinya. Relasi itu terlembaga dalam hubungan antara gerakan mahasiswa dengan institusi-institusi kekuasaan yang berpotensi mengkooptasinya.

Institusi kekuasaan pertama, tentu saja, adalah birokrasi kampus. Sebagai lembaga yang secara hierarkis membawahi gerakan mahasiswa, birokrasi kampus bekerja dengan aparatus pengetahuan dan kebijakannya yang tidak terbebas dari kepentingan.

Kampus telah menjadi tempat di mana kekuasaan, secara efektif dan nyaris tanpa perlawanan, bekerja dan diterima. Kebijakan itu mengkondisikan dua hal: normalisasi dan depolitisasi mahasiswa. Normalisasi mengkondisikan mahasiswa agar berpikiran bahwa kehidupan normal di kampus yang terpusat semata pada aktivitas pembelajaran akademik, merupakan satu-satunya pola kehidupan yang layak dan mesti dijalani. Karenanya, suatu hal yang sia-sia menghabiskan waktu menjalani kehidupan abnormal dalam gerakan mahasiswa.

Efek normalisasi ini adalah depolitisasi kampus secara massif, yakni hilangnya ketertarikan mahasiswa untuk memahami realitas di luar kampus yang sarat dengan persoalan sosial, politik, dan ekonomi. Hal-hal yang politis, dan dapat memicu keresahan (uprising), dinetralisir, agar mahasiswa tidak beranjak dari bangku kuliah dan tetap menjalani kehidupan normalnya di dalam kampus.

Normalisasi dan depolitisasi itulah yang terjadi saat ini, ketika kampus telah menjadi tempat yang nyaman dan tenang dari hiruk-pikuk di luar. Birokrasi kampus, secara persuasif, telah berhasil memainkan perannya dalam mengkondisikan mahasiswa agar kembali ke kampus (back to campus). Yang menarik, jika pada masa Orde Baru normalisasi kampus itu dilakukan secara sentralistik oleh negara (lewat NKK/BKK), sekarang tanpa sentralisasi pun, kampus dengan otomatis dan sukarela saat ini beramai-ramai melakukan normalisasi ini tanpa instruksi dan intimidasi apa pun, dan dengan sukarela pula mahasiswa menerima dan menjalankannya. 

Institusi berikutnya adalah partai politik. Bila birokrasi kampus hampir selalu dalam sejarahnya merupakan “musuh dalam selimut” bagi gerakan mahasiswa, partai politik merupakan institusi kekuasaan yang relatif baru pasca-Reformasi. Berkembangnya partai-partai politik baru pasca-Reformasi menyediakan akses yang luas pada mahasiswa untuk terlibat dalam “politik praktis”, politik prosedural yang berorientasi pada kekuasaan.

Dengan kebebasan politik yang dibuka oleh Reformasi, partai-partai politik saat ini tidak saja berkembang di dalam arena politik, tetapi juga melebarkan sayapnya ke dalam kampus dan arena politik kampus. Partai politik memanfaatkan kekosongan yang diakibatkan oleh depolitisasi kampus untuk melakukan “politisasi” atas mahasiswa, namun dengan tujuan yang tidak berangkat dari kepentingan mahasiswa, melainkan tujuan yang dibentuk oleh kepentingan partai.

Mungkin, inilah alasan mengapa penggerusan gerakan mahasiswa sebenarnya tidak terjadi “di dalam” secara moral atau eksistensial, tetapi oleh kekuatan luar, yang lebih memperlakukan gerakan mahasiswa sebagai kendaraan untuk meraup dukungan politik. Hadirnya partai politik di arena kampus ini secara lambat-laun mengubah orientasi gerakan mahasiswa dari gerakan politik ekstraparlementer menjadi gerakan politik parlementer, yang prosedural, birokratis, dan normatif.

Kemunduran gerakan mahasiswa, dengan demikian, makin menemukan titik terangnya, bukan karena faktor moralitas atau kegamangan eksistensial aktivisnya, melainkan karena runtuhnya independensi gerakan mahasiswa dalam relasi kuasa yang dihadapi. Lemahnya independensi disebabkan oleh ketidakmampuan gerakan mahasiswa memetakan relasi kuasa baru apa yang muncul sekarang, dan bagaimana ia mengambil posisi atasnya.

Karena relasi kuasa cenderung menjerat gerakan mahasiswa dalam pusaran kepentingan yang memperalat, maka terlihat bahwa gerakan mahasiswa mesti mengambil rute lain yang berbeda, yang berorientasi bukan pada upaya memperkuat daya tawar melawan relasi kuasa yang ada, melainkan pada perubahan “struktural” yang langsung dan menyentuh persoalan riil yang terabaikan oleh relasi kuasa. Untuk memahami bagaimana perubahan struktural ini dimungkinkan, kita mesti menengok mengapa mahasiswa (masih) berpotensi menjadi faktor penting dalam perubahan di bawah rezim “Reformasi” saat ini.

Sering dikatakan, bahwa mahasiswa adalah kaum terdidik, yang dengan pengetahuan dan wawasan intelektualnya menempati posisi tersendiri dalam masyarakat. Dengan kapasitas intelektualnya, mahasiswa mendapatkan keistimewaan, privilese, dan akses, yang memungkinkannya mengalami mobilitas sosial yang lebih tinggi daripada mereka yang tak berpendidikan. Ini membuktikan, bahwa mahasiswa sebenarnya layak disebut sebagai kelas tersendiri dalam masyarakat, suatu kelas dengan ciri-cirinya yang khas, meski labil, dengan orientasi-orientasi sosial tertentu.

Kita tahu, sebuah kelas dicirikan oleh keterkaitannya dengan relasi produksi yang berkembang di tengah masyarakat. Mengingat bahwa relasi produksi yang berkembang saat ini adalah kapitalisme, dengan berbagai variannya, maka mahasiswa sebagai sebuah kelas, langsung maupun tak langsung, juga terlibat di dalamnya. Yang menarik dilihat: dalam kapasitas apakah mahasiswa masuk dalam relasi produksi ini?

Tidak seperti para advokat cultural studies di atas, yang melihat mahasiswa hanya sebagai konsumen pasif di hadapan kapitalisme, mahasiswa sebenarnya juga merupakan produsen dalam relasi produksi yang dijaga oleh kapitalisme. Relasi produksi itu, yang membedakannya dari kelas-kelas sosial yang lain, terletak bukan pada kerja, yang menghasilkan komoditas yang dapat dinikmati langsung, tetapi pada pengetahuan, yang menghasilkan “komoditas”, tetapi dalam bentuk yang sama sekali lain. Ini membuat mahasiswa memiliki posisi tersendiri yang berbeda.

Kelebihan pada pengetahuan (surplus of knowledge) itu memungkinkan mahasiswa, selama maupun selepas masa pembelajaran di kampus, untuk mengalami mobilitas sosial ke kelas-kelas yang lebih tinggi. Dengan pengetahuannya, mahasiswa mendapatkan pekerjaan, yang memberinya akses pada status sosial dan kekuasaan baru. Adanya surplus pengetahuan ini membuat posisi mahasiswa berada dalam irisan kelas sosial yang paling bawah—yakni kaum tak berpunya absolut—dan kelas-kelas sosial yang lebih tinggi.

Pertanyaannya: dengan surplus pengetahuan dan akses yang dibuka olehnya, orientasi apa yang dituju oleh mahasiswa, dan gerakan mahasiswa secara umum? Dengan daya tawar yang cukup memadai pada level pengetahuan, mahasiswa dihadapkan pada dua pilihan yang saling berseberangan: tetap tidak beranjak dari posisinya sebagai kaum terpelajar—dan dengan demikian, mengambil sikap “netral” dan “apolitis”—atau memilih naik ke tangga yang lebih tinggi, dan dengan demikian, menjadi bagian dari kelas yang lebih dominan.

Pemandangan mahasiswa pasca-Reformasi memperlihatkan kecenderungan kedua. Alih-alih tetap dalam posisinya, mahasiswa lebih memilih jalur mobilitas sosial yang lebih menguntungkan, pertama-tama secara individual, lalu secara komunal (kelompok). Pencarian keuntungan dalam jalur mobilitas yang disediakan oleh relasi produksi dalam kapitalisme, lebih lanjut membawa mahasiswa bergabung ke dalam kelas sosial dominan yang ada (existing ruling class). Di sini terjadi keselarasan antara logika ekonomi yang berbasis pada keuntungan, dengan logika politik yang berbasis pada kekuasaan.

Karena itu tidak mengherankan bila dalam waktu cepat, mahasiswa mampu “bermetamorfosa-diri” menjadi penguasa yang dulu dilawannya. Pasca-Reformasi, hanya dalam waktu tak lama setelah keberhasilan menjatuhkan rezim Soeharto, terjadi migrasi besar-besaran mahasiswa dan aktivis kampus ke hiruk-pikuk dunia politik parlementer, yang dengan sekejap menyulap “eks-aktivis” menjadi kolaborator rezim.

Di luar praktik politik parlementer, sering dihembuskan optimisme, bahwa mahasiswa merupakan calon kelas menengah yang mapan, dan menjadi aktor penting bagi perubahan bangsa ke depan. Optimisme ini, di satu sisi, menunjukkan bahwa mahasiswa belum memenuhi syarat untuk disebut kelas menengah yang mandiri, karena belum masuk ke lapangan kerja yang profesional, tetapi juga menunjukkan bahwa mahasiswa, oleh kelas-kelas dominan, diharapkan menjadi partner untuk membangun dominasi kelas yang lebih kuat. Dengan pengetahuan yang dimiliki, konsolidasi kelas-kelas dominan akan terasa lebih cepat dan lengkap. Kelas dominan telah memiliki sumberdaya ekonomi dan kekuasaan, dan kini, dengan masuknya sumberdaya pengetahuan yang disediakan oleh intelektual kampus ini, semakin utuh dan kuat rekonsilidasi itu, yang selanjutnya membawa pada penguatan stabilitas pada tiga wilayah ekonomi, politik, dan sosial.

Tarikan-tarikan pada level struktural itu konkret adanya, dan membuat kita bertanya: jika benar, mahasiswa merupakan kelas tersendiri, mengapa ia tampak tak berdaya?

Paradoks kelas terletak pada pasang-surutnya kesadaran akan eksistensinya sebagai kelas—atau, sederhananya: kesadaran kelas. Dan pasang-surut ini, dalam konteks gerakan mahasiswa, disebabkan oleh makin kaburnya kelas inferior yang menjadi dasar bagi eksistensi gerakan mahasiswa sejak dulu, yakni kelas bawah (rakyat miskin) yang termarjinalkan dalam kompetisinya dengan kelas-kelas dominan.

Pertanyaan kita, yang tampaknya tak akan terjawab dalam waktu singkat: bila gerakan mahasiswa mampu menyadari kolektivitasnya sebagai kelas sosial yang potensial untuk bergabung dengan kelas yang dominan, bisakah mereka melakukan bunuh diri kelas, dengan memutus segala ikatan mobilitas sosial yang dimungkinkan oleh potensinya sebagai kaum intelektual?

Jika kita mampu menjawab pertanyaan pelik ini, tampaknya kita baru menemukan sedikit titik terang ke mana orientasi gerakan mahasiswa ke depan mesti dibangun.***