Kemana Perginya Premium di Pekanbaru?, berikut Penjelasan Anggota Dewan
Pekanbaru, RanahRiau.com- Pasokan premium skala nasional yang diperuntukkan untuk wilayah Provinsi Riau disebut-sebut dikongkalikong oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Pasalnya, DPRD Riau telah menemukan fakta, dari kuota 70 persen BBM yang seharusnya dipasok ke Riau, ternyata hanya 66 persen yang terealisasi, yang berarti sejumlah 4 persen dipertanyakan 'alamat'nya.
Anggota Komisi II DPRD Riau Sugianto Selasa, (13/2/2018) mengatakan kurangnya kuota yang sejumlah 4 persen itu patut dipertanyakan kepada pihak Pertamina. Sugianto tak menampik adanya kecurigaan yang tersirat dilayangkan terhadap BUMN tersebut.
"Kuota yang seharusnya disalurkan ke Riau itu adalah 70 persen, ternyata yang direalisasikan hanya 66 persen, kuat dugaan saya ada 'permainan' disini. Untuk itu, pihak pertamina harus terbuka dan transparan terkait hal ini, pertamina harus membuka selebar-lebarnya, siapa yang 'bermain' disini?" ungkapnya.
Data itu sendiri oleh Sugianto didapat dari hasil pertemuan sebelumnya antara Pemprov Riau dan Pertamina, laporan kemudian dari Dinas ESDM dan Biro Perekonomian Riau. Hal itu menyesalkan pihaknya karena kelangkaan premium ini semakin lama mulai membuat 'keributan', hal ini karena masyarakat kalangan menengah kebawah kekurangan pasokan bbm yang terjangkau dengan daya belinya dan terpaksa beralih kepertalite yang cukup mahal, "Keributan' dimasyarakat memang terbukti telah terjadi, seperti antrian premium yang terus mengular, mahasiswa di Riau sebelumnya pun telah melakukan hearing bersama komisi III DPRD Riau dan sedang dalam proses menunggu realisasi perubahan Perda terkait bbm itu. Namun, terkait premium sebagai bbm bersubsidi yang diduga 'tersimpan' 4 persen ini, Sugianto menyampaikan rencananya untuk sidak kelokasi SPBU untuk mengecek sendiri.
"Premium itukan minyak untuk masyarakat miskin, kenapa masih harus dicurangi? Nanti kita akan coba sidak ke lokasi langsung, untuk kejelasan selanjutnya," ujarnya.
Sumber GoRiau.com
Anggota Komisi II DPRD Riau Sugianto Selasa, (13/2/2018) mengatakan kurangnya kuota yang sejumlah 4 persen itu patut dipertanyakan kepada pihak Pertamina. Sugianto tak menampik adanya kecurigaan yang tersirat dilayangkan terhadap BUMN tersebut.
"Kuota yang seharusnya disalurkan ke Riau itu adalah 70 persen, ternyata yang direalisasikan hanya 66 persen, kuat dugaan saya ada 'permainan' disini. Untuk itu, pihak pertamina harus terbuka dan transparan terkait hal ini, pertamina harus membuka selebar-lebarnya, siapa yang 'bermain' disini?" ungkapnya.
Data itu sendiri oleh Sugianto didapat dari hasil pertemuan sebelumnya antara Pemprov Riau dan Pertamina, laporan kemudian dari Dinas ESDM dan Biro Perekonomian Riau. Hal itu menyesalkan pihaknya karena kelangkaan premium ini semakin lama mulai membuat 'keributan', hal ini karena masyarakat kalangan menengah kebawah kekurangan pasokan bbm yang terjangkau dengan daya belinya dan terpaksa beralih kepertalite yang cukup mahal, "Keributan' dimasyarakat memang terbukti telah terjadi, seperti antrian premium yang terus mengular, mahasiswa di Riau sebelumnya pun telah melakukan hearing bersama komisi III DPRD Riau dan sedang dalam proses menunggu realisasi perubahan Perda terkait bbm itu. Namun, terkait premium sebagai bbm bersubsidi yang diduga 'tersimpan' 4 persen ini, Sugianto menyampaikan rencananya untuk sidak kelokasi SPBU untuk mengecek sendiri.
"Premium itukan minyak untuk masyarakat miskin, kenapa masih harus dicurangi? Nanti kita akan coba sidak ke lokasi langsung, untuk kejelasan selanjutnya," ujarnya.
Sumber GoRiau.com
Komentar Via Facebook :