Ruang Komisi DPRD Riau Dikunci Digital

Akan Dilaporkan Ke Gubri, Sekwan DPRD Riau Bantah Batasi Akses Wartawan

Pekanbaru, RanahRiau.com- Terkait adanya Pemberitaan soal kunci digital di setiap Komisi DPRD Riau yang terkesan membatasi ruang gerak Wartawan dalam mendapatkan informasi, ketua umum DPP FORUM LSM RIAU BERSATU, Ir.Robert Hendrico menegaskan, Kebijakan itu salah. Pasalnya, Kata dia, wartawan adalah sebagai mitra dan harusnya diberikan akses dalam mendapatkan Informasi yang akan disampaikan ke Publik.

"Sikap Sekwan Provinsi Riau yang membatasi insan pers mendapatkan berita dan perkembangan yang ada digedung DPRD Riau ini jelas tidak dapat di Terima," Tegasnya kepada Awak media, Kamis (18/1/2018).

Dia mempertanyakan, dasar diberlakukannya penguncian itu apa.? sebab, selama masih dalam koridor jurnalistik mestinya diberikan ruang, jangan dihambat atau dihalangi.

"Atas dasar apa tindakan sekwan itu terjadi, wartawan bukan teroris, tugas wartawan itu mulia sebagai corong pencerdasan bangsa sehingga apa yang dikerjakan oleh wakil rakyat untuk kepentingan rakyat dapat diketahui oleh rakyat," Sergahnya.

Tidak hanya itu, Dirinya keras Menolak penguncian ruang komisi DPRD Riau dan berencana akan melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Riau.

"Tindakan Sekwan Riau tidak dapat di terima dan saya sebagai ketua umum DPP FORUM LSM RIAU BERSATU mengutuk keras tindakan sekwan riau ini, dan saya akan sampaikan nantinya dengan bapak gubri kita."  kata  Ir. Robert Hendrico dalam pertemuan di kantor polda riau.

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi (KI) Riau, Alnofrizal menyebutkan, pihaknya akan memfasilitasi yang berkaitan tentang persoalan akses informasi, dan harus sesuai prosedur dengan membuat laporan baik itu perorangan atau profesi jurnalistik.

"kita ikuti dulu prosedurnya, perorangan atau wartawan bisa malaporkan apabila memang ingin mempertanyakan perihal kebijakan dan apa dasarnya kebijakan itu hingga adanya penguncian ruang komisi di DPRD Riau tersebut," Jelasnya.

Terpisah, Sekretaris DPRD Riau, Kaharuddin saat dikonfirmasi awak media membantah dugaan adanya penghambatan akses Informasi. dia menukas, adanya kunci digital itu untuk menertibkan tamu dan wartawan agar terkordinir dengan baik.

"Mekanisme yang kita buat kan tidak bermaksud menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas, Kita hanya ingin menertibkan setiap orang yang berkunjung di DPRD Prov Riau. Jika kebijakan tersebut terkesan menghambat, itu hanya persepsi saja karena kami tidak melarang awak media untuk berinteraksi dengan anggota DPRD. Dengan kebijakan ini kita harapkan akan tercipta ketertiban dan kenyamanan dalam beraktifitas untuk semuanya," paparnya.

Masih Dijelaskan dia, saat ini memang sudah menggunakan kunci digital, namun untuk bisa masuk ke ruangan Komisi di DPRD Riau, Sekretariat akan menyiapkan petugas keamanan di setiap pintu masuk untuk mengarahkan dan memberikan izin bertamu keruangan tersebut.

"Nanti ada petugas keamanan yang ditempatkan disana untuk mengatur dan memfasilitasi siapa saja yang ingin berinteraksi dengan anggota dewan," Ungkap dia.

Dan Saat ditanyakan kapan realisasinya serta berapa jumlah anggaran pengadaan kemanan tersebut, Kaharuddin menjawab, saat ini masih dalam proses lelang, dan nanti apabila sudah ada pemenangnya maka akan di tempatkan sesuai pos sesuai kebutuhan.

Untuk Anggaran, Dirinya tidak mengetahui pasti dan mempersilahkan pewarta media untuk menanyakan langsung kepada Bagian Umum Setwan DPRD Riau.

"Petugasnya sedang dalam Proses Pelelangan di ULP. Setelah ada pemenangnya baru kita tempatkan di setiap pos sesuai kebutuhan, untuk anggaran Coba tanya ke bagian umum, Saya tak ingat berapa besar anggaran dan rinciannya." Tutupnya.


Reporter    : Faisyal