Mansyur HS : Pembantaian Rohingya sudah diluar Batas Kemanusiaan

Pekanbaru, RanahRiau.com- Anggota DPRD Riau, H. Mansyur HS mengecam keras sikap pemerintah myanmar yang sudah diluar batas kemanusiaan terkait pembantaian bangsa Rohingya. Menurut dia, hal itu sudah masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yang di perlihatkan negara Myanmar kepada mayoritas Muslim di dunia.

"Tindakan yang diluar batas kemanusiaan bukan hanya melanggar HAM, tapi sudah sebuah kebiadaban yang dilakukan pemerintah myanmar," Kecamnya saat di wawancara pewarta ranahriau.com, Senin (4/9/2017) di DPRD Riau.

Meski di klaim bukan persoalan agama, kata dia, tetap saja mempunyai kaitan, Pasalnya mayoritas penduduk rohingya adalah muslim yang telah lama berada di wilayah tersebut, bahkan hingga kini terus diburu dan dibantai oleh penguasa myanmar.

"Ini berkaitan dengan keyakinan masyarakat rohingya, karena itu tidak bisa dipisahkan, dan dia sudah ratusan tahun berada di sana, hingga hari ini terus diburu penguasa myanmar," Cetusnya.

Selanjutnya, masih disampaikan dia, Sebagai Umat Islam dirinya setuju dengan himbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyerukan agar seluruh umat muslim indonesia melakukan Qunut Nazilah untuk mendoakan bangsa rohingya yang mengalami pembantaian. Hal ini, lanjut dia, merupakan cara umat islam untuk bertindak dengan doa meminta bantuan kepada Allah agar segera mendapatkan pertolongan, karena bagi umat islam doa adalah senjata yang paling dahsyat.

"Oleh karena itu sesuai dengan himbauan MUI kita melakukan qunut nazilah mendoakan mereka yang di bantai disana." Seru nya.

Selain itu juga, ia menyesalkan sikap media yang kurang memperhatikan umat islam khususnya soal pembantaian yang terjadi di rohingya, sehingga pemberitaan atau informasi yang didapatkan sangatlah minim.

"Keberpihakan media terhadap umat islam khususnya soal rohingya sangat kecil, sehingga tidak terlalu di nampakan," Sergahnya.

Oleh karena itu, Dikatakan dia, Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) sudah memberikan himbauan kepada presiden untuk bersikap tegas menyuarakan pelanggaran HAM di Rakhine sebagai bangsa rohingya yang mayoritas muslim.

"sikap kita mengecam dan harus mengambil tindakan tegas, saya sarankan, tarik dubes indonesia dari myanmar, karena ini sudah sangat luar biasa yang bertentangan dengan pembukaan UUD 45 yang berbunyi, sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak seusai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan." Tegasnya. (Fes).