Tidak Main-main, Jefrizal Centai Siapkan ribuan Massa untuk Blokade Kantor Bupati Meranti
Selatpanjang, RanahRiau.com- Jefrizal Centai Siapkan Ribuan massa Blokade Kantor Bupati dan DPRD tanah jantan, Sesuai dengan surat Pemberitauan aksi tanggal 29 juni 2017 sudah dilayangkan diPolres kep.meranti Untuk Agenda aksi pada hari kamis tanggal 13 juli 2017, maka Ribuan masyarakat kep.Meranti sudah dikonsolidasikan, baik dari kalangan mahasiswa, Honorer dan beberapa aparatur Desa.
Tuntutan Terkait Pencairan honor, Anggaran Desa dan Beasiswa. Untuk itu, Kepada massa sudah siap Blokade kantor Bupati dan DPRD kep.Meranti sekiranya Aspirasi atau tuntutan mereka tidak direalisasi sesuai aturan yang berlaku dan logis serta realistis, sebagai ketum DPP LM2R sekaligus Ketum LSM Koppas Riau bekerjasama dengan Forum komunikasi Honorer dan Mahasiswa Peduli keadilan Negeri kepulauan Meranti siap menggalang Massa dan berikan Santunan Celengan kepada pemda dan dewan yang tidak mampu berbuat menjalankan amanat Rakyat serta memberi Hak-hak mereka.
Menurut Koordinator aksi, Jefrizal Centai saat memberikan keterangan kepada pewarta ranahRiau.com. Target aksi tersebut sudah rampung dan tinggal menunggu Hari H dan kepada komponenen serta aliansi tergabung diharapkan tetap satu komando, "aksi ini untuk mendesak Bupati merealisasi hak-hak Honorer, aparat desa serta beasiswa yang sampai hari ini belum mampu di implimentasikan oleh Pemda, sedangkan Dewan komisi tiga sebagai fasilitator juga terlalu lamban menangani masalah ini", ujarnya.
Jefrizal Centai turun langsung membawa massa dan siap berjuang bersama masyarakat guna pemenuhan hak-hak itu, "Aksi ini tidak ada Konspirasi politik praktis, apalagi ditunggangi kepentingan kecil, melainkan menuntut hak-hak yang dianggab tidak manusiawi lagi oleh pemda yang sampai hari ini tidak bisa merealisasinya, meski sudah tertuang dalam RKA dan APBD 201/ 2017, Rasionalisasi Anggaran tidak etis bila dianggap sebab adanya kejanggalan alokasi itu, apalagi persoalan insentif PNS kepulauan Meranti yang tidak layak dinaikkan menjadi insentif PNS terbesar di propinsi Riau, sedang kouta PNS dan Honorer sama banyaknya, hampir 4000 honorer pemda menghabiskan 7.5 M, untuk itu, honorer kemenang yang juga ikut mencerdaskan anak negeri tidak layak dizalimi, Beasiswa amanat UU pendidikan mesti dijadikan skala prioritas, padahal sudah dianggarkan tapi dialokasikan ke post lain, belum lagi Dana desa yang pencairannya sesuai sesuai kesiapan SPJ desa, sedang SPJ desa rata-rata sudah rampung, namun alasan Tidak masuk skala prioritas juga sangat kita sayangkan, Belajar dari Kota Dumai mempunyai APBD 1.167 siap bekerja memenuhi hak-hak warganya, malah kota lagi, yang mempunyai pagu anggaran jauh lebih banyak", tambahnya.
"Kita tetap mendesak sesuai Ruh perjuangan GERAM(Gerakan Rakyat kep.Meranti) Menuntut hak, Siap Merevolusikan tanah jantan sekiranya tuntutan mereka tidak direalisasi", tutupnya (Fiz)
Tuntutan Terkait Pencairan honor, Anggaran Desa dan Beasiswa. Untuk itu, Kepada massa sudah siap Blokade kantor Bupati dan DPRD kep.Meranti sekiranya Aspirasi atau tuntutan mereka tidak direalisasi sesuai aturan yang berlaku dan logis serta realistis, sebagai ketum DPP LM2R sekaligus Ketum LSM Koppas Riau bekerjasama dengan Forum komunikasi Honorer dan Mahasiswa Peduli keadilan Negeri kepulauan Meranti siap menggalang Massa dan berikan Santunan Celengan kepada pemda dan dewan yang tidak mampu berbuat menjalankan amanat Rakyat serta memberi Hak-hak mereka.
Menurut Koordinator aksi, Jefrizal Centai saat memberikan keterangan kepada pewarta ranahRiau.com. Target aksi tersebut sudah rampung dan tinggal menunggu Hari H dan kepada komponenen serta aliansi tergabung diharapkan tetap satu komando, "aksi ini untuk mendesak Bupati merealisasi hak-hak Honorer, aparat desa serta beasiswa yang sampai hari ini belum mampu di implimentasikan oleh Pemda, sedangkan Dewan komisi tiga sebagai fasilitator juga terlalu lamban menangani masalah ini", ujarnya.
Jefrizal Centai turun langsung membawa massa dan siap berjuang bersama masyarakat guna pemenuhan hak-hak itu, "Aksi ini tidak ada Konspirasi politik praktis, apalagi ditunggangi kepentingan kecil, melainkan menuntut hak-hak yang dianggab tidak manusiawi lagi oleh pemda yang sampai hari ini tidak bisa merealisasinya, meski sudah tertuang dalam RKA dan APBD 201/ 2017, Rasionalisasi Anggaran tidak etis bila dianggap sebab adanya kejanggalan alokasi itu, apalagi persoalan insentif PNS kepulauan Meranti yang tidak layak dinaikkan menjadi insentif PNS terbesar di propinsi Riau, sedang kouta PNS dan Honorer sama banyaknya, hampir 4000 honorer pemda menghabiskan 7.5 M, untuk itu, honorer kemenang yang juga ikut mencerdaskan anak negeri tidak layak dizalimi, Beasiswa amanat UU pendidikan mesti dijadikan skala prioritas, padahal sudah dianggarkan tapi dialokasikan ke post lain, belum lagi Dana desa yang pencairannya sesuai sesuai kesiapan SPJ desa, sedang SPJ desa rata-rata sudah rampung, namun alasan Tidak masuk skala prioritas juga sangat kita sayangkan, Belajar dari Kota Dumai mempunyai APBD 1.167 siap bekerja memenuhi hak-hak warganya, malah kota lagi, yang mempunyai pagu anggaran jauh lebih banyak", tambahnya.
"Kita tetap mendesak sesuai Ruh perjuangan GERAM(Gerakan Rakyat kep.Meranti) Menuntut hak, Siap Merevolusikan tanah jantan sekiranya tuntutan mereka tidak direalisasi", tutupnya (Fiz)
Komentar Via Facebook :