antisipasi Karhutla, Elviriadi: Canal Blocking harus dievaluasi

Pekanbaru, RanahRiau.com- kembali munculnya sejumlah titik api di Propinsi Riau membuat para petugas lapangan (Satgas Karhutla) untuk kembali mengevaluasi penanganan kebakaran lahan selama ini.

menurut Temuan BMKG Pekanbaru, terdapat titik panas di 4 kabupaten di Riau meliputi Pelalawan, Bengkalis, Inhil dan Siak, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan kenapa harus berulang, ada apa dengan pendekatan yang telah dilakukan oleh satgas karhutla selama ini?

hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang pendekatan yang dilakukan oleh satgas karhutla selama ini, menurut pakar lingkungan  Dr. Elviriadi, M.Si saat memberikan rilis via whattsapp kepada pewarta ranahriau.com (22/06/2017).

Ada satu hal yang paling menarik untuk mencermati permasalahan ini, pendekatan itu adalah pembuatan canal block yang massif, "Seharusnya lokasi yang dijadikan canal blocking itu harus dipetakan secara spesifik kedalaman gambutnya, kalau gambutnya dalam dengan arus air tanah masih signifikan, nah idistu ada peluang untuk menahan air diatasnya. kalau gambut dangkal (1-3 meter) maka tidak akan berarti pembuatan canal blockingnya", ujarnya.

"Sekarang saya lihat, dikampung saya sungai tohor itu, pembuatannya asal nampak parit mengalir, disitu di block. Ini gawat, ibarat mancing ikan dikolam yang gak ada ikannya, Yang perlu diingat pengambil kebijakan, ekosistem gambut di Riau telah mengalami bleeding (over drainage)", tambahnya.

Menurut Pakar yang juga Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, permasalahan itu terjadi karena adanya ijin atas pemanfaatan ruang pada kawasan gambut secara gila-gilaan. Padahal gambut di Riau ini rata rata diatas 3 meter yang dilindungi Kepres No 32 tahun 1990 dan PP no 26 tahun 2008 terutama di Semenanjung Kampar dan Siak. Oleh karena itu, pembuatan canal blocking harus dievaluasi sesuai kaedah ilmiah yang rigid, jangan asal kejar tayang, hal inilah yang menyebabkan Uang rakyat terhambur untuk projek pembasahan gambut yang  serabutan", pungkasnya.

selain itu juga menurut pria yang juga aktivis Riau ini petugas kepolisian dan TNI juga harus dibimbing untuk menentukan mana kawasan hidrologis gambut yang layak dibikin canal blocking, "Fakta dilapangan kan, petugas kejar kejaran karena komando dari atasan suruh cepat bikin itu barang, Tanpa roadmap dan komitmen serius membenahi aspek hulu, regulasi, rehabilitasi kubah (dome) gambut, maka agenda agenda parsial pemerintah akan mubazir, Sesungguhnya yang mendesak saat ini adalah memulihkan ekosistem gambut dengan roadmap jelas, sekurang kurangnya untuk 5 tahun, terus berulanglah tiap tahun Pekerjaan memadamkan api,  Karena komitmen setengah hati untuk menguraikan akar permasalahan karhutla ini, katanya mengakhiri (Fiz)