Bisnis Minyak tidak Lagi Menggiurkan bagi Pemerintah

Jakarta, RanahRiau.com- Harga minyak dunia dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Bahkan diprediksi hingga dua tahun ke depan, situasi ini akan terus berlangsung.

Hal ini membuat industri ini tidak lagi ‘seksi’ bagi pemerintah Indonesia. Ia bukan lagi primadona bagi APBN. Dana yang dianggarkan di pos inipun semakin sedikit.

Demikian dikatakan pengamat sekaligus ahli ekonomi energi jebolan ITB Pri Agung Rakhmanto, PhD, Selasa (16/5/17) di kantor PT Chevron Indonesia, Jakarta, dalam diskusi Bareng Media yang digelar perusahaan minyak itu.

Diskusi itu digelar jelang digelarnya Indonesian Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex), hari ini. Menurut Pri Agung, rezim yang berkuasa saat ini tidak terlalu paham dengan bisnis ini dan punya mindset bahwa perusahaan minyak terlalu banyak mengambil untung. Akibatnya, mereka menerapkan bagi hasil yang dinilai dunia usaha ‘tidak adil’ karena pembagiannya tidak win-win, tapi hanya goverment win.

“Pemerintah tidak mau menganggarkan dana untuk eksplorasi yang memang sangat tinggi. Satu sumur saja membutuhkan investasi antara satu hingga satu setengah triliun rupiah. Dan itu ada kemungkinan gagal, alias sumur yang dicari tidak menghasilkan minyak. Itu belum termasuk alat produksi yang harus disediakan oleh perusahaan. Logikanya, kalau perusahaan yang beli, harusnya peralatan itu menjadi aset mereka. Namun di pemerintah kita, peralatan yang dibeli perusahaan itu akan menjadi milik pemerintah juga,” katanya.

Ia menghitung, keuntungan yang diperoleh pemerintah yang hanya bermodalnya sumber daya alam, lebih dari 57 persen ditambah penghasilan dari pajak. Sementara pemerintah tak menangggung biaya dan resiko apapun. Sisanya baru didapat perusahaan.

Pri mengatakan, iklim investasi ini menjadi tidak kondusif bagi investor.

Solusi yang ditawarkannya pada pemerintah adalah konsisten dengan sistem kerja sama yang dipilih sehingga menghasilkan kerja sama yang win-win sollution bagi kedua belah pihak.

Sementara itu Senior Vice President PGPA PT CPI Yanto Sianipar mengatakan, di tengah kondisi yang demikian, perusahaan itu melakukan sejumlah terobosan sehingga target produksi 2016 bisa tercapai.

“Dengan turunnya harga minyak, memang banyak agenda kami yang harus direvisi ulang. Kami sementara tidak mencari sumur baru tapi melakukan langkah lain untuk meningkatkan produksi. Salah satu caranya adalah merawat peralatan dan sumur-sumur yang sudah eksis. Meskipun dalam kondisi 'sulit' seperti itu, PT CPI tetap berkomitmen untuk meningkatan kemitraan dengan pemerintah Indonesia dan sejumlah pihak lain. Acara ini diikuti sejumlah wartawan dari Riau, Kalimantan dan Jakarta. Sejumlah pertanyaan diajukan menarik diajukan kalangan pers.

(RiauTerkini.com)