Enam Saksi Minta Perlindungan LPSK! Skandal Penyadapan Prabowo Menyeret Nama Mantan Kapolri

Foto: Ist, Sumber : Net

SKANDAL PENYADAPAN PRABOWO MAKIN PANAS! Enam Saksi Minta Perlindungan LPSK, Ada Apa di Balik Kasus Ini?

JAKARTA, RANAHRIAU.COM-  Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat tinggi Polri dan menyentuh lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Kali ini, enam orang saksi mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Perkembangan tersebut menambah panjang daftar pertanyaan di balik dugaan praktik penyadapan ilegal yang belakangan menjadi sorotan nasional.

Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan, permohonan perlindungan terhadap enam saksi tersebut telah diterima sejak 6 November 2026. Saat ini, LPSK masih melakukan proses penelaahan dengan berkoordinasi bersama penyidik Bareskrim Polri.

Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, hingga kondisi khusus masing-masing pemohon.

LPSK juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan perlindungan seiring perkembangan penyidikan.

"Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," demikian penjelasan Achmadi.

Kasus ini menjadi perhatian karena penyidik sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Nama lainnya yang disebut dalam perkembangan perkara adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penetapan tersangka tersebut membuat perkara ini tidak lagi sekadar menjadi persoalan teknis keamanan komunikasi, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas institusi penegak hukum.

Prabowo Kumpulkan Mantan Kapolri di Hambalang

Di tengah berkembangnya kasus tersebut, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang.

Pertemuan itu berlangsung di tengah dinamika keamanan dan politik nasional yang menjadi perhatian pemerintah.

Meski demikian, pertemuan tersebut tidak serta-merta dapat dikaitkan sebagai respons langsung terhadap penyidikan dugaan penyadapan. Belum ada keterangan yang memastikan adanya hubungan khusus antara agenda pertemuan dengan perkara tersebut.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Bareskrim Polri dan LPSK dalam mengungkap perkara ini.

Siapa sebenarnya pihak yang terlibat? Apa motif di balik dugaan penyadapan tersebut? Dan bagaimana perlindungan terhadap saksi akan diberikan?

Pertanyaan-pertanyaan itu masih menunggu jawaban melalui proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum, terutama dalam memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, sekalipun memiliki jabatan dan pengaruh di lingkaran kekuasaan.