Anak Muda Eropa Mengamuk: Negara Punya Uang untuk Senjata, tetapi Tak Punya Rumah untuk Rakyat

Foto: Ist

RANAHRIAU.COM- Ada sesuatu yang sedang bergolak di Eropa. Ribuan anak muda turun ke jalan, menyuarakan kemarahan terhadap mahalnya biaya hidup, sulitnya mendapatkan rumah, ketimpangan ekonomi, dan masa depan yang semakin tidak pasti. Demonstrasi yang berlangsung di sejumlah negara, mulai dari Prancis, Spanyol, Italia, Albania hingga Jerman, memperlihatkan satu kenyataan: generasi muda mulai kehilangan kesabaran terhadap sistem ekonomi-politik yang gagal menjamin kehidupan layak bagi mereka.

Ini bukan sekadar persoalan demonstrasi mahasiswa atau kegelisahan anak muda yang belum mendapatkan pekerjaan. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni ketidakadilan struktural dalam distribusi kekayaan dan sumber daya.

Di tengah pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, mengapa generasi muda justru semakin kesulitan mendapatkan rumah? Mengapa pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar semakin terasa mahal? Mengapa pekerjaan tidak selalu menjamin kehidupan yang layak?

Pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita pada satu kesimpulan: kemajuan ekonomi tidak otomatis berarti kemajuan kesejahteraan.

Negara Kuat, Rakyat Justru Terdesak

Dalam perspektif sosialis progresif, gelombang protes anak muda Eropa tidak bisa dilepaskan dari kontradiksi kapitalisme modern.

Di satu sisi, kekayaan terus terkonsentrasi pada kelompok pemilik modal. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat harus berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya perumahan, pendidikan, dan ketidakpastian pekerjaan.

Rumah yang semestinya menjadi kebutuhan dasar manusia berubah menjadi komoditas investasi. Pendidikan yang seharusnya menjadi instrumen pembebasan justru semakin dibebani logika pasar. Sementara pekerjaan, yang dahulu dianggap sebagai jalan menuju mobilitas sosial, tidak selalu mampu mengangkat seseorang keluar dari kerentanan ekonomi.

Kondisi ini memperlihatkan bagaimana kepentingan akumulasi modal sering kali lebih dominan daripada kepentingan sosial masyarakat.

Karl Marx pernah menguraikan bagaimana sistem kapitalisme melahirkan pertentangan kepentingan antara pemilik alat produksi dan mereka yang menjual tenaga kerjanya. Dalam konteks hari ini, pertentangan tersebut juga terlihat dalam persoalan akses terhadap rumah, pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial.

Generasi muda bukan semata-mata sedang menuntut fasilitas. Mereka sedang mempertanyakan sistem yang membuat masa depan terasa semakin mahal, sementara kekayaan terus menumpuk pada segelintir orang.

Anggaran Senjata, tetapi Rumah Rakyat Tak Terbangun

Salah satu persoalan yang memantik kemarahan generasi muda adalah arah kebijakan anggaran negara-negara Eropa.

Ketika pemerintah mengalokasikan sumber daya besar untuk pertahanan dan militer, muncul pertanyaan mendasar: mengapa kebutuhan dasar masyarakat justru tidak mendapatkan perhatian yang sebanding?

Tentu, keamanan dan pertahanan negara merupakan persoalan penting. Namun, keamanan tidak semestinya hanya dimaknai sebagai kemampuan membeli persenjataan, memperbesar kekuatan militer, atau menghadapi ancaman dari luar.

Apakah seseorang dapat disebut aman ketika ia tidak mampu membayar sewa rumah? Apakah sebuah negara benar-benar sejahtera ketika anak mudanya kesulitan mengakses pendidikan? Apakah keamanan nasional memiliki makna jika rakyatnya hidup dalam ketidakpastian ekonomi?

Keamanan sejati juga berarti terbebas dari kemiskinan, kelaparan, pengangguran, eksploitasi, dan ketakutan kehilangan tempat tinggal.

Ironisnya, ketika pembicaraan tentang wajib militer kembali mengemuka di sejumlah negara Eropa, generasi muda justru mempertanyakan mengapa negara begitu mudah meminta pengorbanan mereka untuk kepentingan pertahanan, tetapi belum mampu menjamin kebutuhan hidup mereka sendiri.

Generasi muda tidak seharusnya hanya dipandang sebagai tenaga kerja, pembayar pajak, atau calon prajurit. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak atas masa depan.

Ketimpangan Antargenerasi atau Ketimpangan Kelas?

Ada pandangan bahwa persoalan ini merupakan konflik antara generasi tua dan generasi muda. Penduduk lanjut usia dianggap lebih diuntungkan oleh sistem politik dan ekonomi, sementara anak muda semakin terpinggirkan.

Namun, melihat persoalan ini semata-mata sebagai pertentangan antargenerasi justru berisiko mengaburkan akar masalah.

Tidak semua orang tua hidup berkecukupan. Tidak semua anak muda hidup dalam kemiskinan. Ada orang tua yang masih bekerja dengan upah rendah dan ada anak muda yang mewarisi kekayaan besar keluarganya.

Karena itu, persoalan sesungguhnya bukan sekadar siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda, melainkan siapa yang menguasai sumber daya ekonomi dan siapa yang harus berjuang untuk mengaksesnya.

Seorang pensiunan buruh dan seorang pemuda yang kesulitan membayar kontrakan sesungguhnya memiliki kepentingan yang sama: mendapatkan kehidupan yang layak.

Di sinilah pentingnya solidaritas kelas. Generasi muda tidak perlu menjadikan generasi tua sebagai musuh. Musuh bersama adalah struktur ekonomi yang memungkinkan segelintir orang menikmati kekayaan secara berlebihan, sementara mayoritas masyarakat harus berebut akses terhadap kebutuhan dasar.

Belum Ada Ledakan Besar di Belanda, Bukan Berarti Tidak Ada Masalah

Kondisi ekonomi Belanda yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara Eropa lainnya dapat menjelaskan mengapa gelombang protes besar belum muncul dengan intensitas serupa.

Pasar tenaga kerja yang kuat dan sistem pensiun yang berbeda memberikan perlindungan ekonomi lebih baik bagi sebagian masyarakat.

Namun, stabilitas ekonomi bukan berarti ketidakadilan telah selesai.

Persoalan perumahan, keterjangkauan pendidikan, dan distribusi kekayaan tetap menjadi isu penting. Tidak munculnya demonstrasi besar bukan bukti bahwa generasi muda tidak memiliki keresahan.

Ketidakpuasan sosial terkadang tidak langsung meledak di jalanan. Ia bisa tumbuh dalam bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah, apatisme politik, frustrasi, hingga hilangnya keyakinan bahwa perubahan dapat dilakukan melalui institusi yang ada.

Karena itu, pemerintah tidak boleh mengukur kesejahteraan hanya berdasarkan rendahnya angka pengangguran atau pertumbuhan ekonomi. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah rakyat benar-benar mampu hidup bermartabat.

Indonesia Harus Membaca Gelombang Ini

Apa yang terjadi di Eropa seharusnya menjadi bahan refleksi bagi Indonesia.

Kita juga menghadapi persoalan yang tidak jauh berbeda. Harga kebutuhan pokok, sulitnya mendapatkan pekerjaan layak, mahalnya perumahan, kesenjangan pendidikan, ketimpangan penguasaan tanah, hingga ketidakpastian masa depan generasi muda.

Banyak anak muda Indonesia memiliki pendidikan tinggi, tetapi bekerja dalam kondisi rentan. Tidak sedikit yang menjadi pekerja kontrak, pekerja informal, atau buruh dengan upah yang sulit mengejar biaya hidup.

Di tengah situasi tersebut, pembangunan kerap diukur melalui angka investasi, pertumbuhan ekonomi, dan proyek infrastruktur. Padahal, pembangunan semestinya dinilai dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat luas.

Kita tidak boleh membiarkan generasi muda hanya menjadi penonton di tengah pembangunan yang katanya membawa kemakmuran.

Negara harus berani mengambil posisi. Pendidikan berkualitas dan terjangkau harus dijamin. Perumahan rakyat tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Upah layak harus menjadi standar, bukan sekadar janji. Pajak terhadap kekayaan dan keuntungan besar harus dirancang lebih adil. Kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menjadi ladang akumulasi segelintir kelompok.

Di sinilah gagasan sosialisme progresif menemukan relevansinya: negara bukan sekadar penjaga stabilitas pasar, melainkan instrumen untuk memastikan keadilan sosial.

Masa Depan Bukan Milik Segelintir Orang

Gelombang demonstrasi anak muda Eropa memberikan pesan penting bahwa generasi baru tidak ingin mewarisi dunia yang hanya menawarkan utang, kontrakan mahal, pekerjaan tidak pasti, dan ketimpangan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Mereka menginginkan kehidupan yang lebih manusiawi. Mereka ingin belajar tanpa dihantui biaya, bekerja tanpa dieksploitasi, memiliki rumah tanpa harus menghabiskan seluruh penghasilan, serta membangun keluarga tanpa dihantui kecemasan ekonomi.

Itu bukan tuntutan yang berlebihan. Itu adalah hak sosial warga negara.

Sejarah menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak pernah lahir hanya dari kemurahan hati penguasa. Perubahan sering kali tumbuh dari kesadaran kolektif, organisasi rakyat, gerakan buruh, mahasiswa, dan keberanian masyarakat untuk mempertanyakan ketidakadilan.

Karena itu, kemarahan generasi muda tidak semestinya hanya dilihat sebagai ancaman ketertiban. Ia harus dibaca sebagai peringatan politik bahwa ada sesuatu yang salah dalam cara negara mengelola ekonomi dan mendistribusikan kesejahteraan.

Sebab, negara boleh saja memiliki persenjataan canggih, gedung pencakar langit, dan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Tetapi jika generasi mudanya kehilangan harapan, sesungguhnya ada krisis yang jauh lebih besar daripada sekadar krisis ekonomi.

Sebuah negara tidak boleh meminta generasi mudanya berkorban untuk masa depan, sementara negara itu sendiri gagal menyediakan masa depan bagi mereka.

Penulis : Abdul Hafidz AR, S.IP, Penggagas Rumah Dialektika