Hari Jadi Riau Sebagai Ruang dan Waktu Introspeksi untuk Berbenah dan Re-orientasi Masa Depan Riau

RANAHRIAU.COM- Telah 69 tahun Provinsi Riau berdiri, usia yang bukan lagi muda. Sudah selayaknya kita bertanya: apakah kekayaan alam yang melimpah, benar-benar telah membawa kemakmuran? Atau justru menjadi sumber petaka, laksana kutukan sumber daya (resources curse) yang nyata-nyata menghantui Bumi Lancang Kuning?

Sejak Provinsi Riau resmi berdiri, harapan dan cita-cita adanya percepatan ujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat masih sangat jauh. Kekayaan sumber daya alam Riau berubah menjadi bancakan, bukannya memberikan kemaslahatan malah menjadi sumber mudarat, seolah "kutukan sumberdaya" (resources curse) benar-benar merasuki dan melanda Riau.

Sebagian besar pemimpin dan pejabat Riau menjadi pengkhianat negeri, terutama sejak otonomi daerah, merampok dan menjarah, melakukan tindak korupsi secara kasat mata tanpa ada rasa malu. Karunia dan nikmat kekayaan sumber daya alam Riau sejatinya untuk disyukuri, bukan malah menjadi kufur nikmat dengan tindak perilaku koruptif, hedonisme dan flexing (memamerkan kekayaan).

Kekayaan yang Menjadi Bancakan
Riau adalah provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar keenam di Indonesia, dan terbesar kedua di luar Jawa, mencapai Rp. 1.201,38 triliun pada 2025. Namun, di balik angka itu, kemiskinan masih mencatat 6,67 persen dengan garis kemiskinan yang terus merangkak naik. Ironi ini semakin terasa ketika mendengar kabar operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK yang beberapa kali terjadi pada Gubernur Riau maupun Bupati dan Pejabat Walikota di Riau, ditambah lagi dengan banyaknya pejabat pemerintahan daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang tersandung kasus hukum tindak pidana korupsi.

FITRA Riau mencatat, beban fiskal daerah semakin berat dengan defisit beruntun dan tunggakan utang mencapai Rp. 1,76 triliun. Ironisnya, di tengah ruang fiskal yang sempit dan rakyat sulit mengakses layanan dasar, pemimpin justru tertangkap tangan.

Anggaran infrastruktur Rp. 455,9 miliar pada 2025 menjadi ladang "bancakan" . Lembaga Anti Korupsi Riau (LAKR) bahkan menyebut praktik korupsi di Riau telah memasuki "stadium empat"—fase paling kronis dan membahayakan, yang bukan lagi penyimpangan oknum, melainkan telah menjadi sistem yang terstruktur, masif dan saling melindungi .

Tantangan Zaman dan Dinamika Sosial-Politik
Ke depan, tantangan Riau tak kalah berat. Secara ekonomi, pertumbuhan Riau masih di bawah nasional (tahun 2025 : 4,79% vs 5,11%) dan mengalami stagnasi struktural. Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah masih tinggi—surplus perdagangan US$. 6,97 miliar dicatat, namun Riau tetap menjadi daerah penghasil, bukan pengolah.

Belum lagi kebocoran fiskal akibat belanja pegawai yang menguras 60% postur APBD, mengorbankan belanja produktif.

Dari sisi sosial, konflik agraria kian meluas. Sengketa lahan antara masyarakat adat dan korporasi meletup pada hampir seluruh wilayah di Riau mengancam stabilitas sosial. Ketiadaan payung hukum yang kuat membuat konflik ini diwariskan turun-temurun .
Di tingkat global, Riau berada di posisi strategis.

Berhadapan langsung dengan Selat Malaka—jalur tersibuk kedua di dunia yang membawa seperempat perdagangan global—Riau adalah pintu gerbang Asia menuju dunia. Namun, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik Iran-Amerika Serikat, mengancam stabilitas pasokan energi dan memicu fluktuasi harga minyak yang berdampak pada Dana Bagi Hasil (DBH) Riau.

Di sisi lain, peluang terbuka lebar. Hilirisasi menjadi kunci—mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Ekonomi hijau melalui perdagangan karbon juga menjadi peluang baru bagi Riau yang memiliki hutan luas. Gagasan integrasi kawasan Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan (Pekansikawan) menjadi strategi untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru dan mengurangi ketimpangan. Industrialisasi di Riau untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja, suatu keniscayaan dan sudah saatnya di gesa sebagai solusi taktis dan strategis. 

Taubatan Nasuha: Kembali ke Marwah Melayu

Menghadapi semua ini, Riau perlu melakukan "taubatan nasuha"—taubat yang sebenar-benarnya. Visi Riau 2025-2045 mengusung tema "Maju, Berbudaya, Agamis, dan Berkelanjutan". Namun, visi tanpa eksekusi hanyalah mimpi. Tunjuk ajar Melayu mengingatkan: "Tunjuk ajar dari yang tua, petunjuknya mengandung tuah, pengajarannya berisi marwah". Marwah dan martabat harus dijunjung tinggi, bukan digadaikan untuk syahwat politik dan hedonisme.

Riau patut melakukan introspeksi dan reorientasi pembangunan. Kegagalan mewujudkan Visi Riau 2020 patut menjadi pembelajaran yang berharga. Riau mesti kembali merumuskan rencana pembangunan secara komprehensif—tidak partial apalagi sporadis—harus ada fokus dan rencana strategis yang visioner dan berkelanjutan. Dana abadi dari hasil sumber daya alam yang kian menipis harus segera dibentuk untuk menjamin keberlanjutan lintas generasi. Tata kelola yang berintegritas, transparansi anggaran, dan penegakan hukum yang tegas adalah harga mati. Merekayasa kemandirian ekonomi dengan inovasi dan kreativitas yang “out of the box”—dengan lompatan pemikiran jauh kedepan—tidak dengan cara-cara konvensional dan “business as usual”.

Pada usia ke-69 ini, Riau berada di persimpangan jalan. Pilihan terletak di tangan kita: “terus terpuruk dalam belenggu korupsi dan ketimpangan, atau bangkit menata marwah negeri”. Dengan bersatu menghilangkan sekat dan perbedaan, serta menjadikan kearifan lokal sebagai panduan, Riau mampu menatap masa depan yang gemilang, cemerlang, dan terbilang.

Selamat Ulang Tahun ke-69 Provinsi Riau. Bangkitlah, Bumi Lancang Kuning !!! =M.H=

Penulis : Muhammad Herwan – Timbalan Ketua Umum FKPMR.