Heboh BRIN diserbu Kritik, lambang Negara diduga Hasil AI tanpa Verifikasi

Foto: Ist, sumber : detiknews

JAKARTA, RANAHRIAU. COM– Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menuai gelombang kritik setelah mengunggah ilustrasi Garuda Pancasila yang dinilai keliru pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026). Ironisnya, kesalahan itu terjadi di lembaga negara yang selama ini menjadi garda depan riset dan inovasi nasional.

Unggahan tersebut langsung memicu reaksi keras warganet. Mereka menyoroti sejumlah kejanggalan pada gambar Garuda yang ditampilkan, mulai dari jumlah bulu sayap hingga bulu ekor yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi lambang negara. Tak sedikit yang menduga ilustrasi tersebut dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tanpa proses verifikasi yang memadai.

Kritik publik semakin tajam karena kesalahan itu muncul tepat pada momentum Hari Lahir Pancasila, hari yang seharusnya menjadi ruang refleksi terhadap nilai-nilai kebangsaan dan penghormatan terhadap simbol negara.

"Bagaimana mungkin lembaga riset negara bisa lalai terhadap detail dasar lambang negara?" tulis salah seorang pengguna media sosial yang komentarnya kemudian ramai dibagikan ulang.

Setelah mendapat sorotan luas, BRIN akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dalam pernyataan resminya, BRIN mengakui adanya ketidakcermatan dalam proses desain konten yang dipublikasikan.

"BRIN Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dalam tayangan konten peringatan Hari Lahir Pancasila yang telah kami bagikan," tulis BRIN melalui akun resminya.

BRIN menyatakan insiden tersebut menjadi bahan evaluasi internal agar proses produksi dan publikasi konten dilakukan dengan lebih teliti dan hati-hati. Lembaga itu juga mengapresiasi kritik dan kontrol masyarakat yang dianggap sebagai bagian penting dari pengawasan publik.

Sebagai bentuk tanggung jawab, unggahan tersebut kemudian diperbaiki dan diganti dengan ilustrasi Garuda yang sesuai dengan kaidah resmi.

Peristiwa ini kembali memunculkan perdebatan mengenai penggunaan AI dalam produksi konten instansi pemerintah. Di satu sisi, teknologi menawarkan kecepatan dan efisiensi. Namun di sisi lain, tanpa pengawasan manusia yang ketat, AI berpotensi menghasilkan kesalahan fatal, termasuk pada simbol-simbol kenegaraan yang memiliki makna historis dan konstitusional.

Bagi banyak pihak, persoalan ini bukan sekadar soal desain grafis. Kesalahan pada lambang negara dipandang sebagai cermin lemahnya proses kontrol kualitas di institusi publik. Ketika simbol negara yang sakral dapat luput dari pemeriksaan, publik pun bertanya: seberapa ketat sebenarnya standar verifikasi yang diterapkan sebelum sebuah informasi resmi dipublikasikan?