Analisa Kepengurusan PWI Era Cak Munir: Kabinet Gemuk di Era Digital?

Foto: Ist

RANAHRIAU.COM- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025–2030 resmi terbentuk. Ketua Umum Akhmad Munir, atau Cak Munir, menyebut kepengurusan kali ini sebagai kabinet persatuan.

Nama-nama besar hadir di dalamnya: Karni Ilyas, Dahlan Iskan, Ilham Bintang, hingga Sujiwo Tejo. Ada pula wajah muda seperti Alfito Deannova dan Aiman Witjaksono, serta jurnalis perempuan senior Retno Pinasti.

Struktur ini bisa disebut “gemuk”. Ada Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, ditambah puluhan komisi, departemen, dan direktorat.

Hampir semua aspek pers disentuh, dari hukum, olahraga, hingga seni dan budaya. Di satu sisi, ini mencerminkan keinginan untuk inklusif.

Namun, di sisi lain, timbul pertanyaan: apakah struktur sebesar ini efektif, atau justru akan membebani birokrasi organisasi?

Tantangan Digital dan Hoaks

PWI sadar betul bahwa tantangan terbesar pers hari ini bukan hanya keberlangsungan media, melainkan juga derasnya arus disinformasi. Karena itu, kehadiran unit khusus seperti Satgas Anti Hoaks dan Multimedia & IT patut diapresiasi.

Publik kini membutuhkan informasi yang “bergizi”, bukan sekadar konten sensasional atau clickbait. Namun, struktur organisasi tak akan berarti bila tak diiringi aksi nyata. Literasi digital, pelatihan verifikasi informasi, hingga pendampingan redaksi kecil di daerah harus menjadi prioritas.

Etika dan Independensi

Komitmen wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik adalah ujian klasik yang tetap relevan. Godaan klikbait, tekanan politik, dan intervensi bisnis terus mengintai. Di titik ini, PWI harus menjadi pengawal independensi.

Pertanyaannya: sejauh mana organisasi yang dipenuhi nama besar ini akan berani bersuara kritis terhadap kekuasaan dan kepentingan korporasi besar?

Regenerasi Nyata

Masuknya jurnalis muda memang memberi harapan, tetapi regenerasi tidak boleh sekadar simbolik. PWI perlu memberi ruang nyata bagi mereka untuk memimpin program strategis, bukan hanya menjadi pelengkap di balik dominasi senior. Jika tidak, organisasi akan kesulitan beradaptasi dengan kecepatan era digital.

Dari Struktur ke Aksi

Dengan modal nama besar dan struktur lengkap, PWI Pusat sebenarnya punya peluang menjadi jangkar stabilitas pers nasional. Namun, ujian sesungguhnya ada pada konsistensi dan keberanian:

- Melindungi wartawan dari kriminalisasi.

- Menegakkan uji kompetensi yang kredibel.

- Membangun literasi media bagi masyarakat.

- Mengawal independensi dan kualitas jurnalisme.

Publik tidak akan menilai PWI dari panjangnya daftar pengurus, melainkan dari kerja konkret: apakah mampu menghadirkan pers yang sehat, independen, dan bergizi bagi demokrasi Indonesia.

Kabinet persatuan ini akan dicatat sejarah, entah sebagai simbol kebangkitan, atau sekadar struktur gemuk yang kehilangan daya gerak.

Penulis : Abdul Hafhiz AR, S. IP, Pimred ranahriau.com, Humas PWI Riau