Gubri Abdul Wahid Geram: OPD Bandel Belanja di Luar Mekanisme Siap-Siap Disanksi

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, menegaskan komitmennya dalam menata pengelolaan keuangan daerah menjelang tahun anggaran 2026.

Ia menyebut tahun 2025 sebagai momentum penting untuk mengendalikan belanja daerah sekaligus menyelesaikan seluruh tunda bayar yang selama ini membebani kas daerah.

“Tahun 2025 ini merupakan tahun pengendalian belanja sebagaimana komitmen kita, yaitu membayar tunda bayar dan sebagian program yang harus dijalankan,” ujar Wahid dalam rapat di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Senin (15/9/2025).

Namun, di tengah upaya pembenahan tersebut, Wahid mengungkapkan masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan belanja di luar mekanisme yang berlaku. Menurutnya, hal ini berpotensi mengganggu jalannya reformasi anggaran.

“Masih ada OPD yang belanja di luar mekanisme yang telah ditentukan, maka mereka akan diberi sanksi. Saya tak mau lagi ada belanja yang tak terkendali,” tegasnya.

Ia menekankan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan secara cermat dan terukur.

Setiap perencanaan program, kata Wahid, wajib disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah agar tidak menimbulkan tekanan baru pada keuangan pemerintah provinsi.

Selain itu, Wahid menegaskan proses pembayaran utang maupun kewajiban lain harus sesuai prosedur. Ia menampik anggapan bahwa pelunasan utang tergantung keputusan gubernur.

“Pembayaran hutang itu berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM), bukan karena Pak Gubernur,” jelasnya.

Untuk memastikan kepatuhan, Wahid telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Riau melakukan evaluasi rutin terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga aspek kinerja dan kepatuhan terhadap kebijakan fiskal.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat peran Inspektorat Daerah agar tidak sekadar menjadi pencatat, tetapi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh guna mencegah pelanggaran dan pemborosan sejak awal.

Di akhir arahannya, Wahid meminta agar kas daerah dijaga dengan ketat. Menurutnya, pengeluaran harus difokuskan pada hal-hal yang benar-benar mendesak agar arus kas daerah tetap sehat.

“Saya minta agar kas daerah benar-benar dikendalikan. Bayarkan dulu hal-hal yang sifatnya penting, agar kas daerah terkendali. Arus kas daerah harus jelas,” pungkasnya.