Rapat Koordinasi M4CR, Perkuat Sinergi Antarpihak dalam Upaya Percepatan Rehabilitasi Mangrove

Foto: Ist, Doc: PPIU M4CR

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Provincial Project Implementing Unit (PPIU) Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) Provinsi Riau gelar Rapat Koordinasi Progres dan Rencana Pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di The Zuri Hotel Pekanbaru, Jumat (18/07/2025). 

Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan capaian pelaksanaan program M4CR di Provinsi Riau serta membahas langkah strategis dalam mempercepat rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan.

Selain itu, rapat koordinasi ini menjadi wadah diskusi lintas sektor untuk menampung aspirasi, tantangan, serta strategi keberlanjutan program ke depan.

Program M4CR merupakan inisiatif nasional yang didukung oleh Bank Dunia (World Bank) untuk memperkuat ketahanan wilayah pesisir melalui rehabilitasi mangrove.

Provinsi Riau menjadi salah satu dari empat provinsi prioritas implementasi program tersebut.

Rapat dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, antara lain perwakilan pemerintah daerah, TNI/Polri, Kejaksaan Tinggi, Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), pendamping desa, koordinator lapangan, serta insan media yang memiliki fokus pada isu-isu lingkungan.

Acara dibuka dengan sambutan dari (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, AP, M.Si,.

Dalam kata sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa pelaksanaan program M4CR di Riau telah menunjukkan kemajuan yang positif, yaitu penanaman yang dilakukan sepanjang tahun 2024 telah memberikan dampak peningkatan ekonomi kepada ribuan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Provinsi Riau, hingga telah terintegrasinya pendidikan lingkungan hidup terkait ekosistem mangrove dalam kurikulum merdeka di sekolah-sekolah. 

Meskipun begitu, masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Beberapa di antaranya adalah kondisi biofisik pada lahan, lokasi desa sasaran yang sulit dijangkau, serta keterkaitan langsung antara program rehabilitasi dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang masih belum optimal.

“Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen penuh untuk mendukung program M4CR ini, yang diwujudkan melalui, menyelaraskan kebijakan daerah untuk memperkuat kawasan pesisir sebagai banteng lingkungan dan ekonomi rakyat dan memfasilitasi keterlibatan forkopimda dan perangkat desa agar pelaksanaan di lapangan berjalan kondusif dan kolaboratif, ” ujar Sekda, M. Job Kurniawan, AP, M.Si,.

Dalam rapat koordinasi ini, disampaikan pemaparan mengenai progres pelaksanaan, rencana kerja ke depan, serta tantangan yang dihadapi dalam kegiatan rehabilitasi mangrove melalui program M4CR di Provinsi Riau.

Paparan tersebut disampaikan oleh Direktur Rehabilitasi Mangrove Direktorat Jenderal PDASRH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut, M.Tourism, bersama PPIU Manager M4CR Provinsi Riau, M. Arif Fahrurozi, S.Pi., M.Si.

Pada sesi pemaparan, Direktur Rehabilitasi Mangrove Direktorat Jenderal PDASRH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut, M.Tourism, menjelaskan target indikatif nasional rehabilitasi mangrove melalui M4CR telah disesuaikan dari semula 75.000 hektar menjadi 41.000 hektar.

Dari jumlah tersebut, Provinsi Riau memiliki target indikatif seluas ±4.000 hektar hingga tahun 2026.

Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut, M.Tourism juga menekankan bahwa M4CR tidak hanya berorientasi pada aspek ekologi, tetapi juga turut mendorong peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan sekolah lapang, pelatihan ekonomi, serta pemberian hibah usaha kepada masyarakat. 

“M4CR secara garis besar kegiatan teknisnya ada 3 kelompok, yaitu penguatan kebijakan dan institusi untuk pengelolaan mangrove, rehabilitasi dan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan, dan pengembangan mata pencaharian untuk masyarakat” tutur Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut, M.Tourism.

Sementara itu, PPIU Manager M4CR Provinsi Riau, M. Arif Fahrurozi S.Pi., M.Si., dalam paparannya menyampaikan pada tahun 2025, penanaman mangrove akan dilaksanakan di lahan seluas 1.385 hektar yang tersebar di lima kabupaten, yaitu Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Bengkalis, dan Rokan Hilir.

Selain itu, pada tahun yang sama juga akan dilakukan kegiatan pemeliharaan terhadap tanaman mangrove yang telah ditanam pada tahun 2024, di mana telah berhasil direhabilitasi seluas 1.638 hektar dengan melibatkan 55 kelompok masyarakat. 

Rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang menghadirkan tanggapan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau, Kepolisian Daerah Riau, serta mitra lainnya.

Dari hasil diskusi, disepakati bahwa kolaborasi multisektor, termasuk pengawasan dari aparat penegak hukum, menjadi landasan penting agar seluruh kegiatan rehabilitasi mangrove dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Melalui rapat ini, Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam mendorong langkah-langkah percepatan rehabilitasi mangrove yang adaptif, partisipatif, dan berdampak nyata bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat pesisir.