Cipayung Plus Desak DPRD bentuk Pansus LHP BPK Rp1,76 T, Ketum DPD IMM Riau: Papan Bunga saja Takut

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM– Aksi simbolis papan bunga yang dilakukan aliansi Cipayung Plus di depan gedung DPRD Provinsi Riau menjadi sorotan publik.

Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan kepada DPRD untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) menyikapi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas anggaran belanja Provinsi Riau tahun 2024 senilai Rp1,76 triliun.

Aksi simbolik itu dilakukan setelah sebelumnya, pada 25 Juni 2025, Cipayung Plus bersama BEM dan KNPI Riau menggelar kajian mendalam terhadap LHP BPK RI tersebut.

Hasil kajian menyimpulkan perlunya investigasi menyeluruh melalui pembentukan Pansus DPRD.

Namun, hingga lebih dari sepekan berlalu, tak satu pun dari 65 anggota DPRD Provinsi Riau memberikan respon, bahkan sekadar pernyataan publik.

“Kami mengawal dengan serius temuan LHP BPK. Uang rakyat senilai Rp1,76 triliun itu bukan angka kecil, dan patut dicurigai ke mana alirannya menghilang,” ujar Alpin Jarkasi Husein, Ketua Umum DPD IMM Riau, dalam keterangannya.

Pada 4 Juli, aliansi Cipayung Plus meletakkan papan bunga bertuliskan seruan pembentukan Pansus dan sindiran keras terhadap praktik korupsi yang membelenggu birokrasi daerah.

Salah satunya dari DPD IMM berbunyi: “koRupsi (R-nya Riau) – Desak DPRD Bentuk Pansus LHP BPK RI!” Namun, sebelum pukul 12.00 siang, seluruh papan bunga telah ditertibkan dari halaman gedung wakil rakyat tersebut.

“Ini bukan sekadar aksi estetika. Ini ekspresi politik rakyat yang sah dalam demokrasi. Tapi yang terjadi justru penertiban secara diam-diam. Sebuah bentuk pembungkaman dan arogansi kekuasaan,” tegas Alpin.

Menurutnya, tindakan DPRD yang lebih dulu mencabut papan bunga ketimbang menanggapi substansi tuntutan mencerminkan ketakutan yang nyata terhadap kontrol publik.

“Wakil rakyat lebih takut papan bunga daripada fakta anggaran yang bocor. Ini bukti konkret bahwa mental korup telah berakar.

"Mereka pura-pura tuli saat rakyat bicara, tapi cepat bertindak saat namanya disebut dalam papan kritik,” tambahnya.

IMM Riau menegaskan bahwa demonstrasi besar-besaran menjadi opsi selanjutnya jika DPRD tetap membisu.

Cipayung Plus tidak akan berhenti hingga Pansus dibentuk dan investigasi atas temuan Rp1,76 triliun itu dijalankan secara transparan.

“Kami akan terus mengawal. Sebab jika uang rakyat terus dirampok, maka demokrasi kita sedang sekarat."

"Kami tidak akan tinggal diam menyaksikan rakyat menderita, sementara para elite duduk nyaman di balik meja dengan mental korup yang sudah mengkristal dalam diri setiap anggota DPRD Provinsi Riau,” tutup Alpin.