Walikota Batam usulkan Penguatan Akses untuk Usaha Mikro di RUPS BRK Syariah

Walikota Batam Amsakar Achmad saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Tahun 2025, di Riau, Dok: RRI

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Walikota Batam Amsakar Achmad menyuarakan usulan strategis terkait penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa Bank Riau Kepri Syariah 2025 di Ballroom Dang Merdu, Kota Pekanbaru, Senin (28/4/2025).

Hal ini menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi dalam menentukan arah kebijakan bank daerah berbasis syariah ini.

Dalam forum tersebut, Amsakar mengusulkan agar BRK Syariah membuka akses pembiayaan dengan skema bunga nol persen bagi pelaku usaha mikro, khususnya di Batam.

Ia juga menekankan pentingnya penyederhanaan proses pengajuan pinjaman agar pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan. 

“Kami mendorong agar pelaku usaha mikro mendapatkan kemudahan akses modal dengan bunga 0 persen. Ini bagian dari prioritas kami untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro,” tegasnya.

Usulan tersebut merepresentasikan kebijakan strategis Pemerintah Kota Batam yang saat ini tengah gencar mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas dan menjadi lebih berdaya saing.

Di tengah iklim ekonomi yang dinamis, akses pembiayaan yang terjangkau dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi lokal.

Amsakar juga menekankan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Dengan adanya fasilitas pembiayaan yang ringan dan inklusif, pelaku usaha mikro diyakini akan tumbuh lebih cepat dan membuka lapangan kerja baru, sehingga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kota Batam.

Usulan ini mencerminkan pergeseran fokus perbankan daerah dari sekadar lembaga keuangan konvensional menjadi mitra pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

BRK Syariah, sebagai lembaga keuangan yang berbasis nilai syariah, dinilai memiliki potensi besar untuk menciptakan instrumen pembiayaan kreatif dan memberdayakan sektor produktif masyarakat.

Melalui forum RUPS ini, Amsakar berharap agar BRK Syariah tidak hanya mencatatkan kinerja keuangan yang baik, tetapi juga semakin responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang selama ini terkendala akses modal. 

“Kami berharap RUPS ini melahirkan kebijakan yang berpihak pada UMKM dan memperkuat semangat BRK Syariah untuk menjadi bank daerah yang inklusif dan adaptif,” ujarnya.

Jika usulan tersebut direspons positif, maka BRK Syariah akan menempuh langkah progresif sebagai pionir dalam pembiayaan syariah yang mendorong pertumbuhan UMKM, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam membangun ekonomi kerakyatan menuju Indonesia Emas 2045.

RUPS tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, didampingi Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, serta dihadiri jajaran kepala daerah dari dua provinsi pemegang saham BRK Syariah.

Turut hadir di antaranya Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Dumai, serta sejumlah bupati dari Riau dan Kepulauan Riau, termasuk para kepala daerah dari wilayah hinterland Batam.