Gubri,Wali Kota dan Bupati Silaturahmi Audensi Bersama Menteri Kehutanan RI

Foto : Gubri dan Kepala Daerah se-Riau Usai Audensi Bersama Menteri Kehutanan RI

JAKARTA, RANAHRIAU.COM - Dalam upaya mempererat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya kehutanan, Gubernur Riau Abdul Wahid beserta para Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau melakukan silaturahmi dan audiensi bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni.

Pertemuan berlangsung pada Minggu, 4 mei 2025, bertempat di Rumah Dinas Menteri Kehutanan di Jakarta, yang mana pertemuan tersebut juga diikuti oleh Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Kegiatan ini diinisiasi sebagai bentuk komitmen bersama untuk membangun komunikasi yang konstruktif antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau dengan Kementerian Kehutanan. 

Dalam kesempatan membahas dalam menyikapi berbagai tantangan dan peluang yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan, perhutanan sosial, konflik lahan, serta perlindungan lingkungan hidup di Riau.

Gubernur Riau Abdul Wahid, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Menteri Kehutanan serta menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Pusat dalam berbagai aspek kehutanan yang berdampak langsung terhadap pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Riau memiliki kawasan hutan yang luas dan memiliki posisi strategis dalam mendukung target penurunan emisi karbon nasional. 

"Oleh karena itu, kami berharap adanya kolaborasi yang lebih intensif dan responsif dari Kementerian Kehutanan agar isu-isu kehutanan di Riau dapat ditangani dengan cepat dan tepat,” ujar Gubri. 

Dalam audiensi tersebut, para Bupati dan Walikota juga menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di wilayah masing-masing, mulai dari keterbatasan akses masyarakat terhadap hutan, persoalan legalitas lahan, hingga kendala dalam pelaksanaan program perhutanan sosial. 

Mereka juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam setiap proses pengambilan kebijakan kehutanan yang berdampak langsung pada masyarakat lokal.

Adapun berbagai usulan yang disampaikan oleh Bupati Bengkalis Kasmarni kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia diantaranya, tentang Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Sosial dalam Kawasan Hutan, Kebun Masyarakat dalam Kawasan Hutan, Skema Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial dan Hutan Kemasyarakatan. 

Pembangunan Balai Raja Ecopark Kabupaten Bengkalis, Pengembangan Lahan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan dalam Kawasan Hutan, Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Kawasan Hutan.

Serta Pembebasan status Kawasan Hutan pada Lahan Pemukiman milik masyarakat yang sudah turun temurun ditempati sehingga statusnya bisa dialihkan menjadi hak milik masyarakat.

Kemudian, Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para Kepala Daerah dari Riau dan menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan membuka ruang seluas-luasnya untuk dialog dan kerja sama yang berkelanjutan dengan Pemerintah Daerah.

Ia juga menekankan pentingnya mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan dan inklusif, serta menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk mendorong percepatan berbagai program kehutanan yang berpihak kepada masyarakat.

“Kami memahami bahwa isu kehutanan bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Karena itu, kami ingin memastikan bahwa kebijakan kehutanan mampu menciptakan keseimbangan antara konservasi dan kesejahteraan,” ujar Menteri Raja Juli Antoni.