Jakarta, ranahriau.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipandang masyarakat Indonesia sebagai lembaga negara paling korup. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan anggaran yang dikeluarkan DPR termasuk minim.

"Itu kan survei. Kalau dilihat dari porsi anggaran, DPR kan paling kecil menggunakan APBN hanya 0,01 atau 0,02 persen. Kalau mau memeriksa, periksa pengguna anggaran terbanyak," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/17).

Fadli mengatakan lembaga eksekutif merupakan pengguna anggaran terbesar. Ia menyatakan bahwa Transparency International Indonesia (TII) harus melakukan survei secara transparan.

"DPR bukan pengguna anggaran terbesar, porsi terbesar di eksekutif. Bahwa ada di legislatif saya kira ada, yudikatif juga. Seharusnya lembaga seperti itu bisa menilai secara transparan dan objektif," kata Fadli.

Soal survei yang dirilis TII, Fadli mengatakan belum melihat metode survei apa yang digunakan. "Saya belum lihat sejauh mana melakukan survei apakah melalui berita media atau memang melakukan investigasi di dalam lembaga tersebut di eksekutif atau legislatif. Kalau mau menggali, potensi terbesar di anggaran eksekutif," cetus Fadli.

Survei oleh Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun TII itu juga memperlihatkan 65% masyarakat Indonesia menganggap level korupsi meningkat dalam 12 bulan terakhir.

Hasilnya menunjukkan, sebagian besar masyarakat menempatkan DPR di peringkat pertama lembaga negara yang dianggap korup, diikuti birokrasi pemerintah, dan DPRD. 

(detik.com)