Apresiasi Semangat Negara Lewat KPK Berantas Korupsi di Riau, Semoga Lebih Terukur dan Merata

Foto: M.Fachrorozi, Seorang Masyarakat Sipil di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau

BENGKALIS, RANAHRIAU.COM - Seiring dengan visi Presiden ingin membawa Republik ini menuju Indonesia Emas, tentunya bukan sesuatu yang mesti di pandang tidak baik, melainkan sebaliknya merupakan cita-cita luhur yang secara positif mencakup kesemua aspek kehidupan dalam negara ini sendiri, tanpa ada pengecualian atas semua hak-hak Republik Indonesia sejak berdiri. 

Dengan seluruh amanat yang di persiapkan oleh para pejuang dan pahlawan bangsa. Lalu, seterusnya patut untuk di isi oleh generasi hingga saat ini. Maka fokus diantara yang layak diusung adalah memerangi korupsi.

Salah seorang masyarakat sipil di Provinsi Riau, dari Kabupaten Bengkalis M.Fachrorozi disapa Egem menyikapi akan hal itu, terutama dengan aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kurang lebih tiga pekan belakangan ini di Pekanbaru Riau. 

"Dikatakannya patut untuk di apresiasi, oleh karena tugas mulia itu harapan penuh dari segenap masyarakat di Republik ini. Agar negara terbebas dari tangan-tangan kotor koruptor, bagaimana mungkin cita-cita Indonesia Emas akan terwujud jika persoalan korupsi belum mampu teratasi," sebut Egem, Rabu Malam (11/12/2024). 

Nah, atas peristiwa hukum yang berlangsung di kota Pekanbaru, sambungnya, tentu menjadi semangat baru pula untuk di wilayah Riau secara keseluruhan dalam konteks penindakan korupsi, dengan harapan kita bersama tentunya dengan target menyeluruh. 

Mengapa demikian, menurut Egem menjelaskan karena potensi itu juga dapat terjadi pada daerah-daerah selain Pekanbaru, apalagi yang namanya terkait kebijakan politis kekuasaan, maka ruang konspirasi selalu saja terbuka.

Lanjutnya, sembari menjelaskan, indikator yang menjadi atensi pelanggaran hukum pada wilayah tindak pidana korupsi itu tentunya dapat terjadi tidak dengan begitu saja secara sepontan, melainkan berbagai muslihat dan taktik yang terencana dalam kondisi yang sadar dilakukan oleh terduganya. 

"Serta bertalian menyatu dalam mata rantai sebagai wujud kebersamaan persengkongkolan jahat yang terhubung karena tidak sendiri. Maka normal saja bila bagi siapa pun yang terkait turut serta bersama juga di tindak secara hukum," ujarnya. 

Tak hanya itu, kembali secara normatif ditambahkannya, pada intinya aksi penggeledahan juga penangkapan yang dilakukan KPK tidak terkecuali juga aparat hukum (APH) lainnya, tidak ada kata tidaknya.

"Bahwa kita sangat sepakat, bahkan hingga pada tingkat yang lebih tegas sekali pun kita dari masyarakat sangat mendukung. Artinya tugas yang di lakukan oleh KPK itu sendiri selalu mendapatkan perhatian istimewa serta tak luput dari spirit yang secara moral sangat di simpatikkan rakyat," ulasnya. 

Seterusnya, selain perhatian pada KPK dalam memerangi korupsi, Egem juga menyinggung semangat dari Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bapak Sanitiar Burhanuddin, yang juga diakuinya belum lama ini dari berbagai laman media informasi publik cukup berapi-api dengan argumentasi yang keras akan melawan korupsi tanpa pandang bulu. 

"Menurut Egem tentu saja ini bagian dari kredit poin atau nilai tambah yang juga patut diacungi jempol, mengingat kapasitas beliau yang nota-banenya melekat akan penanganan itu, serta keberanian dan kesadaran tentunya menjadi modal," bebernya. 

Sambungnya, cuma saja jangan sampai argumen yang keras begitu dikemukakan lantas tak berimbang dengan tindakan, juga tidak baik yang nantinya berdampak pada obrolan miring publik.

"Yang isinya lebih mengarah pada rasa kecewa akibat dari narasi Jaksa Agung yang kental bersifat lip servis. Maka di kesempatan ini kita sarankan secara tegas kepada Bapak Jaksa Agung, tolong Pak jangan sampai teledor berucap, pegang semangat dan penyampaian anda secara amanah karena itulah harapan masyarakat yang paling hakikat," pinta Egem sambil menjelaskan. 

Sebelum mengakhiri bincang-bincang melalui via seluler, awak media juga sempat menyinggung tentang kondisi daerah asal dirinya Kabupaten Bengkalis Riau dalam cerminan hukum.

Agam atau Egem menjawab dengan nada sederhana saja, Bengkalis cukup terindikasi bahkan potensinya sama-sama tahulah ucapnya. Bila mau feer indikasi pelanggaran hukum rasanya bisa di bilang menjadi tradisi buruk yang belum berkesudahan. 

"Apalagi bila di lihat dari komposisi penyelenggaraan daerahnya. Nilai saja sendiri. Sebutnya dengan tegas, untuk Bengkalis sendiri, baik itu dari KPK maupun APH lain yang ada, juga mesti menyegerakan dan di tunggu fungsi kalian," tutupnya.