Pemda digaet sebagai Mitra Kerja, Program Rehabilitasi Mangrove sebatas Sosialisasi?

Foto : Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Program rehabilitasi hutan bakau atau mangrove di Provinsi Riau yang didukung Bank Dunia (World Bank) masih dalam tahap sosialisasi., hal ini disampaikan oleh Provinsial Project Implementation Unit (PPIU) Manager M4CR (mangrove for Coastal Resilience) Riau, Arif Fahrurrozi kepada wartawan di Dhapu Coffee Jalan Sudriman Pekanbaru, Rabu (15/04/2024).

Arif mengatakan Sebanyak 6 kabupaten/ kota di Riau masuk dalam daftar lokasi pendaratan program yang dikenal dengan nama Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) ini. "Sosialisasi program rehabilitasi mangrove telah dilakukan sejak Maret lalu. kita masih terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder lain yang terkait tentang pelaksanaan program M4CR tersebut", ujarnya.

Lebih lanjut Arif mengatakan Program ini masih dalam tahap Sosialisasi Fase awal, "Jadi, program M4CR di Riau masih dalam tahap sosialisasi indikatif calon lokasi sasaran kegiatan, Masih pada fase awal, BRGM merupakan pelaksana program M4CR di Riau. Sementara, posisi pemda digaet sebagai mitra kerja."sebutnya.

Pernyataan ini bukan tanpa alasan, menurut Arif sampai saat ini Pemda dianggap  memiliki informasi tentang daerah mana saja yang perlu untuk direhabilitasi. Selain itu di Provinsi Riau juga Sudah ada TRGMD (Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Daerah) yang di SK kan oleh Gubernur sebagaimana amanat Kepres 120 Tahun 2020 Dalam Menjalankan Tugas, BRGM didukung oleh Tim Pengarah Teknis dalam hal mendukung kelancaran tugas dan fungsi di daerah Gubernur menunjuk pejabat sebagai koordinator tim restorasi gambut dan/atau rehabilitasi mangrove daerah  yang bekerja sebagai tim pengarah dan menjalankan fungsi koordinasi. 

"Pemda menjadi mitra kita dalam pelaksanaan M4CR. Karena pemda yang memiliki dan mengetahui tentang wilayah dan daerah yang memiliki ekosistem mangrove untuk dilakukan rehabilitasi, selain itu ini kan melibatkan banyak pihak di kabupaten/kota sehingga Fungsi Koordinasi TRGMD sangat penting bagi kami demi kelancaran kegiatan kedepan. Sampai saat ini yang masuk daftar lokasi indikatif calon sasaran kegiatan  ada 6 kabupaten/kota. Bisa saja dilakukan pengajuan daerah baru, tapi tergantung apakah wilayah bakau / mangrove nya memenuhi kriteria, nah sekali lagi untuk kegiatan M4CR BRGM yang di dukung World Bank Baru kita mulai tahapan sosialisasi di bulan maret-april tahun 2024 ini, jadi insya allah kita mulai di tahun ini (2024), mohon dukungan dari semua pihak semoga kedepan berjalan lancar,", paparnya.

Program rehabilitasi mangrove di Riau dalam sepekan ini menjadi perbincangan. Bermula dari adanya pemanggilan yang dilayangkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terhadap mantan pejabat Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Provinsi Riau pada Senin, awal pekan lalu. Disebut-sebut pemanggilan tersebut terkait dengan kegiatan rehabilitasi mangrove tugas pembantuan daerah.

Arif menegaskan, hingga saat ini pihaknya tidak dalam kapasitas mengomentari langkah yang dilakukan Kejati Riau. Hal ini dikarenakan M4CR masih fokus pada tahapan sosialisasi dan indentifikasi-inventarisasi lokasi calon sasaran kegiatan untuk kesuksesan program penting tersebut demi pelestarian dan penyelamatan ekosistem bakau di Riau. "Maaf, kalau soal itu (langkah Kejati Riau), saya tidak bisa mengomentari. Itu bukan ranah kami,"katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, World Bank (Bank Dunia) dikabarkan akan menggelontorkan dukungan dana rehabilitas mengrove untuk 4 provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Riau. Disebut-sebut gelontoran dana M4CR tersebut mencapai Rp 800 miliar untuk 4 Provinsi.

Program M4CR ini berpotensi kuat menjadi padat karya penanaman mangrove untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan juga menjadi ekosistem mangrove semakin lestari. Upaya rehabilitasi mangrove menandai komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

Selain Riau, ada 3 provinsi lain yang ikut dalam M4CR yakni Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Untuk skema pembiayaan M4CR berada pada pos lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Keuangan. Ditargetkan, luas lahan mangrove yang direhabilitasi di Riau mencapai 7.498 hektare tersebar di enam kabupaten/ kota.

Adapun rincian dari 6 Kabupaten/kota se provinsi Riau ini adalah sebagai berikut:  Kabupaten Indragiri Hilir mencapai seluas 3.660 hektare, Bengkalis seluas 1.400 hektare, Pelalawan 1.309 hektare, Rokan Hilir 674 hektare, Kepulauan Meranti 385 hektare serta Kota Dumai seluas 70 hektare.