Perkuat SDM layanan Informasi, KPU Riau gelar bimtek PPID dilingkungan propinsi dan daerah

Perkuat SDM layanan Informasi, KPU Riau gelar bimtek PPID dilingkungan propinsi dan daerah

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Keterbukaan informasi merupakan salah satu amanah dari reformasi yang baru bisa terwujud pada tahun 2008 dengan disahkannya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Riau M. Ilham Yasir dalam kata sambutannya saat membuka resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan PPID di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau, Rabu (08/11/2022).

Pelatihan yang dilaksanakan di Aula Lt. 2 Kantor KPU Riau diikuti oleh Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Sekretaris, Kasubbag Teknis dan Hupmas, Admin PPID KPU Kabupaten/Kota serta komisioner dan pegawai Sekretariat KPU Riau.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ilham Muhammad Yasir yang didampingi oleh Anggota Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Nugroho Noto Susanto serta Sekretaris Sri Lestariningsih.

Dalam sambutannya Ilham menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu amanah dari reformasi.

Ilham menambahkan bahwa diantara hak informasi adalah melihat dan mengetahui Informasi Publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik, mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang KIP, dan/atau menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 
Ketua Komisi Informasi (KIP) Riau Zufra Irwan, SE hadir sebagai narasumber dalam Bimtek yang berlangsung sehari penuh tersebut. Dalam kesempatan tersebut Zufra menyampaikan tentang Optimalisasi PPID Selama Tahapan Pemilu 2024. Zufra menekankan tentang hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan PPID

“Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan PPID adalah penguatan terhadap sumber daya manusia (SDM)  layanan desk informasi, bagaimana PPID memilah informasi publik dan bukan informasi publik, serta bagaimana PPID menghadapi oknum-oknum peminta informasi yang akan merongrong PPID”, ujar Zufra.

Selain Zufra hadir juga Robby Leo August Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik KPU RI. Robby menyampaikan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Pemilu dan Pemilihan.

Robby menekankan tentang prinsip dasar pelayanan informasi publik. “Kewajiban menyajikan dan melayani Pemohon Informasi, permudah dan percepat hak publik atas informasi, semua permohonan wajib dilayani, wajib menyajikan informasi yang mudah diakses dan dipahami, serta dahulukan substansi baru prosedur”, ungkap Robby.

Selain itu Robby juga menjelaskan tentang prosedur pelayaan informasi, pengelolaan informasi serta tentang keberatan yang merupakan hak dari pemohon informasi.

Editor : Abdul
Sumber : KPU Riau
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT :