Percepat cabut izin PT TUM, Rombongan anak Muda Penyalai berangkat ke Jakarta pekan depan

Dok, Foto :Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM – Forum Masyarakat Penyelamat Pulau Mendol  (FMPPM) pekan depan dipastikan akan bertemu dengan Mentri ATR, Komisi II DPR RI, dan Menteri. Pertemuan ini diagendakan dalam rangka melanjutkan perjuangan masyarakat yang menuntut  pencabutan Hak Guna Usaha ( HGU ) dari PT. Trisetia Usaha Mandiri (PT.TUM ) yang berada di Penyalai Kuala Kampar. Hal I I disampaikan oleh Koordinator FM-PPM Said Abu Sufian kepada wartawan dalam siaran rilis, Selasa (13/09/2022).

Dalam keterangannya Said menjelaskan perwakilan masyarakat Kuala Kampar akan bertemu langsung  dengan Mentri ATR, Komisi II DPR RI, dan Menteri Pertanian. “Benar, kami akan berjuang langsung ke Jakarta terkait perjuangan dalam mendesak pemerintah melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional serta Komisi II DPR-RI, agar secepatnya mencabut HGU PT. TUM, desakan itu tak hanya kami lakukan di Riau, tetapi  juga fokus kepada pemerintah pusat agar secepatnya mencabut HGU PT. TUM , ”ujarnya.

Lebih lanjut Said mengatakan FM-PPM sudah menyusun draft laporan berupa bukti-bukti dasar dalam pencabutan HGU PT.TUM. "Semua draft laporannya sudah disiapkan baik itu bukti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. TUM dan data lainnya," paparnya.

Sebagai informasi, BPN Provinsi Riau sudah menerbitkan peringatan ke III terkait HGU PT. Trisetia Usaha Mandiri (PT.TUM) dan dipastikan dalam pekan depan akan keluar rekomendasi pencabutan HGU. “Oleh karena itu kita akan segera kejar ke Jakarta, agar pencabutan HGU itu bisa disegerakan apapun  itu alasannya,” sebutnya.

Selain itu, terang Said tuntutan ini juga sudah mendapat dukungan dari Pemda Pelalawan, DPRD, LAMR Pelalawan, dan  Ketua DPRD Provinsi beserta anggota. “Kami mohon do’a restu kepada seluruh masyarakat Kuala Kampar agar perjuangan kami berjalan dengan lancar, harapan kita bersama mudah-mudahan gerakan ini membuahkan hasil dan terselamatkan dari PT. TUM,” pungkasnya.