Honorer Nasibmu Kini, Ulasan terhadap Tulisan Honorer ku malang, Honorer ku sayang

sumber foto halloriau.com

RANAHRIAU.COM- Tulisan tentang Honorerku Malang Honorerku Sayang yang beredar di grup Whatsapp menurut saya  cukup objektif dan dapat dipahami semua kalangan dengan baik dan lapang dada, jika diartikulasikan dengan arsitektur berfikir dan konstruksi komunikasi yg diramu dgn cerdas.

Namun perlu juga dipahami banyak prasangka-prasangka dari berbagai kalangan yang seyogyanya harus dapat dijelaskan oleh sang Bupati, karena senyatanya Bupati gagal dalam membangun narasi dan komunikasi guna menjelaskan apa yang ingin dicapainya dengan pemberhentian tenaga honorer kepada para pemangku kepentingan.

Setidaknya ada 3 prasangka publik yang seyogyanya dapat direduksi dan mungkin tidak terjadi jika kebijakan tersebut sedari awal dikomunikasikan dengan narasi yang konstruktif, media yang tepat dan kalangan yang luas.

Apatah lagi, apa yang akan diwacanakan tidak kongruen bahkan merupakan antitesis terhadap janji politik sang Bupati pada fase kontestasi Pilkada dengan kebijakan yg diambil sehingga timbul kesan yang kuat, ada udang di balik batu.

Prasangka pertama, persepsi bahwa tenaga honorer adalah tempat penampungan para tim sukses dan sanak keluarga Bupati sebelumnya sehingga perlu dihabisi. Kendatipun dugaan tersebut tidak sepenuhnya salah, namun jika ditelisik jumlah yang sedemikian bengkak karena banyaknya 'penumpang' gelap yg dititipkan para ambtenaar di luar tahu Bupati saat itu. Dan tidak usah malu-malu untuk mengakui bahwa sang Bupati incumbent adalah bagian dari ambtenaar yang turut menyumbang membengkaknya jumlah tenaga honorer saat ini. Sehingga publik membacanya sebagai politik balas dendam.

Prasangka kedua, bahwasanya pemberhentian para honorer adalah cara sang Bupati untuk menampung para tim sukses yang turut menjayakan sang Bupati untuk berkuasa. Pola tersebut dapat dibaca ketika sang Bupati menempatkan para pejabat diberbagai OPD yg dengan sangat mudah terlihat tanpa memperhatikan kompetensi dan kapasitas. Sehingga dalil akan dilakukan evaluasi dengan mekanisme seleksi dengan melibatkan kalangan Universitas pun dilihat hanya upaya pembenaran dari keinginan sang Bupati. Dan prasangka tersebut akan diuji dengan hasil evaluasi yang akan dilakukan.

Prasangka ketiga, bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah politik sang Bupati untuk mengkapitalisasi dukungan dan membangun persepsi dalam upaya untuk mencalonkan diri pada suksesi Gubernur Riau bahwa sang Bupati adalah Ratu Adil yg akan merubah nasib kelompok tertentu yg selama ini berada pada posisi 'pinggiran' dan termarginalkan menjadi pemain arus utama.

Prasangka tersebut bukan berangkat dari ruang hampa namun perlu dipahami dan disikapi.

Wallahu a'lam.

Penulis:  Irvan Nasir, Peminat Masalah Sosial. Bermastautin di Pekanbaru