Tidak diundang Rapat Panja Migas Komisi VII, Lembaga Kesultanan Siak minta Gubri bijak dan Arif

H. Tengku Said Muhammad Amin (Lembaga Kesultanan Siak)

RANAHRIAU.COM- Lembaga Kesultanan Siak protes ke Gubernur Riau karena tidak ikut diundang pada pertemuan dengan Panja Migas Komisi VII di Gubernuran hari ini, demikian disampaikan oleh H. Tengku Said Muhammad Amin, generasi ketiga Sultan Syarif Hasyim (Sultan Siak ke XI). Padahal pada RDP di DPR RI tanggal 9 Februari lalu, Lembaga Kesultanan Siak juga ikut dan diterima oleh Panja, hal ini disampaikan oleh H. Tengku Said Muhammad Amin selaku Perwakilan dari Lembaga Kesultanan Siak kepada wartawan RanahRiau.com, Senin (08/03/2021).

"Gubernur Riau telah abai dan melecehkan Lembaga Kesultanan Siak sebagai zuriyat sah dari Sultan Siak Sri Inderapura , padahal Belum ada Negeri ini Kesultanan Siak dengan Istana Asyiriyah  sudah Tegak Berdiri dengan Megah nya di Siak Sri Indrapura , belum lagi Sumber Daya Alam yg di kuras di Negeri ini pertama kali nya di Serah Kelolakan Oleh Sultan Syarif Kasim pada thn 1930, pada NPPM untuk di eksplorasi serta  pada thn 1970 di serah terima dari NPPM kepada PT.Caltex Pacific Indonesia oleh Pewaris Kesultanan Siak Tengku Syed Ibrahim pada saat itu", ujarnya.

Tengku Amin menyatakan Selama ini pemimpin daerah dalam memperjuangkan hak masyarakat Riau pada umumnya  selalu mengelu dan mengingatkan pemerintah pusat bahwa Kesultanan Siak telah menyumbangkan Harta kekayaannya utk kemerdekaan indonesia, menguras sumber Daya Alam Riau utk pusat ,  tetapi kenyataannya Kami Dari Zuriat Kesultanan Siak seperti tak dianggap , senyap dibiarkan merayap seperti ada dan tiada.

"Riau ini, merupakan bahagian  wilayah Kesultanan Siak, patutnya Gubernur Riau ingat hal itu, jangan sejarah dilupakan dan seakan tidak ada. Awas Kualat nanti, Orang orang Melayu selalu mengingatkan, Apa tanda orang tersesat , membalas budi tiada ingat  , Apa tanda orang yang malang , tidak mengingat budi orang....tunjuk ajar diatas sepatutnya lah selalu di cermati dan di pedomani oleh Pemimpin Negeri saat ini", tegasnya.

Hal senada juga dipertanyakan oleh  Muhammad Herwan Selaku Wakil Sekjen FKPMR yang mempertanyakan Gubri, karena tokoh masyarakat dan komponen masyarakat lain tak diundang pada acara ini. 

"Saya kadang tak habis pikir dg Gubri/Pemprov ni... apalah salahnya mengajak dan melibatkan komponen masyarakat dalam bersama menyuarakan dan membangun daerah. Bukankah dengan hadirnya berbagai komponen dan unsur masyarakat tentunya akan memberikan kekuatan dan legitimasi maupun menunjukan Gubri didukung oleh rakyat. Sesuai dg slogan "Riau Bersatu" yg dijadikan tagline Gubri Syamsuar. Tapi, slogan ni nampaknya hanya sekedar tulisan sahaja, tak konsisten dengan perbuatan dan aksi nyata", ujarnya.

Herwan menyampaikan kalaulah Gubri bijak dan arif, sebenarnya telah banyak bukti, ketika suatu perjuangan dilakukan dan didukung semua komponen rakyat, akan dapat diraih. "Perjuangan DBH Migas dan CPP Block, itu berkat perjuangan yg dimotori oleh FKPMR dg mengajak berbagai unsur masyarakat Riau. Ini tak dapat dinapikan, sejarah mencatat nya. Cubolah simak dan cermati lagi daftar undangan tsb, komposisi Riau sbg tuan rumah tak sebanding dg tamu yg datang. Kalau pembahasan ttg WK Migas ibarat suatu perjuangan, maka secara taktik dan strategi, Riau sudah kalah. Patut nyo, momentum pertemuan di Riau ini, dijadikan kesempatan untuk menunjukan kekuatan Riau, menunjukan sebanyak2nyo unsur2 masyarakat yg mendukung Gubri/Pemrov, menunjukan semua rakyat Riau bersatu, berpadu dan bersebati utk merebut hak2 Riau di WK Migas Rokan" tegasnya.