Bagian Satu, Pandangan FKPMR Terhadap hal aktual yang jadi sorotan publik Riau Tahun 2020

RANAHRIAU.COM- Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), mencermati perjalanan waktu sepanjang tahun 2020, mencatat beberapa hal aktual yang menjadi sorotan publik sebagai berikut:

Penanggulangan COVID-19

Sejak korban pertama di Indonesia diidentifikasi pada bulan Maret 2020 sampai dengan hari-hari akhir tahun 2020, korban tragedi COVID-19 masih terus berjatuhan. Laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyebutkan, jumlah kasus sampai beberapa hari menjelang akhir Desember 2020 total tercatat 700.097 kasus. Jumlah orang yang meninggal total 20.847 korban jiwa.

Pandemi belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Laporan kasus positif tertular dan korban jiwa masih fluktuatif. Justru menjelang akhir tahun ini kita dibuat khawatir karena tersiarnya berita dari Inggris, diidentifikasi varian virus baru Corona yang dikenal sebagai SARS-CoV-2/B117 yang mengalami mutasi genetika dengan tingkat penularan mudah menular. Pemerintah pun mengambil langkah cepat “lock-down”, melarang orang asing tanpa kecuali memasuki wilayah Indonesia selama dua pekan ke depan.

Menurut Menteri Kesehatan, Vaksin COVID-19 diyakini ampuh mencegah B117. Masalahnya kita berhadapan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap langkah-langkah penanganan COVID-19 yang sering terkesan gonta-ganti kurang konsisten.

COVID-19 telah mengakibatkan resesi ekonomi, yang ditandai dengan menurunnya investasi, meningkatnya jumlah pengangguran, menurunnya produksi, meningkatnya PHK, dan menurunnya daya beli masyarakat. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk penanggulangan COVID-19, dan terpaksa mengubah alokasi anggaran pembangunan.

Akan tetapi secara umum di berbagai daerah (termasuk di Riau) strategi dan program penanggulangan COVID-19 yang dilaksanakan belum efektif. Buktinya, tingkat penularan masih tinggi. Bahkan dana sosial bantuan langsung untuk menolong masyarakat, belum terealisasi sebagaimana diharapkan, tidak tepat sasaran, metoda penyampaian bantuan kurang efektif, terindikasi pula bantuan itu dikurangi dengan berbagai alasan administrasi, bahkan disalahgunakan.

PANDANGAN FKPMR:

• Mendukung Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten dan Kota (bersama DPRD dan instansi vertikal) untuk melaksanakan sungguh-sungguh pendekatan tatakelola kolaboratif (collaborative governance)dengan cara mengajak/merangkul/bahu-membahu berbagai komponen masyarakat seperti akademisi, kalangan swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, partai politik, berbagai organisasi kemasyarakatan (organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi perempuan, organisasi profesi, organisasi paguyuban, dan sebagainya), dan media massa (mainstream, online, medsos) untuk melaksanakan Protokol Kesehatan secara konsekuen.
• Kepada masyarakat dihimbau dengan penuh kesadaran untuk ikut bersama-sama pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dengan melindungi keluarga masing-masing. Tidak sepenuhnya melempar tanggungjawab pencegahan penularan COVID-19 kepada Pemerintah.
• Mendukung pelaksanaan hukuman yang berat bagi pejabat dan jajarannya yang menyalahgunaka wewenang dalam program penanggulangan COVID-19.

PILKADA Serentak 2020

Pilkada Serentak 2020 diikuti olehsembilan kabupaten dan kota di Provinsi Riau (Bengkalis, Kota Dumai, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak) telah berjalan dengan aman dan lancar. Dan hasilnya pun telah diumumkan oleh KPU, kendati masih ada yang mengajukan keberatan melalui MK.

Beberapa hal perlu kita catat, bahwa sebenarnya pilkada langsung di daerah dimaksudkan untuk: Pertama, mendapatkan pemimpin di daerah yang mempunyai akuntabilitas publik di tingkat lokal; Kedua, agar calon-calon pemimpin di daerah tidak hanya dipilih oleh sebagian elit partai politik di DPRD tetapi oleh rakyat secara langsung; Ketiga, partisipasi politik meningkat, demokratisasi semakin tumbuh di masyarakat, rakyat dididik untuk berpolitik secara lebih bertanggung jawab.

Namun karena masih terbatasnya pendidikan politik, pilkada tak pernah sepi dari polarisasi dan fragmentasi yang acapkali mengusik suasana kekeluargaan yang kondusif di tengah masyarakat akibat provokasi yang berlebihan di antara tim pemenangan kandidat.Pada sisi lain, realitas politik menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik belum menjalankan fungsinya secara optimal. Partai politik masih menerapkan pragmatisme politik semata ketimbang mengimplementasikan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Bahkan tidak jarang terjadi candidacy buying secara terselubung.Proses seleksi kandidat tersandera praktik politik transaksional, lemah dalam komitmen membangun pimpinan daerah yang bersih.

Birokrasi dilarang ikut terlibat dalam politik praktis. Namun pada kenyataannya seringkali tergoda kepentingan sempit sehingga mengorbankan netralitasnya. Sekarang dari berbagai informasi yang diperoleh FKPMR, ratusan ASN di kabupaten dan kota ramai-ramai minta pindah ke provinsi, karena merasa terancam posisinya di daerah akibat calon yang didukungnya kalah.

PANDANGAN FKPMR:

• Sebagai sebuah negeri yang menjunjung tinggi adat bersendi syara’ syara’ bersendi Kitabullah, disadari sepenuhnya bahwa siapapun yang dipilih oleh rakyat, maka itulah pilihan terbaik. FKPMR menghormati sepenuhnya proses  demokrasi.
• FKPMR mengucapkan selamat kepada pasangan calon yang diberi kepercayaan oleh rakyat dengan harapan senantiasalah berupaya meningkatkan kompetensi manajerial dalam memimpin daerah, mengedepankan akhlak mulia, integritas, dan memiliki komitmen/keberpihakan yang jelas untuk membangun daerah dan masyarakatnya.
• FKPMR mengharapkan agar para pemimpin daerah yang terpilih benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat, membangun daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, melibatkan rakyat dalam setiap tahapan proses pembangunan (collaborative governance).
• Agar disadari, dalam kepemimpinan Melayu, pemimpin hanya memiliki dua agenda, yakni pertama, menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya; kedua, memberikan keteladanan.
• Pemimpin yang menerapkan kepemimpinan Melayu berhak menuntut kepatuhan rakyatnya, tapi rakyat juga berhak mengatakan, “Raja alim raja disembah, raja zalim raja disanggah”.
• FKPMR mengharapkan agar para pemimpin dan birokrat di daerah berprilaku sederhana dan menghilangkan gaya hidup hedonisme.
• Untuk diingat bagi pasangan yang diberi mandat oleh rakyat, jadilah pemimpin bagi daerah, bukan pemimpin kelompok atau tim sukses, dan jauhi praktik KKN.