Siap Berjuang untuk Masyarakat Riau, KAMI RIAU akan Deklarasi 16 Oktober 2020

Siap Berjuang untuk Masyarakat Riau, KAMI RIAU akan Deklarasi 16 Oktober 2020

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Bendera Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) siap berkibar di bumi Lancang Kuning  hal ini disampaikan oleh salah seorang Presidum KAMI Riau, Muhammad Khalid Maulana Nawali Loemban Tobing kepada ranahriau.com, Rabu (14/10/2020).

"KAMI Riau hadir, bukan hanya sekedar mengekor dan mengikuti euphoria semata, namun kawan2 elemen masyarakat yang bergabung dalam koalisi, menggunakan momentum ini untuk menyuarakan dan memperjuangkan persoalanpersoalan Riau, karenanya adalah salah besar jika dikatakan KAMI Riau berpotensi membuat masalah di Riau. Antara lain, perlakuan pusat yang tidak adil dan tidak berpihak kepada masyarakat Riau atas selama ini telah begitu besar memberikan kontribusi bagi NKRI, sejak pra kemerdekaan dengan sumbangan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Nasional, bahkan sampai ini melalui hasil kekayaan SDA Riau (Migas,Kehutanan, Perkebunan, dll). Kondisi rakyat Riau yang tingkat kemiskinannya masih tinggi, seperti kata pepatah “bagaikan ayam mati di lumbung padi”. Tentunya ini harus kita perjuangkan Bersama, dan tentunya juga secara konstitusional dengan cara yang elegan dan kesantunan Melayu Riau serta tetap dalam koridor hukum", ujarnya.

Kepada media, Khalid menyebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut,menyampaikan aspirasi, pendapat, berserikat dan berkumpul merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, hal ini juga dinyatakan dalam UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum maupun Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Tiap-tiap warga negara berhak secara bebas dan merdeka untuk berpendapat dan berpandangan. "Siapapun tidak boleh menekan, memaksa, atau melarang orang lain untuk tidak mengeluarkan pikirannya. Tegasnya, konstitusi menjamin kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum sebagai perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara",tegasnya.

Lebih lanjut, KAMI adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. KAMI berjuang dan bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, kritik, koreksi, dan meluruskan kiblat bangsa dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. KAMI berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif. KAMI, sebagai koalisi rakyat dengan latar belakang kemajemukan agama, suku, profesi, dan afiliasi politik, menjunjung tinggi kemajemukan, kerukunan, dan kebersamaan.

Selain itu juga, KAMI bukanlah suatu organisasi terlarang, karena KAMI memang bukanlah   organisasi struktural, melainkan aliansi dan sinergi elemen individumasyarakat maupun  organisasi masyarakat dan civil society yang memiliki pandangan serta persepsi yang sama dalam menyikapi kondisi dan persoalan berbangsa dan bernegara saat ini, dengan niat lurus dan tulus ber “Amar Ma’ruf Nahi Munkar”.

Sebagaimana Jati Diri KAMI tersebut, KAMI merupakan koalisi, aliansi dan sinergi kekuatan rakyat yang mengedepankan intelektualitas dan rasionalitas untuk menyelamatkan Bangsa dan Negara secara konstruktif dan konstitusional. KAMI bertujuan meluruskan Kiblat Bangsa dan Negara yang banyak mengalami penyimpangan dari tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, mengingatkan Pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (Pilkada). KAMI mengingatkan Pemerintah agar serius memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang masih merajalela di lingkungan Pemerintahan. KAMI mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketidakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada Kaum Buruh maupun Rakyat, agar membentuk Undang Undang yang memberikan keadilan dan perlindungan bagi rakyat dan warga negara.

"Oleh karena itu, adalah naif dan merupakan suatu kesalahpahaman jika ada yang menuduh KAMI memecahbelah rakyat dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Apakah KAMI yang memecahbelah rakyat ataukah kelompok-kelompok penolak KAMI, yang patut diduga direkayasa bahkah didanai pihak tertentu yang justeru memecahbelah rakyat? Apakah kritik dan koreksi KAMI yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan Pemerintah yang tidak bijak, anti kritik, dan tidak mau mendengar aspirasi rakyat yang justeru berandil dalam menciptakan instabilitas itu? Apakah KAMI yang keluar dari batas karena memaklumkan penyelamatan bangsa dan negara ataukah Pemerintah yang melampaui batas dengan menumpuk hutang negara yang jadi beban generasi penerus dan membentuk Undang Undang yang merugikan rakyat dan tak menghargai hak-hak azasi rakyat, serta mengabaikan rakyat berjuang mempertahankan diri dari wabah dengan harus membiayai sendiri tes kesehatan?", tegasnya.

Berdasarkan data dan informasi  yang diperoleh dilapangan, KAMI Riau akan DEKLARASI pada tanggal 16 Oktober 2020, dalam deklarasi tersebut ada beberapa Deklarator dan Presidium KAMI Nasional yang diundang antara lain Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, Prof. DR. Rochmat Wahab, Rizal Ramli, Prof. DR. Chusnul Mar’iyah, Busyro Muqoddas, Refly Harun, serta tokoh-tokoh lainnya.

 

Editor : Abdul
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT :