Aktifis Indonesia Anti Corruption Sosiety (IACS)

Yanuar : Bengkalis Kawasan di Anak Tirikan Tanpa Ada Perhatian Pemkab Yang Matang

Seorang Tokoh Masyarakat dan Aktifis Indonesia Anti Corruption Sosiety (IACS)

Problema Pembangunan di Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari pembangunan fisik dan masyarakatnya. Untuk itu, dipandang perlu suatu perencanaan yang matang dan butuh proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada

BENGKALIS, RANAHRIAU.COM - Masalah pembangunan di suatu daerah dikatakan terencana apabila pembangunannya mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol serta manfaat yang setara dan seimbang. Dan diterima  segenap lapisan masyarakat.

Bengkalis dengan pulau-pulau terluar, berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia.

"Ini menjadi topik pembangunan penting, pasal adanya aktivitas ekploitasi kekayaan alam secara ilegal oleh pihak luar, sehingga Ilegal Logging, Ilegal fishing yang marak terjadi menyebabkan rusaknya lingkungan hidup," ungkap Yanuar kepada ranahriau.com, Rabu (22/7/2020) saat bincang-bincang via phone.

Lebih lanjut, kata Burhan, lemahnya sistem pengawasan kawasan perbatasan menimbulkan potensi terhadap kejahatan lintas negara (Internasional Crime). Imbasnya, perdagangan narkoba dan perdagangan manusia makin marak.

Perubahan sosial pada masyarakat Bengkalis tercermin bila dicermati terkait dengan banyak hal, di antaranya disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Daerah di era pemerintah Amril Mukminin. misalnya. 

Amril, memproseskan pembangunan di wilayah daratan seperti, Mandau, Pinggir, Tualang Mandau, dan Bathin Solopan, berupa fisik sarana dan prasarana.  Sehingga program Zona Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle dalam kerjasama tiga Negara Kawasan Pertumbuhan Serumpun (KPS) terabaikan," katanya lagi

Bahkan, mengangkangi KEPRES No 78 tahun 2005, tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Artinya, ketimpangan pembangunan Bengkalis 5 (lima) tahun belakangan yang mencuatkan berbagai problema, mengemuka dari, kawasan pulau yang di anak tiri kan.

"Itulah ego pembangunan yang bernotabene buruknya perhatian Pemerintah Daerah seperti tidak memiliki cetak biru (Blue Print)," keluhan Burhan.

Sehingga lanjutnya, banyak dilakukan salah kaprah terhadap pembangunan pulau-pulau terluar yang menjadi garis terdepan dengan negara lain. Pembangunan pulau-pulau terluar mestinya menjadi prioritas, dioptimalkan karena penting untuk pertahanan dan ketahanan, ekologi, dan ekonomi.

"Salah satu gagasannya adalah melanjutkan pembangunan wilayah ini secara berkelanjutan. Kita masih terauma dengan kejadian Pulau Sinpadan dan Pulau Ligitan yang harus kita lepaskan kedaulatannya. Sebab, dinilai tidak melakukan pengelolaan efektif, dan ini sangat merugikan bagi negara serta membahayakan bagi keutuhan negara kesatuan," terang pria salah satu tokoh masyarakat pulau Bengkalis.

Selain merugikan secara ekonomi, paling tidak di era Bupati sebelumnya Herliyan Saleh, masyarakat Bengkalis masih menikmati penambahan akses Jalan Beton, jika di akhir tahun 2010 hanya 477.03 KM maka pada Akhir tahun 2015 bertambah menjadi 674.78 KM, dan peningkatan Jalan Beton bertambah sekitar 41,45 % dalam masa jabatannya 5 tahun

"Di era Pemerintahan Bupati Amril Mukminin upaya jemput bola anggaran dana APBN untuk alokasi pembangunan pulau-pulau kecil terluar hanya sebuah wacana yang tak terealisasi. Di sisi lain, reklamasi pantai untuk  membentengi keruntuhan tebing pantai terbengkalai.
Puluhan kilo meter garis pantai mengalami abrasi di Utara Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat, kini memprihatinkan," jelas dan kesalnya.

Dalam situsi demikian, justru Pemerintah Daerah Bengkalis membiarkan aktivitas perambahan hutan. Buktinya, mangrove sebagai benteng alam, disulap menjadi ratusan tambak udang. Program pembiaran ini, tentu eksis merusak ekosistem kehidupan lingkungannya. Hanya karena pembiaran, imbuhnya.

Efek sosial ditengah masyarakat Bengkalis karena minimnya perhatian Pemerintah Daerah tidak kalah tragis, dan minimnya peluang untuk lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal, sehingga meningkatnya angka eksodus pekerja tempatan hijrah ke Negeri Jiran adalah representasi lemahnya inisiatif Pemerintah Daerah.

"Minimnya pembangunan infrastruktur dan investor luar masuk ke daerah Kabupaten Bengkalis, sama sekali tidak bisa mendongkrak ekonomi Masyarakat. Bahkan, dampak sosial yang tinggi dengan banyaknya kasus kejahatan yang timbul seperti perdagangan obat bius dan narkoba," tutupnya.