Empat Orang Mahasiswa Menolak Bungkam dan Lakukan Aksi Bela Seorang Petani Suku Adat Sakai

Empat Orang Mahasiswa Menolak Bungkam dan Lakukan Aksi Bela Seorang Petani Suku Adat Sakai

Demisioner Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Rupat Bengkalis 2017-2019 "Asnawi" Angkat Bicara Tentang Dakwaan Melibatkan Empat Orang Mahasiswa Yang dianggap Melanggar PSBB di Negeri ini.


BENGKALIS, RANAHRIAU.COM - Pasca aksi bela Pak Bongku seorang petani masyarakat adat suku sakai pada 21 Mei 2020, empat orang Mahasiswa yang ketiganya merupakan Mahasiswa Rupat dan satunya lagi merupakan Mahasiswa Bengkalis dijemput pada malam hari oleh pihak kepolisian. 

Mereka dijemput pada Pukul 09.00 WIB malam, setelah melakukan aksi "Menziarahi Matinya Keadilan dan Rasa Kemanusiaan" didepan kantor Bupati Bengkalis dengan membawa 1 buah keranda dan dua buah payung hitam.

Ini tentunya sangat mencederai
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (1) UU HAM : Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak azasi tersebut tidak diberikan melainkan negara mesti melindungi warga negaranya.

Penangkapan yang dilakukan oleh reskrim Polres Bengkalis ini dengan pasal 
Pasal 216 ayat (1) : barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana.

Demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Usut punya usut, melihat ketimpangan ini. 6 yang pengacara secara sukarela menjadi kuasa hukum keempat mahasiswa yang ditangkap.

Kuasa Hukum menilai, "Undang-undang yang dipakai untuk menjerat keempat Mahasiswa ini sangat tidak relevan dengan kondisi Bengkalis hari ini. Pasal yang digunakan yaitu pasal karantina wilayah. 

Sedangkan Bengkalis hari ini melakukan PSBB bukan karantina wilayah. Dalam aturan PSBB juga tidak menjelas hukum tentang sangsi pidana, disitu jelas letak ketidak relevannya pasal yang ditetapkan dengan yang diterima ke empat mahasiswa ini.

Anggap saja seperti ini, jika keempat Mahasiswa tersebut melanggar PSBB, saya kira sebelumnya sudah banyak yang mendahului melanggar aturan PSBB ini. Namun, hanya saja tidak terekspose dan salah satunya misalkan pelangggaran PSBB diarea wisata, bahkan simulasi di Mall yang beritanya sedang marak-maraknya terjadi. lantas itu apa dan bagaimana ?..

"Lalu kenapa dengan aksi yang tidak banyak nenurunkan masa ini dipermasalahkan, sudah kah tidak boleh Mahasiswa menyampaikan aspirasinya, sedangkan mereka tidak berbondong aksi diluar sana," sebut Asnawi, jumat (29/5/2020).

Jika diperbandingkan dengan apa yang terjadi,anggap saja mereka sedang simulasi, mudah bukan. Dan juga, ketika kita menilai secara aturan, kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sudah memenuhi standar seperti memakai masker, tidak lebih dari lima orang, menjaga jarak. Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan selama 10 menit sesuai anjuran pihak kepolisian didepan kantor Bupati ini dilakukan dengan tertib oleh Mahasiswa.

Namun, dari keempat aktivis ini tetap dinyatakan bersalah dan terbukti telah melanggar pasal 216 ayat (1) jo pasal 218 KUHP Psl 10 UU RI nomor 9. Tahun 1998, tentang penyampaian pendapat di muka umum. Menghukum masing-masing terdakwa membayar denda sebanyak Rp 500.000. 

"Apabila denda tidak di bayarkan maka diganti 1 (Satu) bulan kurungan," kata Ketua majelis Hakim Mohd. Rizky Musmar (27/5/2020) melalui sidang Online.

Dakwaan seperti ini sering kali buat aparat hukum terlihat dangkal. Kenapa demikian, karena ketika kamu punya air yang keruh dan dibiarkan diam, yang terlihat dari atas hanya air yang dangkal. Air yang keruh dibawah hanya dianggap dasar. Dan ketika air keruh tersebut mempengaruhi permukaan, orang akan berfikir air dangkal yang harus diamankan bukannya penyebab dari kekeruhan itu tadi.

Cukup gambarannya, disini juga terlihat secara halus pemerintah sedang berusaha membungkam suara para mahasiswa yang sedang menegakkan keadilan.

Editor : Eriz
Sumber : rilis
Komentar Via Facebook :