Isu Kewenangan ijin Edar Obat (NIE) Ditarik Menkes, Hj. Mimi Lutmila, S.Si : Perlu Dikaji Kembali

Isu Kewenangan ijin Edar Obat (NIE) Ditarik Menkes, Hj. Mimi Lutmila, S.Si : Perlu Dikaji Kembali

Hj. Mimi Lutmila, S.Si

Mari Kita ikut berjuang dengan pikiran kita terkait isu hangat di bidang farmasi dan kesehatan dengan semangat untuk bangsa dan negara.

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM - Beredarnya Isu terkait izin edar obat dan obat tradisional kewenangannya diambil alih dari BPOM ke Kemenkes, Pemerhati Farmasi dan Kesehatan sekaligus Plt. Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) Dumai dan sekjen ikatan alumni farmasi ITB, Hj. Mimi Lutmila, S.si Mengatakan, Hal tersebut harus dipikirkan kembali.

Pasalnya, kata dia, obat bukan layaknya kacang goreng yang bisa langsung diproduksi lalu dimakan, Artinya perlu proses perizinan dengan teliti.

"Yang terpikir di benak saya apa semudah itu ambil alih proses perizinan sekelas obat. Karena obat itu komoditi penting bagi kualitas kesehatan masyarakat," Paparnya kepada ranahriau.com, Sabtu (30/11/2019) di Pekanbaru.

Selain itu juga, dirinya menambahkan, Lolosnya izin edar obat harus melalui proses skrining yang selektif dengan mempertimbangkan kualitas bahan, proses dan sarana agar obat yang dihasilkan sesuai dengan standard mutu sehingga bisa berkhasiat.

"Anggapan bahwa izin edar obat dibuat simpel bahkan bisa selesai cukup dengan 1 hari, tentu harus dijelaskan ke publik metode apa yg bisa menjamin skrining keamanan dan kualitas obat dalam waktu 1 hari itu," Imbuhnya.

Selain Konsern pada kesehatan, Hj. Mimi Lutmila Politisi Perempuan Riau ini menilai, Perizinan obat jangan disamakan dengan proses pembuatan KTP atau SIM, Jelas berbeda. Penilaian obat yang serampangan akan berdampak pada kualitas pelayanan serta membahayakan pasien.

"Kita sepakat bahwa proses perizinan jangan menghambat investasi, Tapi tidak semua proses perizinan disamakan. Ada produk-produk yang high risk dan harus dilakukan dengan proses yang sangat selektif. Upaya untuk menarik izin edar oleh Kementerian Kesehatan (kemenkes) dari BPOM apa itu gak malah menghambat perizinan? Karena segala hal yang baru itu harus disiapakan dulu regulasinya, SDM dan instrumennya." Jelas Mimi.

Diakhir, Ia meminta kepada pihak terkait agar memikirkan serta mempertimbangkan dari segala aspek. Sebab, membuat kebijakan itu harus berdasar pada analisa akurat dan pertimbangan berbagai aspek.

"Jangan sampai keputusan yang emosional dan tampak bersemangat malah justru menghambat proses perizinan menjadi lebih lama." Tutupnya.

 

 

Editor : FES
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT :