Sorot pengadaan mobil dinas, Arwan: Pemerintah Aceh kangkangi hak rakyat

LHOKSEUMAWE, RANAHRIAU.COM- Baru-baru ini Pemerintah Aceh anggarkan 100 M untuk pengadaan sebanyak 172 mobil dinas yang dibeli melalui APBA dan APBA-P 2019, tersebar di 33 SKPA.

Hal tersebut terungkapkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP (www.sirup.lkpp.go.id) serta menjadi sorotan mahasiswa.

Hal ini disampaikan oleh Arwan Syahputra, Departemen Advokasi dan Kajian Strategis BEM Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam pesan whatsappnya kepada wartawan ranahriau.com, Senin (18/11/2019).

Menurut pandangan Arwan, Pemerintah Aceh tidak mampu efisiensi anggaran. "Disini kita dinilai dalam penggunaan P-APBA 2019, harus ada efisiensi yakni skala prioritas, saya rasa untuk pengadaan mobil dinas 100 M, ini terlalu mubazir", ujarnya.

Menurutnya, dalam pemakaian  Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2020  atau P-APBA 2019 dengan komposisi pendapatan Rp15,457 triliun dan belanja Rp17,279 triliun baiknya digunakan sesuai dengan kondisi masyarakat Aceh pada masa kini, " harus direalisasikan di bidang infrastruktur,(jalan akses provinsi), pengadaan Untuk RTLH (Rumah tak layak huni) alokasi di bidang pendidikan, dan yang lainlah" Pungkasnya.

Arwan juga menyampaikan dalam APBA juga ada Fungsi alokasi yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian daerah. "Jadi kalau untuk mobil dinas sebanyak 100 M, ini mubazir anggaran, jelas kita nilai Pemerintah Aceh disini durhaka pada rakyat. Durhaka karena tidak aspiratif, yang bahkan Mengangkangi kondisi sosiologis masyarakat Aceh saat ini" Tegasnya.

Arwan berharap agar DPRA memanggil Pemerintah Aceh dengan Hak interpelasinya. "DPRA punya Hak interpelasi yang bisa meminta pertanggungjawaban pada Pemerintah Aceh, kita harapkan agar segera memanggil pemerintah Aceh disini karena kita dinilai Pemerintah telah boros anggaran", ungkapnya.