Warga Merasa Dicurangi Ganti Rugi Tanah Oleh PPK dan PT HKI Duri

Warga Merasa Dicurangi Ganti Rugi Tanah Oleh PPK dan PT HKI Duri

DURI, RANAHRIAU.COM - Tim persiapan pengadaan tanah kembali hadir di kota Duri Kecamatan Mandau dengan program sosialisasi penambahan Tanah, ganti kerugian bagi warga yang akan di gusur dari tanah hak milik nya untuk kepentingan pembangunan jalan Tol dan sebelumnya beberapa bulan yang lalu PPK jalan Tol juga sudah mengumpulkan Masyarakat untuk hal yang sama.

Panitia persiapan pengadaan tanah, PPK Pembangunan jalan Tol Pekan Baru-Dumai, mengadakan Konsultasi Publik Penambahan Tanah/Lahan Pembangunan Jalan Tol Pekan Baru-Kandis-Duri-Dumai Provinsi Riau di Gedung Aula Batin Betuah Kecamatan Mandau.

Kegiatan tersebut di buka oleh Camat Mandau, Riki Rihardi, di wakili oleh Sekretaris Kecamatan Mandau, Muhammad Rusydy S.STP. MSi pada hari Rabu 16 Oktober 2019 yang di hadiri oleh Kapolres Bengkalis, di wakili oleh Gogor Kanit 4 Sat Intelkam Polres Bengkalis, Sejumlah Kepala Kelurahan/Desa dan lebih kurang 86 orang warga yang mewakili Masyarakat Duri yang diperkirakan akan mengalami penggusuran tanah/lahan mereka untuk kepentingan Pembangunan jalan Tol Pekan Baru - Dumai.

Sejumlah wilayah yang akan di lintasi oleh pembangunan jalan Tol diantaranya, Keluarahan Talang Mandi, Desa Harapan Baru, Desa Bathin Bertuah Kecamatan Mandau dan Desa Bumbung serta Desa Kasumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kebupaten Bengkalis - Riau.

Memasuki sesi tanya jawab kegiatan konsultasi publik penambahan tanah/lahan pembangunan jalan Tol pekan baru - Dumai, Awaluddin salah satu perwakilan warga yang hadir pada saat itu langsung menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan keluhannya, kritik dan protesnya kepada panitia pelaksana ganti kerugian tanah PPK dan PT HKI yang di anggapnya telah mencurangi masyarakat yang terkena imbas penggusuran atas tanah/lahan hak kepemilikannya untuk kepentingan pembangunan jalan Tol Pekan baru - Dumai, lebih kurang Awaluddin begini penyampaiannya, ganti rugi tanah yabg di laksanakan oleh panitia, menurut kami sangat tidak layak, kalau layak dalam pelaksaan ganti ketugian tanah warga, masyarakat pasti mendukung pembangunan ini, dalam menetapkan harga harus transparansi jujur dan adil, sesuai mekanisme yang sudah di tetapkan melalui tim indenpendent (Apressal) harus segitu pembayarannya dan sesuai dengan lahan warga yang di gusur akibat imbas dari pembangunannya, jangan di bayar ke masyarakat hanya 60 meter, tapi tanah warga yang di gusur mencapai 75 sampai 90 meter, hal ini sangatlah merugikan masyarakat, kami sangat mengharapkan pihak panitia PPK dan kontraktor PT HKI jangan lah mencurangi masyarakat,"utarakannya.

Pantia pelaksana persiapan pengadaan tanah/lahan PPK jalan Tol Riau, Eva Monalisa Tambunan dengan semple menjawab protes warga yang merasa di curangi oleh tim pelaksana ganti rugi tanah/lahan masyarakat, lebih kurang Eva menyampaikannya begini, bagi warga yang merasa kurang puas dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah nya, di persilahkan menempuh jalur yang sudah di persiapkan oleh pemerintah yaitu, layangkan protes kliemnya ke BPN atau Pengadilan terdekat,"terangnya Eva kepada seluruh Masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

 

 

 

Editor : RRMedia
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT :