H.Musyaffak Asikin Namanya Mulai Gemparkan Negeri Junjungan

H.Musyaffak Asikin, Anggota DPRD Riau 2014 - 2019

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM - Seiring waktu berjalan, pada tahun 2020 mendatang, rakyat Indonesia akan dihadapkan lagi dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Banyak isu yang berkembang di media online dan netizen yang beredar, beberapa sosok figur yang sudah bermunculan, sehingga mempersiapkan untuk mencalon kan dirinya menjadi Bupati Bengkalis pada tahun 2020. Tetapi lain halnya dengan H.Musyaffak Asikin salah seorang yang masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, periode tahun 2014-2019 Dapil Inhil ini. 

"Namun, Seperti yang diketahui bahwa ia seorang yang sudah banyak merasakan asam garam di universal politik dan terkenal dengan pergaulannya sehari-hari. Apalagi namanya saat ini mulai mencuat di kalangan masyarakat Bengkalis, yang pernah dulunya lama berdomisili di Kabupaten Bengkalis.

Saat di wawancarai ranahriau.com, Ia mengatakan, Insya allah itu masih lama,
dan pelajaran terpenting bagi yang ingin calonkan pemimpin tidaklah mudah dan kesanggupan menjadi merakyat. Barang siapa sanggup menjadi rakyat yang baik, itulah pemimpin yang baik.

Maksudnya, sikap mental seorang pemimpin haruslah sikap mental kerakyatan sebagai calon pemimpin, agar pemimpin pandai merasa, merasakan kesulitan hidup rakyat, mendengarkan keluhan rakyat, berbuat untuk rakyat bukan sebaliknya merasa pandai dan tidak mau mendengar." ucap H.Musyaffak.

Sambungnya lagi, H.Musyaffak Asikin menambahkan, untuk sementara ini ia belum bisa terlalu banyak melontarkan kata-kata untuk kedepannya, tapi kita lihat saja, jika itu sudah kehendak Allah swt, kita sebagai hambanya mau tidak mau kita wajib mengikutinya. Dan saya siap menjalani amanah, sehingga memberikan Implementasi yang terbaik buat masyarakat di Negeri Junjungan," kata H.Musyaffak kepada ranahriau.com, Jumat (2/8/19) Pekanbaru.

Pangkat dan jabatan bukan lah hal yang utama buat diri saya, tetapi yang terpenting ialah sanggup mengedepankan kepentingan rakyat. Tidak ada berunsurkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga menjadikan hubungan sosial dalam hal netralitas dan kebebasan berpendapat." tutupnya.