100 Dapur MBG Diduga Fiktif, Titiknya Berada di Sawah, Hutan hingga Kuburan

Foto: Ist, Sumber : Net

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Skandal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memunculkan babak baru yang mengundang tanda tanya besar. Pelaksana Tugas Bupati Ammy Amalia Fatma Surya mengungkapkan bahwa dari sekitar 300 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tercatat di Kabupaten Cilacap, sebanyak 100 titik diduga fiktif. Temuan ini menambah panjang daftar persoalan yang membelit program unggulan pemerintah tersebut.

Fakta yang ditemukan di lapangan terbilang mencengangkan. Berdasarkan hasil verifikasi, ratusan titik yang tercatat sebagai lokasi dapur MBG ternyata tidak memiliki bangunan sama sekali. Lebih mengejutkan lagi, sebagian titik justru berada di lokasi yang nyaris mustahil digunakan sebagai dapur pelayanan gizi, mulai dari area persawahan, kawasan hutan, hingga lahan pemakaman.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai validitas data dan proses pendataan SPPG. Bagaimana mungkin lokasi yang secara fisik tidak memiliki bangunan dan tidak layak operasional dapat tercatat sebagai titik penyelenggara program negara? Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan administratif yang jauh lebih besar daripada sekadar kesalahan pendataan biasa.

Menurut Ammy, hasil verifikasi tersebut memperkuat dugaan praktik jual beli titik pendirian SPPG yang belakangan ramai diperbincangkan. Jika dugaan itu terbukti, maka persoalannya tidak lagi sebatas kelalaian birokrasi, melainkan telah masuk ke wilayah penyalahgunaan program publik untuk kepentingan tertentu. Dugaan adanya transaksi atas "titik dapur" yang sebenarnya tidak eksis menjadi sinyal adanya celah tata kelola yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Kasus 100 dapur fiktif ini menjadi alarm keras bagi pengelolaan MBG secara nasional. Program yang digadang-gadang sebagai investasi besar untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda kini menghadapi ujian kredibilitas yang serius. Sebab, jika dapur-dapur yang hanya ada di atas kertas bisa lolos dalam sistem pendataan, publik berhak mempertanyakan seberapa kuat pengawasan yang selama ini dijalankan. Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan, keberadaan dapur di sawah, hutan, dan kuburan bukan sekadar ironi, melainkan simbol rapuhnya tata kelola yang sedang dipertaruhkan.