Catatan Redaksi: Antara Tentara Rakyat dan Risiko Mengulang Masa Lalu, serta APBN yang Setengah Hati

Foto: Ist

RANAHRIAU.COM- Pernyataan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus terlibat dalam setiap kegiatan masyarakat terdengar normatif bahkan ideal. TNI disebut sebagai “tentara rakyat”, yang memang secara historis lahir dari rahim perjuangan rakyat.

Namun, pertanyaan kritis tak bisa dihindari: apakah keterlibatan dalam “setiap kegiatan” adalah batas yang sehat dalam demokrasi?

Pernyataan ini mengingatkan publik pada jargon lama era Orde Baru: ABRI manunggal dengan rakyat. Sebuah konsep yang pada masanya tidak hanya bermakna kedekatan, tetapi juga membuka ruang keterlibatan militer dalam ranah sipil yang terlalu luas, bahkan hingga ke urusan sosial, politik, dan pemerintahan.

Di era reformasi, garis batas itu sengaja ditegaskan ulang. TNI dikembalikan ke fungsi pertahanan, sementara ruang sipil diisi oleh institusi sipil. Karena itu, ajakan untuk “terlibat dalam setiap kegiatan masyarakat” perlu dibaca secara hati-hati agar tidak menjadi pintu masuk perluasan peran yang berpotensi melampaui batas.

Kedekatan dengan rakyat penting. Tetapi jarak profesional juga sama pentingnya dalam menjaga keseimbangan demokrasi.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi tekanan fiskal yang nyata. Pilihan untuk menahan defisit APBN tetap di bawah 3% PDB patut diapresiasi karena mencerminkan kehati-hatian. Namun, cara yang ditempuh efisiensi besar-besaran justru menyisakan problem baru.

Efisiensi memang dilakukan, bahkan menyasar 15 pos anggaran kementerian/lembaga serta memangkas Transfer ke Daerah (TKD) hingga 24,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi, di saat yang sama, program prioritas Presiden seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Kopdes Merah Putih tetap “steril” dari pemangkasan.

Padahal, angkanya tidak kecil. MBG menelan anggaran sekitar Rp 335 triliun, Kopdes Merah Putih Rp 83 triliun, ditambah porsi Dana Desa yang juga signifikan. Ironisnya, ruang rasionalisasi di dalam program-program tersebut sebenarnya masih terbuka lebar.

Misalnya, jika MBG difokuskan hanya pada wilayah dengan kerentanan gizi tinggi, alih-alih menjangkau puluhan juta penerima, maka efisiensi bisa jauh lebih besar tanpa mengorbankan tujuan utama. Bahkan laporan Project Multatuli menunjukkan bahwa dalam struktur anggaran MBG, porsi untuk makanan justru bukan yang terbesar—sebuah ironi dalam program yang seharusnya berfokus pada pemenuhan gizi.

Di sinilah problem utamanya:
efisiensi dilakukan, tetapi tidak menyentuh sumber pemborosan terbesar.
Dua isu ini perluasan peran TNI dan efisiensi anggaran sebenarnya bertemu pada satu titik yang sama: keberanian negara dalam menentukan batas dan prioritas.

Apakah negara berani menjaga garis tegas antara militer dan sipil?

Dan apakah pemerintah berani merasionalisasi program prioritasnya sendiri demi kesehatan fiskal?

Jika tidak, maka yang terjadi bukanlah efisiensi, melainkan sekadar penyesuaian di pinggiran sementara inti persoalan tetap utuh.

Karena pada akhirnya, yang diuji bukan hanya kebijakan, tetapi konsistensi dalam menjaga demokrasi dan akal sehat dalam mengelola anggaran negara.