Cipayung Plus Pekanbaru Tegas tolak Kapolri: Reformasi Polri Mandek, Kepercayaan Publik Runtuh!

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM– Cipayung Plus Kota Pekanbaru yang terdiri dari PMKRI, KAMMI, GMKI, dan PMII secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana kedatangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Bumi Lancang Kuning.

Aliansi mahasiswa ini menilai wajah penegakan hukum di Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Polri saat ini, tengah berada dalam kondisi krisis integritas dan krisis kepercayaan publik yang serius.

Berbagai kasus narkoba yang melibatkan aparat, kekerasan, pembunuhan, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan dinilai sebagai bukti bahwa reformasi Polri berjalan stagnan.

Ketua Presidium Cabang PMKRI Pekanbaru, Benedik Bonaventura Tarigan, menyatakan bahwa maraknya peredaran narkoba di Riau bukan sekadar persoalan kriminal, melainkan indikasi kegagalan sistemik.

“Jika jaringan narkoba terus tumbuh, publik berhak bertanya: di mana komitmen aparat? Negara tidak boleh kalah oleh bandar. Jika Polri tak mampu menyentuh aktor intelektualnya, itu kelalaian serius,” tegasnya.

Ketua Umum PD KAMMI Pekanbaru, Muhammad Arifuttajjalli, menambahkan bahwa kasus-kasus yang melibatkan aparat harus diusut tanpa perlindungan.

“Publik muak dengan pernyataan normatif. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Jika tidak ada ketegasan, legitimasi moral institusi ini akan runtuh,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Cabang GMKI Pekanbaru, Agustri Afrianto Sitompul, menilai lemahnya fungsi pengawasan hingga tingkat bawah menunjukkan kegagalan kepemimpinan struktural.

“Polri seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan sumber keresahan. Jika pembenahan tidak dilakukan, maka evaluasi total Kapolri adalah keniscayaan,” katanya.

Ketua Cabang PMII Pekanbaru, M. Arsyad, bahkan menyebut banyaknya kasus besar dalam masa kepemimpinan saat ini sebagai tanda kegagalan sistemik.

“Presiden tidak boleh tutup mata. Jika pembiaran ini terus berlangsung, wibawa negara yang dipertaruhkan,” tegasnya.

Pernyataan Sikap Cipayung Plus Pekanbaru
Mendesak reformasi total di tubuh Polri secara menyeluruh dan berani.

Mendesak Presiden RI untuk mengevaluasi dan mencopot Kapolri sebagai bentuk tanggung jawab atas krisis kepercayaan publik.

Menolak kehadiran Kapolri di Provinsi Riau, khususnya dalam agenda peresmian Jembatan Merah Putih di Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

Cipayung Plus menyatakan siap turun ke jalan sebagai bentuk kontrol sosial dan perlawanan moral terhadap lemahnya penegakan hukum.

“Mahasiswa tidak akan diam ketika hukum kehilangan wibawa dan institusi penegak hukum kehilangan arah. Polri harus dibenahi secara serius, atau kepercayaan publik akan runtuh sepenuhnya,” tutup pernyataan tersebut.